Tembus Hingga Rp136 Milliar, BPK RI Ungkap Defisit APBD Parigi Moutong TA 2023 Lampaui Batas yang Ditetapkan

Kantor Perwakilan BPK Sulawesi Tengah
Kantor Perwakilan BPK Sulawesi Tengah Source: (Dok BPK Perwakilan Sulteng)

Parigi Moutong, gemasulawesi - Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong tahun 2023 mengalami defisit besar-besaran kurang lebih tembus hingga Rp136 Milliar. Kuat dugaan ada belanja tidak terencana yang dilakukan oleh Pemda Parigi moutong.

Diketahui, ketidakseimbangan antara belanja dengan pendapatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah Parigi Moutong mengakibatkan, defisit anggaran keuangan pemerintah daerah berada pada level melebihi ambang batas 2,4 persen, sebagaimana telah diatur pada Peraturan Menteri Keuangan.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia, perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), menguraikan sebagaimana disebutkan pada Peraturan Menteri Keuangan nomor 84 tahun 2023, peta kapasitas fiskal daerah dengan kategori sedang hingga batas maksimal devisit APBD tahun anggaran 2023 sebesar 2,4 persen dari perkiraan Pendapatan Daerah tahun anggaran 2023.

Baca Juga:
Pj Bupati Parigi Moutong Bersama Istri Dalam Pusaran Dugaan Gratifikasi Investasi Durian dari Pengusaha China

Sehingga batas maksimal defisit APBD Parigi Moutong tahun anggaran 2023 ditetapkan kurang lebih senilai Rp43 Milliar.

Namun dalam fakta pemeriksaan audit keuangan yang dilakukan oleh pihak BPK, ditemukannya defisit dua kali lipat melebihi ketentuan aturan yang sesungguhnya, yakni Rp 136 Milliar.

Dalam Laporan Realisasi Anggaran tahun 2023, Pemkab Parigi Moutong menyajikan anggaran defisit pada LRA sebesar Rp 90 Milliar lebih.

Namun bukan hanya itu saja, dalam audit BPK, ada faktor lain yakni adanya utang belanja tahun 2023 dalam neraca keuangan senilai Rp45 Milliar lebih.

Baca Juga:
Disebut Petani Durian Terancam Gulung Tikar, Begini Penjelasan Kepala Bapenda Parigi Moutong

Masih menurut LHP BPK, akibatnya total defisit APBD Parigi Moutong mencapai Rp136 Milliar dan hal itu dinilai melebihi batas maksimal Defisit TA anggaran 2023 yang diperkenankan.

Menurut BPK, defisit tersebut merupakan dampak dari perencanaan pendapatan belum sepenuhnya memiliki dasar pertimbangan yang memadai.

Akibat dari kondisi tersebut, Pemerintah daerah Parigi Moutong hanya mempergunakan Silpa sebelumnya kurang lebih senilai Rp92 miliar untuk mendanai defisit.

Parahnya, Pemda Parigi moutong belum memiliki perencanaan untuk sumber pembiayaan lain untuk mendanai defisit yang ada. (Fara Zaenong)

...

Artikel Terkait

wave

Bukan Paslon Ahmad Luthfi dan Taj Yasin, Dokter Tifa Komentari Hasil Pilkada Jateng 2024: Yang Menang Itu Bansos

Menyoroti hasil Pilkada di Jawa Tengah 2024, Dokter Tifa menyebut bansos menjadi pemenang di Jateng, senada dengan tanggapan politikus PDIP

Beri Pesan Kepada Relawan, Cagub Jakarta Dharma Pongrekun Minta Semua Hati-hati dengan Potensi Pandemi

Calon Gubernur Jakarta nomor urut 2, Dharma Pongrekun berikan pesan kepada relawannya dan minta semua pihak hati-hati dengan potensi pandemi

Meski Hasil Quick Count Hanya 10 Persen, Rocky Gerung Sebut Cagub Jakarta Dharma Pongrekun Fenomenal, Begini Alasannya

Rocky Gerung memberikan pujian kepada cagub DKI Jakarta Dharma Pongrekun karena mampu meraih 10 persen suara di Pilkada 2024

BPS Catat Jumlah Angkatan Kerja di Bone Bolango pada Agustus 2024 Bertambah 1.924 Orang

Jumlah angkatan kerja di Bone Bolango, disebutkan BPS, bertambah sebanyak 1.924 orang pada bulan Agustus tahun 2024.

BPK Sulawesi Tenggara Gelar Kegiatan Goes To School untuk Edukasi Pelajar Terkait Pengelolaan Keuangan Negara

Kegiatan Goes To School diadakan oleh BPK Perwakilan Sultra untuk edukasi terkait pengelolaan keuangan negara.

Berita Terkini

wave

Dugaan PETI di Desa Maleali, Aparat Hanya Dapatkan Sisa Kamp Kosong

Unit Tipidter Polres Parigi moutong, hanya berhasil mendapatkan kamp kosong bekas penambang ilegal pada sidak di desa Maleali

Muhaimin Hadi Desak Audit SPBU: Bongkar Gurita Mafia Solar di Poso!

Ketua Forum Pembela Cinta Damai Kabupaten Poso, Muhaimin Hadi, mengkritik keras kelangkaan solar bersubsidi yang melanda wilayah Poso.

Di Balik Sidak Dispenser BBM Parigi: Menantang Nyali Satreskrim Tangkap Aktor Intelektual Penimbun Solar Subsidi

Polres Parigi Moutong lakukan uji tera dan Sidak sejumlah SPBU di Parigi moutong, sehubungan dengan gencarnya kritikan berkaitan BBM Ilegal

Gurita Tambang Ilegal: Oknum Polisi Edi Jaya Diduga Lebarkan Sayap hingga ke Desa Maleali

Tidak hanya di Mentawa Sausu Torono, Oknum polisi Edi Jaya diduga juga mulai masuk merambah ke Desa Maleali.

Rapor Merah AKBP Hendrawan: Dinilai Gagal Total Disiplinkan Anggota Penyusup Bisnis PETI dan Solar Ilegal

Kapolres Parigi moutong, Hendrawan dinilai gagal mendisiplinkan internal dalam jajarannya berkaitan keterlibatan PETI di Parimo.


See All
; ;