KPU Gorontalo Utara Nyatakan Kesiapan Pelaksanaan Pilkada Tahun 2024

Ket. Foto: KPU Gorontalo Utara Nyatakan Kesiapan Pelaksanaan untuk Pilkada 2024
Ket. Foto: KPU Gorontalo Utara Nyatakan Kesiapan Pelaksanaan untuk Pilkada 2024 Source: (Foto/ANTARA/HO-Humas KPU Gorontalo Utara)

Gorontalo Utara, gemasulawesi – KPU Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo, menyatakan kesiapan pelaksanaan Pilkada tahun 2024 di daerah tersebut.

Sofyan Jakfar, yang merupakan Ketua KPU Gorontalo Utara, dalam keterangannya mengatakan seluruh logistik dan personel telah siap mengadakan Pilkada serentak di daerah ini.

Sofyan Jakfar menyatakan hal itu terkait dengan perkembangan tertentu mengenai pelaksanaan Pilkada serentak dalam rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda yang diadakan di ruang rapat Tinepo kantor bupati setempat.

Baca Juga:
Bawaslu Makassar Memasifkan Pengawasan Praktik Politik di Masa Tenang

Dia memaparkan kondisi kesiapan pihaknya selaku penyelenggara teknis pelaksanaan Pilkada serentak.

Termasuk dengan kesiapan pelaksanaan putaran kampanye rapat umum terbuka atau kampanye monologis sebagai salah satu tahapan besar dalam kampanye.

Kampanye rapat umum terbuka dimulai sejak tanggal 21 November 2024 hingga 23 November 2024 setelahnya memasuki masa tenang dan pada tanggal 27 November 2024 adalah hari pemungutan suara.

Baca Juga:
Dinkes Kendari Laksanakan Rapat Koordinasi Membahas Deteksi Dini dan Pengendalian Penyakit

Dikutip dari Antara, dia juga memastikan pihaknya siap melaksanakan pembersihan alat peraga kampanye sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Kami telah menjadwalkan pembersihan alat peraga kampanye yang akan dilaksanakan pada masa tenang,” ujarnya.

KPU juga telah meminta kesiapan tim kesehatan untuk ikut mendukung proses pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS atau Tempat Pemungutan Suara hingga tahapan rekapitulasi di tingkat kecamatan.

Baca Juga:
Polda Sulut Tingkatkan Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pemberian Dana Hibah Pemprov ke Penyidikan

KPU Gorontalo Utara telah menyiapkan 490 kotak suara untuk dilakukan pendistribusian atau didistribusikan ke seluruh kecamatan di wilayah tersebut.

Khusus wilayah dengan akses yang tergolong sulit untuk dijangkau atau berada jauh dari gudang logistik KPU akan menjadi prioritas dalam proses distribusi.

Dia menyebutkan Kecamatan Tolinggula dan Sumalata menjadi prioritas dalam distribusi logistik mengingat kondisi medan jauh yang harus ditempuh.

Baca Juga:
Kronologi Polda Metro Jaya Ringkus Jaringan Sabu Internasional di Jakarta, Barang Bukti Dinilai Capai Rp 583 Miliar

“Ini dilakukan untuk memastikan kelancaran pelaksanaan Pilkada di wilayah itu,” pungkasnya.

Dia menambahkan pihaknya terus berkomitmen untuk mengadakan Pilkada serentak yang damai, adil, dan demokratis. (Antara)

...

Artikel Terkait

wave

Bawaslu Makassar Memasifkan Pengawasan Praktik Politik di Masa Tenang

Pengawasan praktik politik termasuk dengan netralitas ASN dimasifkan oleh Bawaslu Kota Makassar di masa tenang Pilkada 2024.

Dinkes Kendari Laksanakan Rapat Koordinasi Membahas Deteksi Dini dan Pengendalian Penyakit

Rapat koordinasi membahas deteksi dini dan pengendalian penyakit dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kendari, Sultra.

Polda Sulut Tingkatkan Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pemberian Dana Hibah Pemprov ke Penyidikan

Kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian dana hibah pemerintah provinsi ditingkatkan oleh Polda Sulawesi Utara ke penyidikan.

Kronologi Polda Metro Jaya Ringkus Jaringan Sabu Internasional di Jakarta, Barang Bukti Dinilai Capai Rp 583 Miliar

Pelaku pengiriman sabu jaringan internasional berhasil ditangkap oleh Polda Metro Jaya, barang bukti mencapai Rp 583 miliar

Beraksi di Tulungagung, Polisi Tangkap Dua Orang Kuningan Spesialis Pencurian Mobil Pick-up, Sudah Mencuri Belasan Kali

Dua orang spesialis pencurian mobil pick-up yang beraksi di Tulungagung berhasil ditangkap, pelaku merupakan kakak adik asal Kuningan

Berita Terkini

wave

TNI AL dan BI Resmi Lepas Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 di Sulawesi Tengah

Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 memastikan distribusi rupiah layak edar di wilayah 3T, wujud sinergi TNI AL dan BI.

Ribuan Ojol Gelar Aksi di DPR, 6.118 Personel Gabungan Dikerahkan Amankan Unjuk Rasa

Aksi ribuan pengemudi ojol di DPR/MPR dikawal 6.118 personel. Massa sampaikan tujuh tuntutan, termasuk revisi RUU.

Pemohon Minta MK Hapus Kolom Agama dari KTP dan KK

Pemohon minta hapus data agama di KTP dan KK karena risiko diskriminasi dan pelanggaran hak asasi warga.

KPK Ungkap Dugaan Korupsi Kuota Haji, Pansus DPR Soroti Pembagian Tambahan yang Menyimpang

KPK dan DPR mengusut dugaan korupsi kuota haji 2023–2024, termasuk jual beli kuota dan pelanggaran aturan pembagian.

KPK Benarkan Pengembalian Uang oleh Khalid Basalamah dalam Kasus Kuota Haji

KPK mengonfirmasi pengembalian dana oleh Khalid Basalamah terkait kuota haji, serta ungkap kerugian negara capai Rp1 triliun.


See All
; ;