Dinas Pariwisata dan BI Sulawesi Selatan Dorong Hotel dan Restoran untuk Meraih Sertifikat Halal

Ket. Foto: Dispar dan BI Sulawesi Selatan Mendorong Hotel dan Restoran untuk Meraih Sertifikasi Halal
Ket. Foto: Dispar dan BI Sulawesi Selatan Mendorong Hotel dan Restoran untuk Meraih Sertifikasi Halal Source: (Foto/ANTARA/ Suriani Mappong)

Makassar, gemasulawesi – Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sulawesi Selatan dan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Selatan mendorong hotel dan juga restoran untuk meraih sertifikat halal.

Wahyu Purnama, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Selatan, menyampaikan BI memfasilitasi percepatan ekosistem halal termasuk dengan mempercepat sertifikasi halal yang tidak terlepas dari dukungan untuk wisata halal.

“Pentingnya sertifikasi halal ini untuk memberikan kepastian kepada pengguna jasa atau masyarakat sekaligus memberikan pengetahuan pada masyarakat dengan literasi dan edukasi terkait produk ataupun layanan jasa yang halal,” ujarnya.

Hal tersebut dibenarkan oleh perwakilan Sucofindo Makassar yang memberikan standarisasi halal dan telah menyerahkan sertifikat halal pada manajemen Hotel Swiss-Bellinn Panakkukang Makassar.

Baca Juga:
PJ Gubernur Gorontalo Sebut Penandatanganan Perjanjian Kinerja dan Pakta Integritas Sangat Penting Dilakukan

“Sertifikasi ini sebagai jaminan produk dan layanan yang diberikan kepada pelanggan itu terjamin akan halalnya sehingga langsung atau tidak akan memberikan dampak pada perkembangan bisnis ke depannya,” tambahnya.

Dikutip dari Antara, Dandy, yang merupakan Kepala Halal Swiss-Bellinn Panakkukang Makassar menyatakan sertifikasi itu mempunyai dampak positif untuk hotel karena ke depannya akan dapat memberikan jaminan kepada pelanggan.

Apalagi pemerintah juga telah menyarankan agar setiap bisnis khususnya di sektor jasa melakukan sertfikasi halal.

Sebagai komitmen terhadap sertifikasi halal itu Hotel Swiss-Bellinn Panakkukang Makassar telah menghentikan penjualan minuman beralkohol untuk mendukung hotel yang halal 100 persen.

Baca Juga:
Pemkab Sigi Alokasikan Anggaran 17 Miliar Per Tahun untuk Mendukung Program Makan Bergizi Gratis

Langkah sertifikasi itu sejalan dengan regulasi pemerintah yang mewajibkan sertifikasi halal untuk produk maupun layanan jasa yang ditawarkan kepada publik.

Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat menumbuhkan budaya menabung di kalangan siswa dan mahasiswa di daerah tersebut antara lain dengan mengenalkan produk keuangan berupa Simpanan Pelajar.

Analis Kantor OJK Sulselbar, Meilthon Purba, mengatakan budaya menabung ini harus ditumbuhkan sejak dini dan selanjutnya menyasar ke siswa dan juga mahasiswa. (Antara)

...

Artikel Terkait

wave

PJ Gubernur Gorontalo Sebut Penandatanganan Perjanjian Kinerja dan Pakta Integritas Sangat Penting Dilakukan

Penandatanganan perjanjian kinerja dan pakta interitas disebutkan PJ Gubernur Gorontalo sangat penting untuk dilakukan.

Pemkab Sigi Alokasikan Anggaran 17 Miliar Per Tahun untuk Mendukung Program Makan Bergizi Gratis

Anggaran sebanyak 17 miliar rupiah per tahun dialokasikan Pemerintah Kabupaten Sigi untuk mendukung program MBG.

Pemkab Parigi Moutong Buka Daurah Ramadhan Muslimah 2025 Dorong Refleksi Akhlak di Bulan Penuh Berkah

Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, secara resmi membuka kegiatan Daurah Ramadhan oleh Muslimah Wahdah Islamiyah tahun 2025.

Bulog Sulawesi Tengah Memulai Proses Penyerapan Beras Petani Setempat Dukung Swasembada Pangan

Dalam upaya mendukung swasembada pangan, Bulog Sulteng telah memulai proses penyerapan beras petani setempat.

Geger! 2 Oknum Polisi Diduga Peras Kepala Sekolah SMK di Nias, Rp400 Juta Diamankan

Operasi OTT bocor, dua polisi terlibat dalam aksi pemerasan dana sekolah di Nias hingga akhirnya diamankan dan dipatsus.

Berita Terkini

wave

TNI AL dan BI Resmi Lepas Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 di Sulawesi Tengah

Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 memastikan distribusi rupiah layak edar di wilayah 3T, wujud sinergi TNI AL dan BI.

Ribuan Ojol Gelar Aksi di DPR, 6.118 Personel Gabungan Dikerahkan Amankan Unjuk Rasa

Aksi ribuan pengemudi ojol di DPR/MPR dikawal 6.118 personel. Massa sampaikan tujuh tuntutan, termasuk revisi RUU.

Pemohon Minta MK Hapus Kolom Agama dari KTP dan KK

Pemohon minta hapus data agama di KTP dan KK karena risiko diskriminasi dan pelanggaran hak asasi warga.

KPK Ungkap Dugaan Korupsi Kuota Haji, Pansus DPR Soroti Pembagian Tambahan yang Menyimpang

KPK dan DPR mengusut dugaan korupsi kuota haji 2023–2024, termasuk jual beli kuota dan pelanggaran aturan pembagian.

KPK Benarkan Pengembalian Uang oleh Khalid Basalamah dalam Kasus Kuota Haji

KPK mengonfirmasi pengembalian dana oleh Khalid Basalamah terkait kuota haji, serta ungkap kerugian negara capai Rp1 triliun.


See All
; ;