Puluhan Pendaftar PPPK-CPNS Dinyatakan TMS

<p>Foto: Kepala BKPSDM Parimo, Sulawesi Tengah, Ahmad Saiful.</p>
Foto: Kepala BKPSDM Parimo, Sulawesi Tengah, Ahmad Saiful.

Gemasulawesi- Tercatat puluhan pendaftar PPPK-CPNS dinyatakan TMS di Kabupaten Parimo, Sulteng, karena tidak sesuai ketentuan pendaftaran.

“Panitia seleksi peserta pendaftaran menemukan 20 berkas calon peserta tidak sesuai ketentuan,” ungkap Kepala BKPSDM Parimo, Ahmad Syaiful ditemui di ruang kerjanya, Kamis 29 Juli 2021.

Dalam proses seleksi administrasi berkas calon pendaftar, panitia menemukan calon peserta PPPK-CPNS dinyatakan TMS, tidak sesuai formasi.

Baca juga: Disdikbud Parimo, Sulawesi Tengah, Harap Tagana Masuk Sekolah Lanjut Hingga SMP

Dia mencontohkan, dalam akun pendaftaran calon peserta memilih formasi penyuluh pertanian, tetapi pendidikannya adalah jurusan Biologi. Hal itu berdasarkan ketentuan, PPPK-CPNS dinyatakan TMS.

Kemudian, banyak calon peserta membuat surat permohonan lamaran dengan pengetikan komputer dan menggunakan kertas bergaris.

Padahal sesuai ketentuan, menggunakan tulisan tangan, ditulis diatas kertas HFS. Sehingga, calon peserta PPPK-CPNS dinyatakan TMS

“Dalam proses seleksai administrasi calon peserta, panitia seleksi pendaftaran terbentuk di BKPSDM, hanya melakukan pemeriksaan berkas calon peserta PPPK non guru dan CPNS,” sebutnya.

Baca juga: Lulus CPNS Parimo Sulawesi Tengah, Ini Syarat Pemberkasan NIP

Verifikasi berkas calon peserta PPPK guru

Sementara untuk berkas calon peserta PPPK guru, diambil alih pihak kementerian terkait, untuk melakukan verifikasi secara langsung. Sehingga, pihaknya menunggu hasilnya untuk diumumkan.

Dia berharap, seleksi pendaftaran peserta ini tidak terjadi perubahan lagi, mengingat kondisi pandemi saat ini. Sehingga, proses penetapan Nomor Induk Pegawai, di bulan Desember mendatang bisa segera terealisasi.

“Ditargetkan pengumuman seleksi berkas tanggal 3 Agustus, dengan diberikan waktu itu, panitia lokal sekarang memverifikasi berkas hingga malam hari sampai tanggal 2 Agustus,” jelasnya.

Usai hasil pengumuman calon peserta yang dinyatakan memenuhi syarat dan tidak, akan diberikan lagi masa sanggah terhadap terkait hasil itu.

“Kemungkinan ada panitia melakukan kelalaian dalam memverifikasi, peserta diberikan waktu tiga hari,” tutupnya.

Total jumlah pendaftar PPPK guru sebanyak 1.444 masih, tersisa 800 formasi belum terisi, PPPK non guru 179 formasi, tersedia 184 serta CPNS 1.192 dari formasi 106 total kuota.

Baca juga: Sortir Berkas Calon Peserta Seleksi CPNS-PPPK: Banyak Kesalahan Penulisan Nama

Laporan: Novita Ramadhani

...

Artikel Terkait

wave

Parimo Kembali Raih Penghargaan KLA Tingkat Pratama

Pemda Parimo, Sulawesi Tengah, kembali meraih penghargaan KLA tingkat Pratama 2021 dari Kementerian PPPA, tidak terlepas dari peran OPD.

Oknum Camat Jemput Paksa Jenazah Covid19 di Ampibabo

Oknum pejabat di Kecamatan Ampibabo, Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, jemput paksa jenazah covid19 atas nama H Harmin, Rabu 28 Juli 2021.

Kumham Peduli, Lapas Parigi Salurkan 50 Paket Sembako

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melaksanakan kegiatan Kumham Peduli Kumham Berbagi untuk masyarakat terdampak covid19.

Pemda Tambah Fasilitas Rujukan Covid19

Pemda akan menambah fasilitas rujukan Covid19, Parimo, Sulawesi Tengah. Fasilitas rujukan adalah, RS Raja Tombolotutu dan RS Buluye Napoae.

Wabup Parimo Minta Tambah Kuota Vaksin Covid19

Wakil Bupati Parimo H Badrun Nggai meminta Pemprov Sulawesi Tengah menambah kuota vaksin covid19, untuk program vaksinasi.

Berita Terkini

wave

Misteri Ongka: Mengapa Satu Tersangka Sabu "Menguap" dari SPDP Polda Sulteng?

Nama Robi tak tercantum dalam SPDP kasus sabu Parigi Moutong meski sempat diamankan bersama barang bukti. Pelepasannya oleh Ditresnarkoba

4 Pengedar Sabu Jaringan Parigi Moutong Ditangkap, Barang Bukti 26,62 Gram Disita

Polda Sulteng tangkap 4 pengedar sabu di 3 TKP Parigi Moutong. Total barang bukti 26,62 gram sabu disita dalam operasi 19 Juli 2026.

DPRD Parigi Moutong Desak Kementan Buka Kuota Saprodi Antisipasi Gagal Panen

DPRD Parigi Moutong mendesak Kementan buka transparansi kuota bantuan saprodi per kecamatan demi cegah gagal panen akibat ledakan hama weren

Anggota DPRD Parigi Moutong Kecam Manajemen Kedaruratan dan Kelalaian Administrasi Rujukan

Krisis pelayanan kesehatan Parigi Moutong memicu protes keras DPRD setelah kelalaian rujukan menyebabkan nyawa warga melayang sia sia.

DPRD Parigi Moutong Desak Transparansi Dana CSR Perusahaan Swasta Saat Ruang Fiskal Menyusut

DPRD Parigi Moutong bersiap membentuk Pansus untuk mengusut tata kelola dana CSR perusahaan swasta yang dinilai tidak transparan.


See All
; ;