Sigi Pastikan Pelaksanaan Harga Murah Menjelang Ramadhan dan Idul Fitri Tetap Dilakukan

Ket. Foto: Kabupaten Sigi Memastikan Pelaksanaan Pasar Murah Tetap Dilakukan
Ket. Foto: Kabupaten Sigi Memastikan Pelaksanaan Pasar Murah Tetap Dilakukan Source: (Foto/ANTARA/Moh Salam)

Sigi, gemasulawesi – Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah, memastikan pelaksanaan pasar murah menjelang bulan Ramadhan dan Idul Fitri tahun 2025 tetap dilakukan dengan menyasar 16 kecamatan karena telah dianggarkan 2 miliar rupiah untuk tahun ini.

Agus Munandar, yang merupakan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sigi, mengatakan untuk pasar murah 2025 pihaknya telah 2 miliar rupiah yang terbagi dalam 2 kegiatan, yaitu HKBN atau Hari Besar Keagamaan Nasional, terutama menhelang Ramadhan dan Idul Fitri serta Natal dan Tahun Baru mendatang.

Kepastian itu dia sampaikan terkait belum ada penandatanganan kerja sama dengan Perum Bulog Sulawesi Tengah terkait pelaksanaan pasar murah itu.

Pelaksanaan pasar murah itu bekerjasama antara pemerintah daerah dengan Bulog Sulawesi Tengah sebagai penyedia bahan pokok berupa minyak goreng, beras, dan gula pasir.

Baca Juga:
Bapanas dan Pemprov Sulteng Menyiapkan 14 Rumah Kemas Durian Beku sejak Tahun 2024

“Saat ini kami telah melakukan komunikasi dengan Bulog Sulawesi Tengah tentang komoditas apa saja akan dijual dan harga terkini,” ujarnya.

Dikutip dari Antara, dia menyatakan koordinasi itu dilakukan untuk mengetahui jumlah paket yang akan dijual pada pasar murah menjelang Idul Fitri itu.

Dia mengatakan pasar murah itu nantinya tetap akan menyasar 16 kecamatan di Sigi sehingga perlu dilakukan penghitungan dari 1 miliar rupiah untuk kegiatan menjelang Idul Fitri berapa paket sembako dapat dijual kepada masyarakat.

Terkait perjanjian kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Sigi dengan Bulog Sulawesi Tengah belum ada penandatanganan karena masih menunggu petunjuk dari pusat terkait dana insentif daerah atau DID.

Baca Juga:
Dinas Pariwisata dan BI Sulawesi Selatan Dorong Hotel dan Restoran untuk Meraih Sertifikat Halal

Dia menerangkan belum mengetahui tentang dana insentif daerah untuk pasar murah pada tahun 2025 mengalami pemangkasan anggaran atau tidak.

Dia menyatakan jika ada pemangkasan anggaran maka pihaknya segera mencari segera solusi agar pasar murah ini tetap berjalan dengan mekanisme berbeda ke depan.

“Pemda terus berupaya untuk tetap hadir dan membantu masyarakat guna mendapatkan bahan pangan yang berkualitas dengan harga yang terjangkau,” ucapnya. (Antara)

...

Artikel Terkait

wave

Bapanas dan Pemprov Sulteng Menyiapkan 14 Rumah Kemas Durian Beku sejak Tahun 2024

14 rumah kemas durian beku telah disiapkan oleh Badan Pangan Nasional dan Pemprov Sulawesi Tengah sejak tahun 2014.

Hadiri Rakor Nasional Kemendagri, Plh Bupati Parigi Moutong Zulfinasran Soroti Inflasi dan Transportasi Jelang Ramadhan

Plh Bupati Parigi Moutong, Zulfinasran, ikut Rakor bahas inflasi & kesiapan transportasi jelang Ramadhan-Idul Fitri 2025.

Dinas Pariwisata dan BI Sulawesi Selatan Dorong Hotel dan Restoran untuk Meraih Sertifikat Halal

Hotel dan restoran didorong Dinas Pariwisata dan Ekonomi serta Bank Indonesia Sulawesi Selatan untuk meraih sertifikasi halal.

PJ Gubernur Gorontalo Sebut Penandatanganan Perjanjian Kinerja dan Pakta Integritas Sangat Penting Dilakukan

Penandatanganan perjanjian kinerja dan pakta interitas disebutkan PJ Gubernur Gorontalo sangat penting untuk dilakukan.

Pemkab Sigi Alokasikan Anggaran 17 Miliar Per Tahun untuk Mendukung Program Makan Bergizi Gratis

Anggaran sebanyak 17 miliar rupiah per tahun dialokasikan Pemerintah Kabupaten Sigi untuk mendukung program MBG.

Berita Terkini

wave

TNI AL dan BI Resmi Lepas Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 di Sulawesi Tengah

Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 memastikan distribusi rupiah layak edar di wilayah 3T, wujud sinergi TNI AL dan BI.

Ribuan Ojol Gelar Aksi di DPR, 6.118 Personel Gabungan Dikerahkan Amankan Unjuk Rasa

Aksi ribuan pengemudi ojol di DPR/MPR dikawal 6.118 personel. Massa sampaikan tujuh tuntutan, termasuk revisi RUU.

Pemohon Minta MK Hapus Kolom Agama dari KTP dan KK

Pemohon minta hapus data agama di KTP dan KK karena risiko diskriminasi dan pelanggaran hak asasi warga.

KPK Ungkap Dugaan Korupsi Kuota Haji, Pansus DPR Soroti Pembagian Tambahan yang Menyimpang

KPK dan DPR mengusut dugaan korupsi kuota haji 2023–2024, termasuk jual beli kuota dan pelanggaran aturan pembagian.

KPK Benarkan Pengembalian Uang oleh Khalid Basalamah dalam Kasus Kuota Haji

KPK mengonfirmasi pengembalian dana oleh Khalid Basalamah terkait kuota haji, serta ungkap kerugian negara capai Rp1 triliun.


See All
; ;