Melalui Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, Pemkab Sigi Menjaga Keberadaan Lahan Pertanian Lewat Pemetaan LP2B

Ket. Foto: Keberadaan Lahan Pertanian Dijaga Pemkab Sigi Melalui Pemetaan LP2B
Ket. Foto: Keberadaan Lahan Pertanian Dijaga Pemkab Sigi Melalui Pemetaan LP2B Source: (Foto/ANTARA/MOH SALAM)

Sigi, gemasulawesi – Pemerintah Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah, melalui Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan setempat menjaga keberadaan lahan pertanian di daerah tersebut lewat pemetaan LP2B atau Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan untuk meningkatkan produktivitas pertanian.

Rahmat Iqbal, yang merupakan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Sigi, menyampaikan luas lahan pertanian di Kabupaten Sigi mencapai 15.280 hektare.

Rahmat Iqbal mengatakan jika untuk lahan pertanian di Kabupaten Sigi telah ada datanya karena melakukan kerja sama dengan BPN Kabupaten Sigi untuk melakukan validasi LBS atau Luas Baku Sawah, sehingga hasil validasi untuk LBS sebesar 15.280 hektare.

Baca Juga:
Bawaslu Sigi Mengawasi Setiap Proses Pemeriksaan Kesehatan 4 Bapaslon Kepala Daerah di RSUD Undata

“Ke depan hasil validasi itu dijadikan rujukan dalam penetapan peraturan daerah atau Perda terkait perubahan atas Perda Kabupaten Sigi Nomor 8 tahun 20218 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan,” ujarnya.

Dia melanjutkan pada prinsipnya, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan tinggal melakukan sinkronisasi data hasil validasi LBS yang ada dengan data-data yang ada di RTRW atau Rencana Tata Ruang Wilayah.

“Agar kami memperoleh hasil yang sesuai dengan LBS dan penetapan luasannya di RTRW,” katanya.

Baca Juga:
Guna Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Utara, PT Angkasa Pura 1 Bandara Sam Ratulangi Siap Melayani Penerbangan Internasional

Dikutip dari Antara, dia menyampaikan agar pembahasan LP2B di Sigi dapat memperhatikan lahan-lahan produktif.

Dia menuturkan tentunya ini mempunyai basis ekonomi di sektor pertanian untuk menjaga lahan-lahan pertanian terus terlindungi, sehingga jangan sampai ada lahan-lahan pertanian yang beralih fungsi menjadi kawasan pemukiman.

Rahmat Iqbal berharap lahan pertanian di Sigi tidak beralih fungsi menjadi kawasan lainnya seperti perumahan.

Baca Juga:
2 Calon Ketua BPD HIPMI Sulawesi Selatan Adu Gagasan dalam Debat Kandidat Sebagai Rangkaian Menuju Musda XVI

Dia mengatakan kalaupun ada lahan lain yang bukan lahan pertanian produktif dan ingin dijadikan kawasan pemukiman tersebut tidak masalah.

Dia menambahkan tetapi yang paling penting pihaknya terus menjaga lahan-lahan pertanian.

“Terutama lahan pertanian sawah produktif itu jangan dialihfungsikan,” ucapnya. (Antara)

...

Artikel Terkait

wave
Penembakan Brutal di Serdang Bedagai Sumatera Utara! Pelajar SMP Ini Tewas Usai Tembakan Peluru dari Orang Tak Dikenal Menembus Dadanya

Pelajar SMP di Serdang Bedagai tewas ditembak OTK di Jalan Lintas Sumatera. Polisi masih menyelidiki kasus ini.

Kepala Biro Pemerintahan dan Kesra Provinsi Gorontalo Sebut Kepala Daerah yang Saat Ini Tengah Menjabat dan Akan Maju Kembali di Pilkada Wajib Menjalani CLTN

Kepala Daerah yang saat ini sedang menjabat dan akan maju kembali di Pilkada 2024 wajib menjalani cuti di luar tanggungan negara.

Dalam Kunjungan Evaluasi, Tim KemenPAN-RB Menemui Kepala Dinas Sosial Provinsi Gorontalo

Kepala Dinas Provinsi Gorontalo, Sagita Wartabone, ditemui oleh Tim KemenPAN-RB dalam kunjungan evaluasi.

Kepala Dinkes Gorontalo Membuka Regional Immunization Champions Workshop Pediatrics Association Advocacy for Immunization Priorities

Regional Immunization Champions Workshop Pediatrics Association Advocacy for Immunization Priorities dibuka oleh Kepala Dinkes Gorontalo.

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Gorontalo Sukses Mengadakan Sosialisasi Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Terdampak Bencana

Sosialisasi perlindungan dan penyelamatan arsip terdampak bencana sukses digelar Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Gorontalo.

Berita Terkini

wave

TNI AL dan BI Resmi Lepas Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 di Sulawesi Tengah

Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 memastikan distribusi rupiah layak edar di wilayah 3T, wujud sinergi TNI AL dan BI.

Ribuan Ojol Gelar Aksi di DPR, 6.118 Personel Gabungan Dikerahkan Amankan Unjuk Rasa

Aksi ribuan pengemudi ojol di DPR/MPR dikawal 6.118 personel. Massa sampaikan tujuh tuntutan, termasuk revisi RUU.

Pemohon Minta MK Hapus Kolom Agama dari KTP dan KK

Pemohon minta hapus data agama di KTP dan KK karena risiko diskriminasi dan pelanggaran hak asasi warga.

KPK Ungkap Dugaan Korupsi Kuota Haji, Pansus DPR Soroti Pembagian Tambahan yang Menyimpang

KPK dan DPR mengusut dugaan korupsi kuota haji 2023–2024, termasuk jual beli kuota dan pelanggaran aturan pembagian.

KPK Benarkan Pengembalian Uang oleh Khalid Basalamah dalam Kasus Kuota Haji

KPK mengonfirmasi pengembalian dana oleh Khalid Basalamah terkait kuota haji, serta ungkap kerugian negara capai Rp1 triliun.


See All
; ;