Morowali Utara, gemasulawesi – Pemerintah Kabupaten Morowali Utara atau Morut, Provinsi Sulawesi Tengah, membentuk tim perpaduan khusus mengawasi penyaluran elpiji bersubsidi 3 kilogram dari tingkat agen ke pangkalan resmi.
Wakil Bupati Morowali Utara, Djira, mengatakan perlu pengawasan yang ketat penyaluran dari tingkat agen ke pangkalan.
“Tim terpadu dikoordinir oleh Satpol-PP,” katanya.
Lewat keterangan tertulis, dia mengungkapkan banyak laporan masyarakat diterima oleh pihaknya tentang kelangkaan elpiji bersubsidi di daerah itu sehingga memicu harga produk bersubsidi di atas harga eceran tertinggi atau HET.
Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Morowali Utara segera melakukan inspeksi pada tingkat pangkalan untuk memastikan apa penyebab terjadinya kelangkaan elpiji 3 kilogram.
“Berdasarkan aturan, elpiji bersubsidi hanya dijual di pangkalan resmi,” ujarnya.
Dia menambahkan jika ada yang menjual di luar pangkalan tersebut artinya ilegal.
Dikutip dari Antara, dikabarkan sejak 2 pekan terakhir elpiji 3 kilogram di Morowali Utara tembus pada kisaran Rp70 ribu hingga Rp80 ribu per tabung yang dijual pengecer padahal harga resmi produk itu sesuai HET Rp27.880 per tabung.
Maka, Pemerintah Kabupaten setempat menegaskan tidak ada lagi elpiji bersubsidi dijual bebas di kios atau warung selain di pangkalan.
Dia menyebutkan pihaknya telah membahas dengan sejumlah pihak masalah ini lewat pertemuan yang menghadirkan pihak agen dan TNI/Polri, pemerintah kecamatan setempat dan instansi teknis terkait.
Menurut pemerintah kabupaten setempat, meski telah berlaku program subsidi tepat tetapi hal tersebut belum efektif di Morowali Utara karena warga yang semestinya berhak memperoleh produk subsidi mengeluh kesulitan mendapatkan elpiji tabung hijau 3 kilogram itu.
“Tim terpadu harus bekerja cepat, kendalikan situasi agar masyarakat seharusnya berhak mendapatkan elpiji subsidi dapat mendapatkan produk itu secara mudah,” tandasnya.
Pemprov Sulawesi Tengah meminta Dewan Pengurus Daerah atau DPD IPPMI atau Ikatan Pelaku Pemberdayaan Masyarakat Indonesia Sulawesi Tengah memperkuat kolaborasi dalam mewujudkan pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat yang inklusif dan berkelanjutan. (Antara)
