Makassar, gemasulawesi – Sebanyak 2 koridor Bus Trans Mamminasata atau Teman Bus di Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, akhirnya berhenti beroperasi sejak tanggal 1 Januari 2025 karena keterbatasan anggaran subsidi pada tahun ini dari Kementerian Perhubungan.
Dalam keterangannya di Makassar, Kepala UPT Trans Mamminasata, Nurdiyana, mengatakan sebelumnya ada 3 koridor Teman Bus yang beroperasi dan itu mendapatkan subsidi penuh dari Kementerian Perhubungan.
“Tetapi, per 1 Januari 2025, subsidi dari Kementerian Perhubungan hanya memberikan subsidi terhadap 1 koridor, yaitu koridor 5 dengan rute dari Universitas Hasanuddin Teknik Gowa ke Unhas Tamalanrea Makassar,” ujarnya.
Dia menambahkan jadi, saat ini, tinggal koridor ini saja yang beroperasi.
2 koridor yang operasional yang dihentikan masing-masing koridor 1 dengan rute dari Mal Panakkukang Square Makassar ke Pelabuhan Galesong, Takalar.
Dikutip dari Antara, selanjutnya, koridor 2 melalui rute Kampus Unhas Tamalanrea ke Stasiun Mandai via Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar di Kabupaten Maros.
“Apabila melihat presentase penumpang pada 2 koridor yang dihentikan itu, trennya ada peningkatan jumlah penumpang,” terangnya.
Bahkan warga sangat meminati layanan dari Teman Bus karena harganya tarifnya yang terjangkau.
Untuk masyarakat umum dikenakan tarif 4.500 rupiah sedangkan untuk penumpang lansia, anak sekolah maupun mahasiswa serta penyandang disabilitas dikenakan tarif 2.000 rupiah sekali naik.
Sejauh ini, Dinas Perhubungan Pemprov terus berupaya agar 2 koridor ini dapat beroperasi kembali seperti sediakala lewat suntikan subsidi dari APBD Provinsi Sulawesi Selatan.
Meski demikian, pihaknya belum dapat memastikan 2 koridor tersebut dapat diambilalih pemerintah provinsi.
Dia menyatakan jika misalnya bertanya kepada warga pengguna Teman Bus, khususnya pada koridor 1 itu, pasti mereka menginginkan koridor ini dilanjutkan kembali dengan alasan telah merasakan dampak positifnya.
Menurutnya, koridor ini juga banyak penggunanya.
Tentang kelanjutan 2 koridor yang dihentikan operasinya, masih menunggu keputusan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan karena telah ada penyerahan sebelumnya dari Kementerian Perhubungan ke pemerintah daerah agar dapat berbagi peran penganggaran sebab tidak selamanya pusat memberikan subsidi. (Antara)
