Palu, gemasulawesi – Pemerintah Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, berharap Tim Percepatan Penurunan Stunting atau TPPS lebih memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak untuk penanganan stunting atau tengkes.
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau DP2KB Kota Palu, Royke Abraham, dalam keterangannya di Palu mengatakan TPPS memiliki peran yang strategis sehingga perlu memperkuat kemitraan lintas sektor.
Royke Abraham mengungkapkan penanganan stunting harus dilakukan secara simultan lintas sektor karena stunting bukan hanya menyangkut masalah kesehatan, tetapi juga erat kaitannya dengan masalah sosial dan masalah ekonomi.
Oleh karena itu, para pihak yang berkepentingan diminta melakukan intervensi edukasi stunting terhadap masyarakat, diawali dari calon pengantin hingga ibu menyusui untuk penguatan terhadap gizi mereka.
“Penanganan stunting atau tengkes dimulai dari 1.000 hari pertama kehidupan,” katanya.
Dikutip dari Antara, dia menambahkan maka berbagai upaya dilakukan pemerintah daerah atau pemda melakukan intervensi agar gizi calon pengantin, ibu hamil, dan bayi terpenuhi sesuai standar kesehatan.
“Dalam upaya percepatan penurunan stunting, Pemerintah Kota Palu juga membentuk Tim Pendamping Keluarga atau TPK guna mempercepat langkah intervensi terhadap keluarga sasaran,” ujarnya.
Menurut data Survei Kesehatan Indonesia atau SKI oleh Kementerian Kesehatan RI, tren stunting di ibu kota Sulawesi Tengah 3 tgahun terakhir sangat positif, dari 23,9 persen tahun 2021 naik menjadi 24,7 persen tahun 2022, lalu turun menjadi 22,1 persen tahun 2023.
Lalu menurut data elektronik Pancatatan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat atau e-PPGBM 2024, angka stunting di Palu dari tahun ke tahun di angka 7,9 persen tahun 2021, lalu turun 6,19 persen dan tahun 2022 hingga 2023 dan tahun lalu turun menjadi 6,16 persen.
Dia mengatakan stunting merupakan masalah yang kompleks, maka langkah penanganan harus dilaksanakan secara strategis, terukur, dan terencana agar hasil dari intervensi lebih maksimal. (Antara)
