Bersama Pj Gubernur Sulsel, Dirjen PSLB3 KLHK Mempercepat Penarikan Alat Kesehatan yang Bermerkuri

Ket. Foto: Dirjen PSLB3 KLHK Mempercepat Penarikan Alkes yang Bermerkuri
Ket. Foto: Dirjen PSLB3 KLHK Mempercepat Penarikan Alkes yang Bermerkuri Source: (Foto/ANTARA/HO-Humas Pemprov Sulsel)

Makassar, gemasulawesi – Direktur Jenderal Pengelolaan Limbah, Sampah, dan Bahan Beracun Berbahaya atau PSLB3 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK, Rosa Vivien Ratnawati, bersama Pj Gubernur Sulawesi Selatan, Zudan Arif Fakrulloh, mempercepat penarikan alat kesehatan yang mengandung merkuri di Sulawesi Selatan.

Dalam keterangannya di Makassar pada hari Kamis, tanggal 19 September 2024, Rosa Vivien Ratnawati menyatakan pihaknya bersinergi dengan Kementerian Kesehatan sebab rumah sakit berada di bawah Kementerian Kesehatan.

Demikian juga dengan Dinas Kesehatan di bawah naungan pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten atau kota.

Baca Juga:
Rutan Kelas II B Unaaha Sulawesi Tenggara Memfasilitasi WBP Melakukan Perekaman e-KTP dan Pencocokan NIK

Rosa Vivien Ratnawati menyatakan bagaimana menarik alat kesehatan tersebut dari rumah sakit seluruh daerah, dari kabupaten atau kota seluruh Indonesia.

“Begitu juga di Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Selatan,” katanya.

Dia menambahkan inilah yang menjadi tugas KLHK menarik dari depo tersebut kemudian ke tempat pengumpul.

Baca Juga:
Mantan Wakil Wali Kota Makassar Secara Resmi Ditetapkan Menjadi Ketua Tim Pemenangan Indira dan Ilham

Dia menyatakan yang menjadi persoalan seperti yang disampaikan Pj Gubernur Sulawesi Selatan bahwa merkuri tidak dapat dimusnahkan di Indonesia.

Dikutip dari Antara, dia menyebutkan itu menjadi persoalan, merkuri tersebut bukan seperti limbah B3 lainnya yang dapat dibakar menggunakan generator.

Hal tersebut disampaikannya dalam sambutannya sebelum pelepasan puluhan ton alkes yang mengandung merkuri dari 3 provinsi di Sulawesi.

Baca Juga:
Workshop Peningkatan Kapasitas Pengelola Data Diadakan SKALA bersama Dinas Kominfo dan Statistik Provinsi Gorontalo

Oleh sebab itu, alat-alat yang mengandung merkuri yang ada di daerah-daerah ditarik, dikumpulkan, nanti pada saatnya mungkin dikumpulkan hingga seluruh wilayah Sulawesi.

Rosa Vivien Ratnawati menuturkan yang belum adalah Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara dan Gorontalo.

“Jika telah dikumpulkan semua ini akan dilakukan ekspor ke Jepang,” ungkapnya.

Baca Juga:
UPT Bapenda Sulsel Wilayah Pangkep Mengadakan Rekonsiliasi Data Kendaraan Dinas dengan Pemda Pangkep

Dia menambahkan setelah masuk ke Jepang masih dilakukan pengelolaan dan masih dijual lagi, jika tidak dijual lagi nanti ada sebuah teknologi yang akan memadatkan. (Antara)

...

Artikel Terkait

wave

Rutan Kelas II B Unaaha Sulawesi Tenggara Memfasilitasi WBP Melakukan Perekaman e-KTP dan Pencocokan NIK

Warga Binaan Pemasyarakatan atau WBP difasilitasi Rutan Kelas II B Unaaha untuk melakukan perekaman e-KTP.

Mantan Wakil Wali Kota Makassar Secara Resmi Ditetapkan Menjadi Ketua Tim Pemenangan Indira dan Ilham

Mantan Wakil Wali Kota Makassar, Syamsu Rizal atau Daeng Ical, secara resmi ditetapkan menjadi Ketua Tim Pemenangan Pasangan INIMI.

Workshop Peningkatan Kapasitas Pengelola Data Diadakan SKALA bersama Dinas Kominfo dan Statistik Provinsi Gorontalo

SKALA bersama dengan Dinas Kominfo dan Statistik Provinsi Gorontalo menggelar Workshop Peningkatan Kapasitas Pengelola Data.

UPT Bapenda Sulsel Wilayah Pangkep Mengadakan Rekonsiliasi Data Kendaraan Dinas dengan Pemda Pangkep

Rekonsiliasi data kendaraan dinas diadakan UPT Bapenda Sulawesi Selatan Wilayah Pangkep dengan Pemda Pangkep.

Bekerja Sama dengan Bawaslu, Pemkab Pinrang Gelar Sosialisasi Netralitas ASN bagi Kepala Desa

Sosialisasi netralitas ASN atau Aparatur Sipil Negara diadakan oleh Pemerintah Kabupaten Pinrang bekerja sama dengan Bawaslu Pinrang.

Berita Terkini

wave

4 Pengedar Sabu Jaringan Parigi Moutong Ditangkap, Barang Bukti 26,62 Gram Disita

Polda Sulteng tangkap 4 pengedar sabu di 3 TKP Parigi Moutong. Total barang bukti 26,62 gram sabu disita dalam operasi 19 Juli 2026.

DPRD Parigi Moutong Desak Kementan Buka Kuota Saprodi Antisipasi Gagal Panen

DPRD Parigi Moutong mendesak Kementan buka transparansi kuota bantuan saprodi per kecamatan demi cegah gagal panen akibat ledakan hama weren

Anggota DPRD Parigi Moutong Kecam Manajemen Kedaruratan dan Kelalaian Administrasi Rujukan

Krisis pelayanan kesehatan Parigi Moutong memicu protes keras DPRD setelah kelalaian rujukan menyebabkan nyawa warga melayang sia sia.

DPRD Parigi Moutong Desak Transparansi Dana CSR Perusahaan Swasta Saat Ruang Fiskal Menyusut

DPRD Parigi Moutong bersiap membentuk Pansus untuk mengusut tata kelola dana CSR perusahaan swasta yang dinilai tidak transparan.

PAD Parigi Moutong Tembus 106 Persen Saat Total Pendapatan Anggaran 2025 Meleset dari Target

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Parigi Moutong TA 2025 sukses tembus 106,08%. Simak rincian APBD, nilai SiLPA, dan raihan opini WTP


See All
; ;