Banggai, gemasulawesi – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mengadakan bimbingan teknis atau bimtek implementasi perizinan/pengawasan berusaha berbasis risiko dan laporan kegiatan penanaman modal atau LKPM online.
Gubernur Sulawesi Tengah yang diwakili oleh Asisten Administrasi Umum, M Sadly Lesnusa, secara resmi membuka bimtek tersebut.
Diketahui jika bimtek berlangsung di Hotel Santika, Kabupaten Banggai, pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2024.
Kegiatan itu diinisiasi oleh DPMPTSP atau Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah dengan tujuan menambah wawasan dan pemahaman terkait dengan kewajiban dan tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha.
Diharapkan juga terbangun komunikasi yang baik antara pemda dan juga pelaku usaha.
Melalui Asisten Administrasi Umum, Gubernur Sulawesi Tengah mengatakan perizinan berbasis risiko adalah pendekatan baru dalam sistem perizinan di Indonesia yang bertujuan menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif dan juga efisien.
“Investasi berperan sangat signifikan dan juga memberikan kontribusi yang besar dalam membangun suatu wilayah, sebab modal dari investasi akan menggerakkan perekonomian daerah,” katanya.
Terakhir, dia mengajak para pelaku usaha untuk bersama-sama memberikan kontribusi dalam menciptakan iklim investasi yang lebih baik untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Sulawesi Tengah.
Sementara itu, pada bulan Maret lalu, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah juga menyalurkan bantuan cadangan pangan sebanyak 35 ton kepada Pemkab Sigi, yang berlangsung di aula kantor Bupati Sigi pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2024.
Gubernur Sulteng mengatakan bantuan itu adalah CPPD atau Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang adalah cadangan pangan yang disiapkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk kebutuhan menanggulangi daerah yang terdampak rawan pangan, bencana sosial dan lainnya.
Sesuai permintaan dari Pemerintah Kabupaten dan Kota seluruh Provinsi Sulawesi Tengah.
“Sigi adalah satu dari sekian daerah yang memerlukan bantuan cadangan pangan berupa beras dan penyerahan bantuan CPPD akan dijadwalkan untuk kabupaten lainnya setelah dilakukan verifikasi,” ucapnya. (*/Mey)
