Warga Kelurahan Kampal Minta Pembangunan Trotoar Jalan Trans Sulawesi Dihentikan, Diganti dengan Pembuatan Drainase

Ket Foto: Proyek pembuatan trotoar di Kelurahan Kampal yang mendapatkan protes warga karena dianggap belum menjadi kebutuhan prioritas.
Ket Foto: Proyek pembuatan trotoar di Kelurahan Kampal yang mendapatkan protes warga karena dianggap belum menjadi kebutuhan prioritas. Source: (Foto/gemasulawesi/Abdul Main)

 

Parigi Moutong, gemasulawesi – Warga Kelurahan Kampal RT 03/RW 02, Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong, keluhkan pembangunan trotoar di jalan trans Sulawesi yang dinilai tidak tepat sasaran.

Warga kelurahan Kampal kesal karena alih-alih pembangunan drainase malah trotoar yang dibangun oleh pemerintah.

“Sudah puluhan tahun kami menantikan pembangunan drainase. Itu lebih dibutuhkan daripada trotoar, karena bisa mengurai banjir jika musim penghujan datang. Kalau trotoar malah bisa membuat disekitar rumah warga akan membuat air tergenang masuk ke dalam rumah jika musim penghujan,” terang Umar Ketua RT 03 Kelurahan Kampal Senin, 14 Oktober 2024.

Ia menjelaskan, alasan masyarakat tidak menerima pembangunan trotoar karena dibagian atas jalan sudah ada, tapi dibawah jalan belum ada.

Selain itu kata umar, hingga kini masyarakat yang bermukim didepan jalan kesulitan membuang air limbah rumah tangganya.

Baca Juga:
Ombudsman RI Perwakilan Sulteng Sarankan Dugaan Penyalahgunaan Diskresi Ariyana Dilaporkan ke DKPP

"Meraka yang tinggal di depan jalan agak sulit sekarang membuang limbah rumah tangganya karena tidak ada drainase, sementara dibelakang sudah pemukiman atau rumah," jelasnya.

Ia mengatakan, pembuatan trotoar itu tidak merata, hanya dibeberapa tempat saja, ditempat lain lucunya ada drainase dibuatkan.

Warga setempat meminta agar progress pekerjaan itu dihentikan terlebih dahulu, karena dinilai tidak tetpat sasaran dan bukan menjadi kebutuhan prioritas.

“Kami minta dievaluasi kembali, jangan pekerjaan ini membuat warga jadi susah kedepannya. Tolong pertimbangkan dibanding trotoar sebaiknya drainase yang dibangun. Seperti di beberapa titik pekerjaan yang dibuatkan drainase,” tegasnya.

Baca Juga:
Langgar Edaran Sekjen KPU RI, Ariyana Diduga Tidak Memenuhi Syarat Jadi Komisioner KPU Parigi Moutong

Berdasarkan hasil penelusuran media ini dilokasi, pekerjaan tersebut juga tidak memasang papan plang proyek sebagaimana pekerjaan lainnya.

Hingga pemberitaan ini naik pihak kontraktor dan pengawasan lapangan terkait pekerjaan drainase dan trotoar, saat ditemui dilokasi belum ada ditempat dan akibat tidak ada papan proyek sehingga tidak ada nomor kontak yang bisa dihubungi. (Abdul Main)

 

...

Artikel Terkait

wave

Bawaslu Kendari Ingatkan kepada Peserta Pilkada 2024 untuk Tidak Melibatkan Anak-Anak dalam Kegiatan Kampanye

Peserta Pilkada tahun 2024 diingatkan oleh Bawaslu Kendari untuk tidak melibatkan anak-anak dalam kegiatan kampanye mereka.

Rutan Majene Sulawesi Barat Memberikan Pelatihan Wirausaha kepada Warga Binaan

Pelatihan wirausaha diberikan oleh Rutan Kelas II B Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, kepada para warga binaannya.

Kementerian Agama Lakukan Praktik Manasik Haji Cilik TK se Kota Manado

Praktik manasik haji cilik TK atau Taman Kanak-Kanak se-Kota Manado di Asrama Haji Tuminting, Manado, Sulawesi Utara.

426 Mahasiswa Pendaftar KIP UIN Datokarama Palu Telah Selesai Menjalani Tes Wawancara

Sebanyak 426 mahasiswa pendaftar Kartu Indonesia Pintar UIN Datokarama Palu telah selesai menjalani tes wawancara.

Bank Indonesia Bantu Pemerintah Promosikan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sulawesi Tengah

Bank Indonesia membantu pemerintah mempromosikan pariwisata dan juga ekonomi kreatif Provinsi Sulawesi Tengah.

Berita Terkini

wave

4 Pengedar Sabu Jaringan Parigi Moutong Ditangkap, Barang Bukti 26,62 Gram Disita

Polda Sulteng tangkap 4 pengedar sabu di 3 TKP Parigi Moutong. Total barang bukti 26,62 gram sabu disita dalam operasi 19 Juli 2026.

DPRD Parigi Moutong Desak Kementan Buka Kuota Saprodi Antisipasi Gagal Panen

DPRD Parigi Moutong mendesak Kementan buka transparansi kuota bantuan saprodi per kecamatan demi cegah gagal panen akibat ledakan hama weren

Anggota DPRD Parigi Moutong Kecam Manajemen Kedaruratan dan Kelalaian Administrasi Rujukan

Krisis pelayanan kesehatan Parigi Moutong memicu protes keras DPRD setelah kelalaian rujukan menyebabkan nyawa warga melayang sia sia.

DPRD Parigi Moutong Desak Transparansi Dana CSR Perusahaan Swasta Saat Ruang Fiskal Menyusut

DPRD Parigi Moutong bersiap membentuk Pansus untuk mengusut tata kelola dana CSR perusahaan swasta yang dinilai tidak transparan.

PAD Parigi Moutong Tembus 106 Persen Saat Total Pendapatan Anggaran 2025 Meleset dari Target

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Parigi Moutong TA 2025 sukses tembus 106,08%. Simak rincian APBD, nilai SiLPA, dan raihan opini WTP


See All
; ;