Tangerang, gemasulawesi - Pegiat media sosial Denny Siregar turut menyoroti pembongkaran pagar bambu misterius yang membentang sepanjang 30,16 kilometer di laut Tangerang, Banten.
Pagar tersebut dibongkar oleh TNI Angkatan Laut pada Sabtu, 18 Januari 2025, dengan aksi yang dipimpin langsung oleh Komandan Pangkalan Utama AL (Danlantamal) III Jakarta, Brigadir Jenderal (Mar) Harry Indarto.
Pembongkaran pagar tidak hanya melibatkan personel TNI AL, tetapi juga melibatkan warga setempat.
"Kami bersinergi bersama warga sekitar akan melaksanakan pembongkaran pagar laut," jelas Harry dalam proses pembongkaran tersebut.
Harry juga mengungkapkan bahwa langkah ini merupakan tindak lanjut atas perintah Presiden Prabowo Subianto.
Pagar laut yang dianggap misterius ini sebelumnya disebut-sebut dibangun oleh kelompok masyarakat dan nelayan yang menamakan diri sebagai Jaringan Rakyat Pantura.
Mereka mengklaim bahwa pagar tersebut dibuat secara swadaya oleh masyarakat.
Namun, klaim tersebut memunculkan banyak pertanyaan, terutama dari Denny Siregar.
Dalam cuitannya di akun X resminya, @Dennysiregar7, Denny mempertanyakan keabsahan klaim swadaya tersebut.
Menurutnya, jika pagar tersebut memang benar dibangun oleh masyarakat secara gotong royong, seharusnya ada aksi protes dari warga ketika pagar itu dibongkar oleh TNI AL.
"Katanya pagar laut itu swadaya nelayan dan masyarakat... Kok pas dicabut, gada yang demo ya?" tulis Denny pada Sabtu, 18 Januari 2025.
Pertanyaan tersebut memicu diskusi di media sosial, dengan banyak warganet memberikan tanggapan terkait klaim swadaya tersebut.
Beberapa warganet juga menyuarakan keraguan mereka terhadap logika di balik pembangunan pagar laut sepanjang 30 kilometer oleh nelayan.
"Infonya urunan selama 5 tahun! Nelayan mana yg lebih utamain bikin pagar laut daripada ngurusin rumah tangga sendiri," tulis akun @sta*** sebagai balasan terhadap cuitan Denny.
Hal senada juga diungkapkan akun @man*** yang menyebut klaim tersebut tidak masuk akal. "Pembohongan publik itu, logikanya sdh pada konslet.
Secara logika buat apa nelayan pagarin laut sepanjang 30 KM dgn biaya patungan??? Utk hidup sejahtera aja susah," tulisnya.
Kasus ini menimbulkan berbagai spekulasi mengenai alasan dan pihak yang sebenarnya berada di balik keberadaan pagar laut tersebut.
Dengan pembongkaran yang melibatkan TNI AL dan instruksi langsung dari Presiden, langkah ini menunjukkan bahwa pemerintah menganggap penting untuk menangani isu tersebut secara langsung.
Di sisi lain, diskusi mengenai klaim swadaya masyarakat menjadi pengingat bahwa keterlibatan dan kepentingan masyarakat lokal dalam proyek-proyek semacam ini perlu dipastikan kejelasannya. (*/Risco)
