Parigi moutong, gemasulawesi - DPRD Kabupaten Parigi moutong berencana akan mengevaluasi persoalan efisiensi anggaran dalam sistem sewa mobil dinas.
Hal itu diungkapkan Ketua DPRD Parigi moutong, Alfrets Tonggiroh kepada media ini saat dikonfirmasi beberapa waktu lalu.
“Nanti kita akan evaluasi apakah hitungannya sudah sesuai dengan tujuan efisiensi anggaran, saat pembahasan kami hanya fokus pada pengadaan sewa untuk unsur pimpinan di DPRD. Tidak pada pengadaan sewa mobil pejabat,” tuturnya.
Ia mengatakan, pihaknya akan mengecek kembali penggunaan anggaran sewa mobil terhadap pejabat Parigi moutong dan meminta hitungan yang menjadi dasar sehingga disebut lebih hemat dibanding pengadaan kendaraan dinas.
Baca Juga:
Pilih Sewa atau Beli Kendaraan Dinas? Salah Hitung Rugi Banyak
Berkaitan dengan prosedur kata Alfrets, sudah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
“Opsi sewa memang ada dan dibenarkan, jadi menurut kami dari sisi itu tidak ada yang salah. Nanti kita panggil dulu pihak terkait untuk memberikan penjelasan lebih detail lagi,” terangnya.
Mengenai total anggaran yang digunakan untuk opsi sewa ia mengaku tidak mengetahui secara pasti, karena pembahasan hanya sebatas kebutuhan kendaraan unsur pimpinan yang akan disewa.
Lanjut dia, mengenai berapa total anggaran yang digunakan untuk sewa kendaraan pejabat di Pemda nanti akan dicek kembali.
“Secara pasti kita belum ketahui totalnya, nanti dalam evaluasi kita akan lakukan pengecekan,” tuturnya.
Sebelumnya diberitakan, berkaitan dengan sistem sewa mobil yang disebut lebih efisien dan menghemat anggaran terdapat sejumlah kejanggalan dalam penghitungannya.
Dimana dalam hitungan kasar terdapat selisih dimana sistem pengadaan kendaraan dinas beserta perawatan dan biaya bahan bakarnya lebih menghemat anggaran dibanding sistem sewa dari vendor.
Walaupun demikian, sistem sewa mobil juga bisa memberikan keuntungan dimana dengan anggaran yang ada bisa mendapatkan banyak kendaraan.
Hanya saja penelusuran media ini, apakah penyewaan sudah mempertimbangkan efisiensi atau menghemat anggaran yang ada tentu itu masih membutuhkan evaluasi.
Sayangnya hingga saat ini, media ini belum bisa mengkonfirmasi dengan pasti total anggaran sewa dan apakah anggaran berkaitan sewa kendaraan dinas juga terdampak dengan kebijakan pemangkasan yang dianjurkan oleh Kemenkeu berdasarkan instruksi Presiden Prabowo. (fan)
