Dinas TPHP Provinsi Sulsel Pastikan Kebutuhan Bahan Pangan untuk Program Makan Bergizi Gratis Dapat Terpenuhi

Ket. Foto: Dinas TPHP Sulawesi Selatan Memastikan Kebutuhan Bahan Pangan untuk Program MBG Dapat Terpenuhi
Ket. Foto: Dinas TPHP Sulawesi Selatan Memastikan Kebutuhan Bahan Pangan untuk Program MBG Dapat Terpenuhi Source: (Foto/ANTARA/HO-Humas Pemkot Makassar (B))

Makassar, gemasulawesi – Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan atau Dinas TPHP Provinsi Sulawesi Selatan memastikan kebutuhan bahan pangan untuk program MBG atau Makan Bergizi Gratis di daerah tersebut dapat terpenuhi.

Plt Kepala Dinas TPHP, Uvan Nurwahidah, dalam keterangannya di Makassar mengatakan keadaan pangan seperti beras dan sayur, dia pikir dapat terpenuhi.

“Kita juga mendorong di tingkat desa dapat melakukan penanaman atau budidaya sayuran sehingga dari desa untuk desa,” ungkapnya.

Uvan Nurwahidah menyatakan MBG telah dipersiapkan sejak tahun lalu dengan membagikan benih kepada para petani yang hasilnya diharapkan dapat digunakan untuk pelaksanaan program tersebut untuk anak sekolah.

Baca Juga:
Pemerintah Kota Palu Tetap Konsisten Laksanakan Program Palu Mandiri Tangguh Pangan

Selain itu, dia berharap pemdes yang mempunyai dana desa untuk pengembangan pertanian, khususnya KWT atau Kelompok Wanita Tani dan PKK agar mendukung swasembada pangan dari langkah paling kecil, seperti penanaman sayur dengan memanfaatkan pekarangan rumah.

Dikutip dari Antara, dia menyebutkan diharapkan dari program MBG ini adalah keterlibatan kelompok-kelompok tani di desa apalagi pemberian MBG setiap hari dan tentunya perlu kreativitas dalam menyajikan makanan.

“Dengan program swasembada pangan, termasuk memenuhi MBG, maka ada peningkatan lahan yang harus terpenuhi untuk produksi pangan,” katanya.

Pada kesempatan yang terpisah, Kepala Desa Palakakkang, Kecamatan Galesong, Takalar, Riska, merencanakan pemanfaatan pekarangan rumah untuk pengembangan budidaya sayur sebagai peluang ekonomi berkaitan dengan program makan bergizi gratis.

Baca Juga:
BMKG Sampaikan Dampak Hidrometeorologi di Sulteng Masih Berpotensi Terjadi hingga Maret 2025

“Apalagi, desa ini adalah wilayah pesisir dan tidak mempunyai area persawahan,” ucapnya.

Dia menyebutkan pihaknya telah menyampaikan ketika musrenbang di tingkat desa.

“Ini kita sambut sebagai peluang ekonomi yang baru, khususnya untuk IRT atau ibu rumah tangga,” ujarnya.

Di sisi lain, Kepala Kantor Wilayah atau Kakanwil Kementerian Agama Sulawesi Selatan, H. Ali Yafid, membuka secara resmi bimbingan manasik haji Kabupaten Maros tahun 2025 yang diikuti oleh 295 calon jemaah haji.

Baca Juga:
Tuntut LPJ Anggaran 2024 dan Legalitas BPD, Warga Desa Sigenti Parigi Moutong Unjuk Rasa di Kantor Kepala Desa

Dia mengatakan kehidupan orang berhaji tujuannya membuat tatanan masyarakat tenang dan damai.

“Kehidupan damai di tanah suci, itu saya harap dapat diaplikasikan di tanah air,” tuturnya. (Antara)

...

Artikel Terkait

wave

Pemerintah Kota Palu Tetap Konsisten Laksanakan Program Palu Mandiri Tangguh Pangan

Program Palu mandiri tangguh pangan tetap konsisten dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah.

BMKG Sampaikan Dampak Hidrometeorologi di Sulteng Masih Berpotensi Terjadi hingga Maret 2025

Dampak hidrometeorologi di Provinsi Sulawesi Tengah disebutkan oleh BMKG masih berpotensi terjadi hingga bulan Maret 2025.

Tuntut LPJ Anggaran 2024 dan Legalitas BPD, Warga Desa Sigenti Parigi Moutong Unjuk Rasa di Kantor Kepala Desa

Puluhan warga Desa Sigenti, Tinombo Selatan, Parigi Moutong, Sulawesi Tengah melakukan unjuk rasa tuntut LPJ anggaran desa dan legalitas BPD

Disdikbud Parimo Belum Buka Penerimaan Guru Baru 2025 karena Tunggu Regulasi Resmi dari Pemerintah Pusat

Disdikbud Parigi Moutong sebut bahwa saat ini belum mengambil langkah untuk membuka penerimaan guru baru di tahun 2025

Kasus Korupsi Dana PEN Seret Bupati Situbondo dan Pegawai PUPR, KPK Tahan Dua Tersangka yang Punya Peran Penting Ini

KPK tahan Bupati Situbondo atas dugaan korupsi dana PEN, kasus mencoreng kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Berita Terkini

wave

Gencar Usut Dugaan Pungli Barcode Solar Petani, Jurnalis Malah Diancam Polisikan oleh Oknum Pejabat Dinas TPHP Parigi Moutong

Bukannya Tertibkan Administrasi, Oknum Pejabat Dinas TPHP Parigi Moutong Malah Serang Balik Pers Pakai Ancaman Lapor Polisi.

Jaringan Gurita Barcode Solar Bersubsidi, "Uang Pelicin" Diduga Jadi Budaya di Dinas TPHP Parigi Moutong

Bisnis barcode dinas TPHP Parigi moutong diduga sudah sejak lama menggurita, praktek pungli penerbitan barcode disebut sudah menjadi budaya.

Bau Menyengat Transaksi Barcode Solar: Sektor Pertanian Parigi Moutong Kembali Digerogoti Oknum

Dugaan permainan dalam penerbitan barcode solar untuk petani di Parigi moutong, disebut menjadi ladang cuan oknum pejabat.

Misteri Ongka: Mengapa Satu Tersangka Sabu "Menguap" dari SPDP Polda Sulteng?

Nama Robi tak tercantum dalam SPDP kasus sabu Parigi Moutong meski sempat diamankan bersama barang bukti. Pelepasannya oleh Ditresnarkoba

4 Pengedar Sabu Jaringan Parigi Moutong Ditangkap, Barang Bukti 26,62 Gram Disita

Polda Sulteng tangkap 4 pengedar sabu di 3 TKP Parigi Moutong. Total barang bukti 26,62 gram sabu disita dalam operasi 19 Juli 2026.


See All
; ;