Dinas TPHP Provinsi Sulsel Pastikan Kebutuhan Bahan Pangan untuk Program Makan Bergizi Gratis Dapat Terpenuhi

Ket. Foto: Dinas TPHP Sulawesi Selatan Memastikan Kebutuhan Bahan Pangan untuk Program MBG Dapat Terpenuhi
Ket. Foto: Dinas TPHP Sulawesi Selatan Memastikan Kebutuhan Bahan Pangan untuk Program MBG Dapat Terpenuhi Source: (Foto/ANTARA/HO-Humas Pemkot Makassar (B))

Makassar, gemasulawesi – Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan atau Dinas TPHP Provinsi Sulawesi Selatan memastikan kebutuhan bahan pangan untuk program MBG atau Makan Bergizi Gratis di daerah tersebut dapat terpenuhi.

Plt Kepala Dinas TPHP, Uvan Nurwahidah, dalam keterangannya di Makassar mengatakan keadaan pangan seperti beras dan sayur, dia pikir dapat terpenuhi.

“Kita juga mendorong di tingkat desa dapat melakukan penanaman atau budidaya sayuran sehingga dari desa untuk desa,” ungkapnya.

Uvan Nurwahidah menyatakan MBG telah dipersiapkan sejak tahun lalu dengan membagikan benih kepada para petani yang hasilnya diharapkan dapat digunakan untuk pelaksanaan program tersebut untuk anak sekolah.

Baca Juga:
Pemerintah Kota Palu Tetap Konsisten Laksanakan Program Palu Mandiri Tangguh Pangan

Selain itu, dia berharap pemdes yang mempunyai dana desa untuk pengembangan pertanian, khususnya KWT atau Kelompok Wanita Tani dan PKK agar mendukung swasembada pangan dari langkah paling kecil, seperti penanaman sayur dengan memanfaatkan pekarangan rumah.

Dikutip dari Antara, dia menyebutkan diharapkan dari program MBG ini adalah keterlibatan kelompok-kelompok tani di desa apalagi pemberian MBG setiap hari dan tentunya perlu kreativitas dalam menyajikan makanan.

“Dengan program swasembada pangan, termasuk memenuhi MBG, maka ada peningkatan lahan yang harus terpenuhi untuk produksi pangan,” katanya.

Pada kesempatan yang terpisah, Kepala Desa Palakakkang, Kecamatan Galesong, Takalar, Riska, merencanakan pemanfaatan pekarangan rumah untuk pengembangan budidaya sayur sebagai peluang ekonomi berkaitan dengan program makan bergizi gratis.

Baca Juga:
BMKG Sampaikan Dampak Hidrometeorologi di Sulteng Masih Berpotensi Terjadi hingga Maret 2025

“Apalagi, desa ini adalah wilayah pesisir dan tidak mempunyai area persawahan,” ucapnya.

Dia menyebutkan pihaknya telah menyampaikan ketika musrenbang di tingkat desa.

“Ini kita sambut sebagai peluang ekonomi yang baru, khususnya untuk IRT atau ibu rumah tangga,” ujarnya.

Di sisi lain, Kepala Kantor Wilayah atau Kakanwil Kementerian Agama Sulawesi Selatan, H. Ali Yafid, membuka secara resmi bimbingan manasik haji Kabupaten Maros tahun 2025 yang diikuti oleh 295 calon jemaah haji.

Baca Juga:
Tuntut LPJ Anggaran 2024 dan Legalitas BPD, Warga Desa Sigenti Parigi Moutong Unjuk Rasa di Kantor Kepala Desa

Dia mengatakan kehidupan orang berhaji tujuannya membuat tatanan masyarakat tenang dan damai.

“Kehidupan damai di tanah suci, itu saya harap dapat diaplikasikan di tanah air,” tuturnya. (Antara)

...

Artikel Terkait

wave

Pemerintah Kota Palu Tetap Konsisten Laksanakan Program Palu Mandiri Tangguh Pangan

Program Palu mandiri tangguh pangan tetap konsisten dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah.

BMKG Sampaikan Dampak Hidrometeorologi di Sulteng Masih Berpotensi Terjadi hingga Maret 2025

Dampak hidrometeorologi di Provinsi Sulawesi Tengah disebutkan oleh BMKG masih berpotensi terjadi hingga bulan Maret 2025.

Tuntut LPJ Anggaran 2024 dan Legalitas BPD, Warga Desa Sigenti Parigi Moutong Unjuk Rasa di Kantor Kepala Desa

Puluhan warga Desa Sigenti, Tinombo Selatan, Parigi Moutong, Sulawesi Tengah melakukan unjuk rasa tuntut LPJ anggaran desa dan legalitas BPD

Disdikbud Parimo Belum Buka Penerimaan Guru Baru 2025 karena Tunggu Regulasi Resmi dari Pemerintah Pusat

Disdikbud Parigi Moutong sebut bahwa saat ini belum mengambil langkah untuk membuka penerimaan guru baru di tahun 2025

Kasus Korupsi Dana PEN Seret Bupati Situbondo dan Pegawai PUPR, KPK Tahan Dua Tersangka yang Punya Peran Penting Ini

KPK tahan Bupati Situbondo atas dugaan korupsi dana PEN, kasus mencoreng kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Berita Terkini

wave

Inilah Sinopsis Film Greenland 2: Migration, Perjalanan yang Berbahaya setelah Bencana yang Mengakhiri Peradaban

Sekuel film Greenland, berjudul Greenland 2: Migration, akan tiba awal 2026 nanti, menceritakan kisah kehidupan setelah bencana

Membisu di Balik Deru Alat Berat: Teka-teki Bungkamnya Polres Parigi Moutong dalam Pusaran Tambang Ilegal Buranga

Kinerja Polres Parigi moutong tampaknya perlu dievaluasi berkaitan dengan keberadaan tambang ilegal buranga yang dinilai tak tersentuh hukum

Nasib Nyawa di Gunung Nasalane: Menanti Keadilan yang Belum Menyentuh Dg Aras

Hukum yang tak bertaring dihadapan pemodal tambang ilegal, hampir terjadi disemua titik PETI yang tersebar di Parigi moutong.

Tebalnya Tembok "Imunitas" Tambang Ilegal Buranga: Mengapa Hukum Tak Berdaya Dihadapan Reni?

Polres Parigi Moutong dinilai tak bertaring dihadapan Reni salah satu tokoh sentral dibalik beroperasinya tambang ilegal di Desa Buranga.

Diduga Kebal Hukum, Kelompok Haji Anjas, Mustari dan Ahmad Geser Operasi Tambang Ilegal ke Desa Buranga

Dugaan kebal hukum pengelola PETI di Desa Buranga mencuat, seolah tidak perduli hukum aktifitas tambang ilegal Buranga tetap beroperasi.


See All
; ;