Rutan Kelas II B Unaaha Sulawesi Tenggara Memfasilitasi WBP Melakukan Perekaman e-KTP dan Pencocokan NIK

Ket. Foto: Rutan Kelas II B Unaaha Sultra Memfasilitasi Warga Binaan untuk Melakukan Perekaman e-KTP
Ket. Foto: Rutan Kelas II B Unaaha Sultra Memfasilitasi Warga Binaan untuk Melakukan Perekaman e-KTP Source: (Foto/ANTARA/Azis Senong)

Kendari, gemasulawesi – Rumah Tahanan Negara atau Rutan Kelas II B Unaaha, Provinsi Sulawesi Tenggara memfasilitasi warga binaan pemasyarakatan atau WBP melakukan perekaman e-KTP dan juga pencocokan NIK menjelang Pilkada tahun 2024.

Dalam keterangannya di Kendari pada hari Kamis, tanggal 19 September 2024, Kepala Rutan Kelas II B Unaaha, Hery Kusbandono, menyampaikan kegiatan ini adalah kolaborasi yang baik dalam memberikan pelayanan yang lebih optimal agar para WBP itu dapat menggunakan hak suaranya saat Pilkada nanti.

Hery Kusbandono menyatakan hal ini dilakukan untuk memastikan seluruh warga binaan tetap dapat menyalurkan hak suara meskipun sedang menjalani masa tahanan.

Baca Juga:
Mantan Wakil Wali Kota Makassar Secara Resmi Ditetapkan Menjadi Ketua Tim Pemenangan Indira dan Ilham

Dia menyebutkan perekaman e-KTP itu dilakukan bekerja sama dengan Dinas Kependudukan Kabupaten Konawe yang disaksikan oleh KPU dan Bawaslu Konawe yang diwakilo oleh PPK Kecamatan Tongauna dan Panwascam Tongauna.

Dia menerangkan berdasarkan hasil dari kegiatan itu, sebanyak 27 orang dilakukan perekamam baru dengan rincian 16 orang adalah warga Konawe dan 11 orang warga luar Konawe yang masih dalam wilayah Sulawesi Tenggara yang belum terdaftar di Dukcapil.

“Dan 63 orang yang melakukan cetak ulang KTP disebabkan rusak ataupun hilang,” katanya.

Baca Juga:
Workshop Peningkatan Kapasitas Pengelola Data Diadakan SKALA bersama Dinas Kominfo dan Statistik Provinsi Gorontalo

Dikutip dari Antara, Hery Kusbandono menyampaikan hak pilih warga binaan sama pentingnya dengan hak pilih masyarakat yang ada di luar di rumah tahanan, jadi 1 suara saja sangat penting untuk diakomodasi agar dapat menggunakan hak pilihnya nanti di Pilkada.

Supriono, yang merupakan Kepala Sub Seksi Pelayanan Tahanan menyatakan jajaran Rutan Unaaha akan terus bekerja keras dalam pemutakhiran data kependudukan warga binaan Rutan Unaaha.

Dia menuturkan hal ini berkaitan erat dalam melengkapi berkas administrasi warga binaan maupun dalam memenuhi hak politik warga binaan pada Pemilu 2024 nantinya. (Antara)

...

Artikel Terkait

wave

Mantan Wakil Wali Kota Makassar Secara Resmi Ditetapkan Menjadi Ketua Tim Pemenangan Indira dan Ilham

Mantan Wakil Wali Kota Makassar, Syamsu Rizal atau Daeng Ical, secara resmi ditetapkan menjadi Ketua Tim Pemenangan Pasangan INIMI.

Workshop Peningkatan Kapasitas Pengelola Data Diadakan SKALA bersama Dinas Kominfo dan Statistik Provinsi Gorontalo

SKALA bersama dengan Dinas Kominfo dan Statistik Provinsi Gorontalo menggelar Workshop Peningkatan Kapasitas Pengelola Data.

UPT Bapenda Sulsel Wilayah Pangkep Mengadakan Rekonsiliasi Data Kendaraan Dinas dengan Pemda Pangkep

Rekonsiliasi data kendaraan dinas diadakan UPT Bapenda Sulawesi Selatan Wilayah Pangkep dengan Pemda Pangkep.

Bekerja Sama dengan Bawaslu, Pemkab Pinrang Gelar Sosialisasi Netralitas ASN bagi Kepala Desa

Sosialisasi netralitas ASN atau Aparatur Sipil Negara diadakan oleh Pemerintah Kabupaten Pinrang bekerja sama dengan Bawaslu Pinrang.

Bawaslu Parigi Moutong Membuka Pendaftaran PTPS untuk Pilkada 2024

Pendaftaran PTPS atau Pengawas Tempat Pemungutan Suara untuk Pilkada 2024 dibuka oleh Bawaslu Parigi Moutong.

Berita Terkini

wave

Misteri Ongka: Mengapa Satu Tersangka Sabu "Menguap" dari SPDP Polda Sulteng?

Nama Robi tak tercantum dalam SPDP kasus sabu Parigi Moutong meski sempat diamankan bersama barang bukti. Pelepasannya oleh Ditresnarkoba

4 Pengedar Sabu Jaringan Parigi Moutong Ditangkap, Barang Bukti 26,62 Gram Disita

Polda Sulteng tangkap 4 pengedar sabu di 3 TKP Parigi Moutong. Total barang bukti 26,62 gram sabu disita dalam operasi 19 Juli 2026.

DPRD Parigi Moutong Desak Kementan Buka Kuota Saprodi Antisipasi Gagal Panen

DPRD Parigi Moutong mendesak Kementan buka transparansi kuota bantuan saprodi per kecamatan demi cegah gagal panen akibat ledakan hama weren

Anggota DPRD Parigi Moutong Kecam Manajemen Kedaruratan dan Kelalaian Administrasi Rujukan

Krisis pelayanan kesehatan Parigi Moutong memicu protes keras DPRD setelah kelalaian rujukan menyebabkan nyawa warga melayang sia sia.

DPRD Parigi Moutong Desak Transparansi Dana CSR Perusahaan Swasta Saat Ruang Fiskal Menyusut

DPRD Parigi Moutong bersiap membentuk Pansus untuk mengusut tata kelola dana CSR perusahaan swasta yang dinilai tidak transparan.


See All
; ;