Palu, gemasulawesi – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menyiapkan beberapa strategis untuk menjaga ketersediaan pasokan pangan selama tahun 2025 di provinsi tersebut.
Rudy Dewanto, Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Sulawesi Tengah, mengatakan di Palu bahwa 5 poin penting arahan Gubernur Sulawesi Tengah untuk menjaga ketersediaan pasokan pangan.
Rudy Dewanto menerangkan arahan itu yaitu membentuk dan memperkuat BUMD khusus pangan atau BUMDes yang profesional untuk membantu kerja sama antar daerah atau KAD dan upaya penanggulangan pembeli hasil pertanian atau offtaker dalam rangka memperpendek rantai pasok dan juga untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan.
Selanjutnya melakukan gerakan tanam di seluruh kabupaten dan kota khususnya untuk komoditas rentan inflasi.
Baca Juga:
Pemprov Sulawesi Barat Menyebar 30 Ribu Bibit Nila di Bendungan Kalambangan Banua Kabupaten Majene
Adapun komoditas rentan inflasi tersebut seperti beras, cabai, dan bawang merah. Hal ini juga memberikan dukungan terhadap swasembada pangan nasional.
Lalu mengantisipasi ketersediaan dan kenaikan harga pangan memprioritaskan kebutuhan masyarakat Sulawesi Tengah dan jika memungkinkan untuk menerapkan pembatasan komoditi yang keluar dari Sulawesi Tengah.
“Mempersiapkan mitigasi bencana dalam rangka memastikan adanya keamanan stok pangan,” ucapnya.
Dikutip dari Antara, sebelumnya, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah, Ronny Hartawan, merekomendasikan beberapa hal yang perlu dilaksanakan para pengambil kebijakan untuk perekonomian Sulawesi Tengah di tahun 2025.
Baca Juga:
Sebanyak 15 Puskesmas di Kendari Sultra Membuka Layanan Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis
Rekomendasi tersebut di antaranya memperkuat kerja sama antar daerah, pembatasan komoditi yang keluar dari Provinsi Sulawesi Tengah, dan membuat atau memperkuat BUMD khusus pangan.
Selain itu, mengadakan pasar murah secara rutin yang disinergikan dengan warung komditas pangan atau warkop TPID atau Tim Pengendali Inflasi Daerah Sulawesi Tengah dan melakukan pengendalian inflasi berbasis data.
Di sisi lain, pemerintah Kota Palu menerbitkan kebijakan baru tentang memperdengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya kepada OPD atau Organisasi Perangkat Daerah dan lembaga di lingkungan pemerintah setempat.
Wali Kota Palu, Hadianto Rasyid, mengatakan kebijakan ini sebagai upaya meningkatkan semangat nasionalisme guna memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. (Antara)
