Pemerintah Kabupaten Maros Menyalurkan Air Bersih ke 9 Kecamatan yang Mengalami Krisis Air Bersih

Ket. Foto: Pemkab Maros Menyalurkan Air Bersih ke 9 Kecamatan yang Mengalami Krisis Air Bersih
Ket. Foto: Pemkab Maros Menyalurkan Air Bersih ke 9 Kecamatan yang Mengalami Krisis Air Bersih Source: (Foto/ANTARA/Suriani Mappong)

Maros, gemasulawesi – Pemerintah Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, menyalurkan air bersih ke 9 kecamatan yang mengalami krisis air bersih.

Plt. Bupati Maros, Suhartina, dalam keterangannya mengatakan sekitar 45.000 warga mengalami krisis air tersebar di 9 kecamatan, di antaranya Bontoa Lau, Maros Baru, dan Tanralili.

Suhartina menyatakan menyikapi kondisi itu, sedikitnya terdapat 9 armada untuk mendistribusikan air bersih setiap hari kepada warga yang krisis air bersih.

Baca Juga:
Kantor Kementerian Agama Minahasa Ingin Mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi Apapun

Selain armada itu dari BPBD juga memobilisasi 3 armada damkar dan 1 armada dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

Dengan adanya bantuan air bersih yang diberikan itu, dia berharap dapat memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat Maros.

Untuk kebutuhan MCK atau mandi, cuci, dan kakus, diharapkan dapat tertutupi dari sumur-sumur yang masih ada persediaan air.

Baca Juga:
Viral! Driver Ojol di Padang Ini Malah Ngamuk Usai Lawan Arah hingga Pukul Pengemudi Mobil Lain

Selain persoalan air bersih di Maros juga persoalan peristiwa kebakaran sangat rawan pada musim kemarau seperti sekarang.

Dikutip dari Antara, oleh karena itu, pihak BPBD Maros menyiapkan biaya tak terduga BTT senilai 100 juta rupiah.

Dukungan anggaran tahun lalu senilai 30 juta rupiah telah terpakai.

Baca Juga:
Protes Sengketa Tanah dengan Perusahaan Kimia, Pria di Cilegon Banten Viral Usai Nekat Rusak Mobilnya Sendiri

“Telah 3 bulan terakhir mengalami kesulitan air,” ujar Mulyati, yang merupakan salah seorang warga Balosi, Kecamatan Bontoa.

Dia bersama dengan warga lainnya terpaksa menyiapkan anggaran tambahan untuk membeli air jika air yang disuplai pemerintah tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari.

Oleh sebab itu, dia berharap musim hujan segera tiba agar persoalan air bersih untuk konsumsi dapat segera teratasi.

Baca Juga:
Detik-Detik Jembatan Taman Cadika di Medan Ambruk Viral, Puluhan Orang Tercebur ke Danau, Ini Penyebabnya

Di sisi lain, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menetapkan harga tandan buah segar atau TBS sawit petani pada bulan Oktober 2024 sebesar 2.711,80 per kiogram atau mengalami kenaikan sebesar 81,35 rupiah per kilogram jika dibandingkan dengan harga TBS pada bulan September 2024. (Antara)

...

Artikel Terkait

wave

Kantor Kementerian Agama Minahasa Ingin Mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi Apapun

Wilayah yang bebas dari korupsi apapun ingin diwujudkan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara.

Viral! Driver Ojol di Padang Ini Malah Ngamuk Usai Lawan Arah hingga Pukul Pengemudi Mobil Lain

Pengendara ojol di Padang ngamuk dan pukul mobil usai melawan arah, Polresta Padang akan investigasi.

Protes Sengketa Tanah dengan Perusahaan Kimia, Pria di Cilegon Banten Viral Usai Nekat Rusak Mobilnya Sendiri

Protes sengketa jual beli tanah, seorang pria nekat merusak mobilnya di depan perusahaan kimia, aksinya viral di media.

Detik-Detik Jembatan Taman Cadika di Medan Ambruk Viral, Puluhan Orang Tercebur ke Danau, Ini Penyebabnya

Ambruknya jembatan Taman Cadika membuat puluhan pengunjung tercebur, semua korban berhasil dievakuasi dengan aman.

Tega! Baby Sitter di Surabaya Ditetapkan Tersangka Usai Ketahuan Cekoki Anak Majikan dengan Obat Keras, Ini Kronologinya

Baby sitter di Surabaya cekoki balita dengan obat keras, terungkap melalui rekaman CCTV, polisi bertindak cepat

Berita Terkini

wave

4 Pengedar Sabu Jaringan Parigi Moutong Ditangkap, Barang Bukti 26,62 Gram Disita

Polda Sulteng tangkap 4 pengedar sabu di 3 TKP Parigi Moutong. Total barang bukti 26,62 gram sabu disita dalam operasi 19 Juli 2026.

DPRD Parigi Moutong Desak Kementan Buka Kuota Saprodi Antisipasi Gagal Panen

DPRD Parigi Moutong mendesak Kementan buka transparansi kuota bantuan saprodi per kecamatan demi cegah gagal panen akibat ledakan hama weren

Anggota DPRD Parigi Moutong Kecam Manajemen Kedaruratan dan Kelalaian Administrasi Rujukan

Krisis pelayanan kesehatan Parigi Moutong memicu protes keras DPRD setelah kelalaian rujukan menyebabkan nyawa warga melayang sia sia.

DPRD Parigi Moutong Desak Transparansi Dana CSR Perusahaan Swasta Saat Ruang Fiskal Menyusut

DPRD Parigi Moutong bersiap membentuk Pansus untuk mengusut tata kelola dana CSR perusahaan swasta yang dinilai tidak transparan.

PAD Parigi Moutong Tembus 106 Persen Saat Total Pendapatan Anggaran 2025 Meleset dari Target

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Parigi Moutong TA 2025 sukses tembus 106,08%. Simak rincian APBD, nilai SiLPA, dan raihan opini WTP


See All
; ;