Bawaslu Parigi Moutong Membuka Pendaftaran PTPS untuk Pilkada 2024

Ket. Foto: Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong Membuka Pendaftaran PTPS
Ket. Foto: Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong Membuka Pendaftaran PTPS Source: (Foto/HO-Bawaslu Parigi Moutong)

Parigi Moutong, gemasulawesi – Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, membuka pendaftaran PTPS atau Pengawas Tempat Pemungutan Suara dalam Pilkada 2024 tanggal 27 November 2024 mendatang.

Berdasarkan petunjuk teknis pembentukan dan penggantian antara waktu PTPS nomor 301 HK01.01/K1/09/2024, Panwaslu Kecamatan menetapkan panitia rekrutmen PTPS tahun 2024.

Muhammad Jafar, yang merupakan Koordinator Divisi SDM Organisasi dan Diklat Bawaslu Parigi Moutong, menyampaikan dalam hal perekrutan jajaran Panwaslu Kecamatan telah melakukan pengumuman pendaftaran kepada tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan adat di wilayah desa di 23 kecamatan se-Parigi Moutong.

Baca Juga:
Viral Aksi Oknum Provos KSOP Kendari Tendang Dagangan Pedagang Asongan, Dipicu Gegara Hal Ini

Muhammad Jafar mengatakan saat ini telah dilakukan penerimaan pendaftaran di masing-masing sekretariat Panwaslu Kecamatan yang dibuka dari tanggal 12 hingga 28 September 2024.

“Dalam proses pendaftaran PTPS dilakukan selama 2 bulan, dengan rentang waktu tersebut Panwaslu dapat mensosialisasikan perekrutan pengawas TPS kepada masyarakat,” ujarnya saat ditemui pada hari Rabu, tanggal 18 September 2024.

Dia melanjutkan di dalam juknis, untuk gelombang pertama akan berakhir pada tanggal 28 September 2024, dengan target pemenuhan setiap TPS harus memenuhi 2 kali masa kebutuhan.

Baca Juga:
Aksi Brutal! Dua Pelaku Pengeroyokan di Mangga Besar Diringkus Polisi Setelah Korban Gagal Beli Sabu

“Jika belum terpenuhi, maka dilakukan perpanjangan pendaftaran untuk memenuhi target yang telah ditentukan,” katanya.

Dia menambahkan apabila masih ada TPS yang belum memenuhi 2 kali masa kebutuhan, maka secara tidak langsung akan dibuka pendaftaran di gelombang kedua.

Menurutnya, untuk data sementara jumlah TPS saat ini sebanyak 818 TPS, jika dikalikan 2 berdasarkan 2 kali masa kebutuhan, jadi total keseluruhan sebanyak 1.636 orang.

Baca Juga:
PT KCIC Tunda Perjalanan Kereta Cepat Whoosh Akibat Gempa di Bandung, Begini Cara Refund Tiketnya

Dia mengakui dengan kebutuhan itu akan kesulitan untuk memenuhi kuota pengawas TPS, maka dari itu jajaran Panwaslu Kecamatan saat ini intens melakukan sosialisasi kepada masyarakat.

Muhammad Jafar menyebutkan terkait sosialisasi terus pihaknya lakukan.

“Baik itu dengan cara turun secara langsung dan menggunakan media sosial serta pemberitaan terkait perekrutan pengawas TPS ini,” ungkapnya. (*/Mey)

...

Artikel Terkait

wave

Viral Aksi Oknum Provos KSOP Kendari Tendang Dagangan Pedagang Asongan, Dipicu Gegara Hal Ini

Oknum Provos KSOP Kendari viral usai tendang dagangan pedagang asongan. Pihak terkait ambil tindakan tegas ini.

Aksi Brutal! Dua Pelaku Pengeroyokan di Mangga Besar Diringkus Polisi Setelah Korban Gagal Beli Sabu

Polisi berhasil menangkap pelaku pengeroyokan di Mangga Besar setelah korban gagal membeli sabu dari mereka.

PT KCIC Tunda Perjalanan Kereta Cepat Whoosh Akibat Gempa di Bandung, Begini Cara Refund Tiketnya

Gempa Magnitudo 5,0 di Bandung berdampak pada kereta cepat Whoosh. Simak daftar perjalanan yang dibatalkan dan info pengembalian tiket.

Sebanyak 11109 Keluarga di 43 Desa di 10 Kecamatan di Banyumas Terkena Dampak Kekeringan

Lebih dari 11 ribu keluarga di 43 desa di 10 kecamatan di Kabupaten Banyumas dilaporkan terdampak kekeringan.

Sebanyak 154 Siswa Mengikuti Sosialisasi tentang Gempa Bumi dan Tsunami yang Diadakan oleh BMKG Gorontalo

Sosialisasi tentang gempa bumi dan tsunami yang diselenggarakan oleh BMKG Gorontalo di SMA Negeri 1 Gorontalo diikuti oleh 154 siswa.

Berita Terkini

wave

Polisi Sisir Manifes SPBU Bolano Lambunu Usai Sinyal Permainan BBM Subsidi

Polres Parigi Moutong menggelar audit mendadak SPBU Bolano Lambunu untuk membongkar celah penimbunan BBM subsidi yang meresahkan warga.

Cara Kerja Pengalihan Gaji PPPK ke APBN, Solusi Krisis APBD atau Beban Baru Daerah?

Membedah skema pengalihan gaji PPPK dari APBD ke APBN lewat dana TKD serta dampaknya pada belanja modal daerah seperti Parigi Moutong.

Jalan Rusak Parigi Moutong dan Pertaruhan Gaji PPPK

Perbaikan jalan rusak di Parigi Moutong bergantung pada pengalihan gaji PPPK ke APBN untuk menggelembungkan alokasi belanja modal.

Kalkulasi Fiskal Parigi Moutong di Tengah Guyuran TKD PPPK

Pengalihan gaji PPPK lewat tambahan TKD pusat berpotensi membebaskan APBD Parigi Moutong Rp300 miliar untuk pembangunan jalan.

Petualangan Buronan Pencuri Kabel Tower Berakhir di Tangan Polisi

Polres Parigi Moutong menangkap buronan pencuri kabel tower XL dan Telkomsel di Desa Kasimbar pada Kamis 29 Oktober 2026.


See All
; ;