Buol, gemasulawesi – Pemerintah Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah, mengingatkan pentingnya tata kelola keuangan negara yang transparan dan akuntabel di tingkat daerah.
Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Buol, Suondo D. Sanua, mengatakan laporan keuangan yang disusun oleh pemerintah daerah atau pemda harus dilakukan secara terstruktur dan sistematis.
Suondo D. Sanua menyatakan untuk transaksi keuangan yng terjadi dalam kegiatan operasional pemerintahan harus transparan dan terstruktur.
“Tentunya pendapatan yang diterima adalah hak pemerintah yang akan menambah ekuitas dana dalam periode tahun anggaran yang sedang berjalan,” ujarnya.
Dia menyebutkan salah satu tujuan rapat rekonsiliasi penyaluran dana untuk hasil pajak untuk tahun anggaran 2024 untuk mempertanggungjawabkan seluruh transaksi keuangan yang terjadi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Untuk memastikan laporan keuangan pemerintah daerah atau LPKD dapat disusun dengan benar dan juga akurat,” ucapnya.
Dikutip dari Antara, dia menerangkan pertemuan tersebut agar tidak ada kesalahan dalam laporan yang nantinya akan diaudit oleh BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan RI.
Dia mengatakan harapannya ini dapat meningkatkan sinergi antara Pemerintah Kabupaten Buol dengan pemprov dalam menyusun laporan keuangan yang lebih baik dan mendukung kelancaran pelaksanaan pembangunan di seluruh wilayah Provinsi Sulawesi Tengah.
Untuk mendukung pelaksanaan pembangunan yang sejalan dengan prinsip good governance, pemerintah daerah wajib untuk menyediakan informasi yang akurat dan juga tepat sebagai dasar pengambilan keputusan.
Dia menuturkan laporan keuangan yang akuntabel akan mencerminkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah.
Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah, fokus melakukan penanganan gizi balita agar anak-anak dan pemuda di daerah tersebut sehat dan cerdas pada masa mendatang.
Muchlis, yang merupakan Pj Bupati Buol, di Biau menyampaikan pentingnya semua pihak untuk saling memperkuat sinergisitas antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai lembaga terkait dalam penanggulangan stunting di daerah tersebut. (Antara)
