Banggai, gemasulawesi – Pemerintah ubah tarif baru PNBP atau Penerimaan Negara Bukan Pajak terkait dengan ITK atau Izin Tinggal Kunjungan untuk warga negara asing atau WNA.
Hal tersebut disampaikan oleh Kantor Imigrasi Kelas II Non-TPI Banggai, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah.
Kepala Imigrasi Kelas II Non-TPI Banggai, Oktaveri, melalui keterangan tertulisnya diterima di Palu mengatakan kebijakan pemerintah pusat terkait dengan perubahan tarif ITK sebagai bentuk komitmen dalam memudahkan proses keimigrasian.
Dia menerangkan perubahan tarif berdasarkan PP atau Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2024 mengatur mengenai jenis dan tarif PNBP, selain itu PP ini juga mengatur mengenai penyesuaian tarif paspor yang akan berlaku mulai tanggal 17 Desember mendatang.
Kebijakan tarif baru ITK dibagi menjadi 6 kategori berdasarkan lama masa berlaku izin tinggal, yaitu masa berlaku paling lama 7 hari dibebankan tarif 250 ribu rupiah, lalu masa berlaku paling lama 14 hari 350 ribu rupiah, masa berlaku paling lama 30 hari 500 ribu rupiah.
Selanjutnya, untuk masa berlaku IKT paling lama 60 hari 1 juta rupiah, masa berlaku paling lama 90 hari 1,5 juta rupiah, dan masa berlaku paling lama 180 hari dengan tarif 2 juta rupiah.
Baca Juga:
Melalui Kegiatan Diklatsar, SDM Aparatur Damkar Palu Dilakukan Peningkatan Kapasitas
“Kebijakan pemerintah dirancang untuk memberikan kemudahan serta kepastian untuk WNA yang ingin tinggal lebih lama di Indonesia,” katanya.
Menurutnya, pemohon dapat lebih mudah merencanakan dan mengurus izin tinggal mereka, olehnya sebagai pihak yang ditugaskan pemerintah mengurus keimigrasian pihaknya lebih optimal memberikan pelayanan yang efisien dan cepat.
Sementara itu, Hermansyah Siregar, yang merupakan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM atau Kakanwil Kemenkumham Sulawesi Tengah, menyatakan kebijakan pemerintah pusat tentang tarif PNBP membuka peluang untuk WNA dapat tinggal di Indonesia,.
Baca Juga:
Tindak Tegas! Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq Bongkar Praktik TPA Ilegal di Bogor
“Bukan hanya memberikan tujuan memudahkan administrasi, tetapi juga mendukung iklim investasi yang lebih baik dalam negeri,” tuturnya.
Dia mengungkapkan atas kebijakan baru pemerintah, masyarakat dapat lebih memahami dan mengakses layanan keimigrasian dengan lebih mudah, menciptakan pengalaman yang lebih baik untuk semua pemohon. (*/Mey)
