Bapanas dan Pemprov Sulteng Menyiapkan 14 Rumah Kemas Durian Beku sejak Tahun 2024

Ket. Foto: Bapanas dan Pemerintah Provinsi Sulteng Telah Menyiapkan 14 Rumah Kemas Durian Beku sejak 2024
Ket. Foto: Bapanas dan Pemerintah Provinsi Sulteng Telah Menyiapkan 14 Rumah Kemas Durian Beku sejak 2024 Source: (Foto/ANTARA/Nur Amalia Amir)

Palu, gemasulawesi – Badan Pangan Nasional dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah menyiapkan 14 rumah kemas durian beku sejak tahun 2024 dalam upaya mendukung ekspor komoditas durian ke Cina.

Direktur Pengawasan Penerapan Standar Mutu dan Keamanan Pangan Bapanas, Brigjen Pol. Hermawan, mengatakan dalam rangka mendukung kegiatan ekspor durian di Sulawesi Tengah ke negara Tiongkok, Bapanas bersama dengan Dinas Pangan Sulawesi Tengah telah menyiapkan 14 rumah kemas durian beku.

“Dan saat ini, 7 rumah kemas durian segar sedang dalam proses,” ujarnya.

Dia menyampaikan upaya ini dilakukan lewat implementasi standar sanitasi dan higienis rumah kemas, membangun sistem ketelusuran, dan mendampingi bisnis proses dan SOP.

Baca Juga:
Dinas Pariwisata dan BI Sulawesi Selatan Dorong Hotel dan Restoran untuk Meraih Sertifikat Halal

Dia menerangkan bahwa upaya ekspor komoditas durian asal Provinsi Sulawesi Tengah ke Tiongkok adalah bukti keberhasilan dari program swasembada pangan yang merupakan salah satu Asta Cita Presiden RI.

Dikutip dari Antara, dia menyebutkan salah satu bagian dari upaya mewujudkan upaya Asta Cita Presiden RI dengan memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa lewat Swasembada Pangan, energi, air, ekonomi hijau, ekonomi biru, dan ekonomi kreatif.

“Lalu hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah negeri,” ungkapnya.

Dia melanjutkan ekspor pangan yang akan dilakukan ini adalah bukti bahwa swasembada pangan berhasil sekaligus adanya upaya hilirisasi untuk menciptakan nilai tambah buah durian.

Baca Juga:
PJ Gubernur Gorontalo Sebut Penandatanganan Perjanjian Kinerja dan Pakta Integritas Sangat Penting Dilakukan

Menurutnya, sejalan dengan peningkatan upaya ekspor itu, Bapanas memiliki peran yang sangat strategis yang diberikan kewenangan untuk mengadakan fungsi koordinasi perumusan penetapan kebijakan dan pelaksanaan keamanan pangan segar, mencakup standar keamanan pangan, gizi pangan, mutu pangan, standar label, dan iklan pangan.

Dia menyebutkan setiap pangan yang diperdagangkan, baik di dalam negeri maupun ke luar negeri harus memenuhi persyaratan keamanan badan pangan.

“Penjaminan keamanan dan mutu pangan segar dilakukan secara bersinergi oleh Bapanas selaku OKPP atau Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Pusat dan dinas pangan provinsi, kabupaten atau kota selaku OKKPD atau Otoritas Keamanan Keamanan Pangan Daerah,” lanjutnya. (Antara)

...

Artikel Terkait

wave

Hadiri Rakor Nasional Kemendagri, Plh Bupati Parigi Moutong Zulfinasran Soroti Inflasi dan Transportasi Jelang Ramadhan

Plh Bupati Parigi Moutong, Zulfinasran, ikut Rakor bahas inflasi & kesiapan transportasi jelang Ramadhan-Idul Fitri 2025.

Dinas Pariwisata dan BI Sulawesi Selatan Dorong Hotel dan Restoran untuk Meraih Sertifikat Halal

Hotel dan restoran didorong Dinas Pariwisata dan Ekonomi serta Bank Indonesia Sulawesi Selatan untuk meraih sertifikasi halal.

PJ Gubernur Gorontalo Sebut Penandatanganan Perjanjian Kinerja dan Pakta Integritas Sangat Penting Dilakukan

Penandatanganan perjanjian kinerja dan pakta interitas disebutkan PJ Gubernur Gorontalo sangat penting untuk dilakukan.

Pemkab Sigi Alokasikan Anggaran 17 Miliar Per Tahun untuk Mendukung Program Makan Bergizi Gratis

Anggaran sebanyak 17 miliar rupiah per tahun dialokasikan Pemerintah Kabupaten Sigi untuk mendukung program MBG.

Pemkab Parigi Moutong Buka Daurah Ramadhan Muslimah 2025 Dorong Refleksi Akhlak di Bulan Penuh Berkah

Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, secara resmi membuka kegiatan Daurah Ramadhan oleh Muslimah Wahdah Islamiyah tahun 2025.

Berita Terkini

wave

TNI AL dan BI Resmi Lepas Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 di Sulawesi Tengah

Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 memastikan distribusi rupiah layak edar di wilayah 3T, wujud sinergi TNI AL dan BI.

Ribuan Ojol Gelar Aksi di DPR, 6.118 Personel Gabungan Dikerahkan Amankan Unjuk Rasa

Aksi ribuan pengemudi ojol di DPR/MPR dikawal 6.118 personel. Massa sampaikan tujuh tuntutan, termasuk revisi RUU.

Pemohon Minta MK Hapus Kolom Agama dari KTP dan KK

Pemohon minta hapus data agama di KTP dan KK karena risiko diskriminasi dan pelanggaran hak asasi warga.

KPK Ungkap Dugaan Korupsi Kuota Haji, Pansus DPR Soroti Pembagian Tambahan yang Menyimpang

KPK dan DPR mengusut dugaan korupsi kuota haji 2023–2024, termasuk jual beli kuota dan pelanggaran aturan pembagian.

KPK Benarkan Pengembalian Uang oleh Khalid Basalamah dalam Kasus Kuota Haji

KPK mengonfirmasi pengembalian dana oleh Khalid Basalamah terkait kuota haji, serta ungkap kerugian negara capai Rp1 triliun.


See All
; ;