Pemda Parigi Moutong Persiapkan Pelaksanaan Vaksinasi Merdeka

<p>Foto: Pemda Parigi Moutong Persiapkan Pelaksanaan Vaksinasi Merdeka.</p>
Foto: Pemda Parigi Moutong Persiapkan Pelaksanaan Vaksinasi Merdeka.

Gemasulawesi- Pemda Parigi Moutong, Sulawesi Tengah sedang mempersiapkan pelaksanaan vaksinasi merdeka serentak akan digelar diseluruh wilayah di Indonesia.

“Banyak hal-hal yang perlu menjadi perhatian agar pelaksanaan vaksinasi nanti di lapangan dapat berjalan sukses,” ungkap Sekretaris Daerah Parigi Moutong, Zulfinasran Achmad saat menyampaikan arahannya dalam rapat persiapan vaksinasi merdeka, di ruang aula Dinas Kesehatan, Jumat 3 September 2021.

Dia mengatakan, ada dua pesantren menjadi fokus Pemda untuk vaksinasi merdeka, dengan jumlah peserta di vaksinasi sebanyak 1150 orang.  Sementara, jumlah kelompok keagamaan sebanyak 1000 orang dalam waktu bersamaan.

Baca juga: Jubir Covid19: Perjuangan Pemda Merdeka Lawan Covid19

Olehnya, dia meminta kepada OPD terkait untuk memperhitungkan berbagai kebutuhan dalam pelaksanaan itu, seperti jumlah tenaga vaksinator, yang akan dibutuhkan agar target vaksinasi dapat terselesaikan dalam satu hari.

Kemudian, pihaknya menyarankan menggunakan tenaga perawat atau bidan, sebagai tenaga screening, untuk mengantisipasi kekurangan tenaga dokter saat pelaksanaan vaksinasi.

“BPBD diharapkan mendata kembali dan mengatur teknis pelaksanaannya seperti apa, tenaga vaksinator berapa banyak, tenaga screening berapa banyak dan tenaga pencatat berapa banyak yang dibutuhkan,” ujarnya.

Baca juga: DPR Sebut Kemenkeu Blokir Rp 500 Miliar Dana Bantuan Ponpes Madrasah

Vaksinasi di Pondok Pesantren berlangsung 6-7 September 2021

Sementara itu, Kabag Ops Polres Parigi Moutong, AKP Junus Achpah mengatakan, pelaksanaan kegiatan vaksinasi akan dilakukan di pondok pesantren sanawiyah di desa Kota Nagaya Kecamatan Bolano Lambunu serta Pondok Pasantren Darusada Desa Tinombala Jaya.

Selain itu, sasaran lainnya adalah kelompok keagamaan Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) di di Desa Torue Kecamatan Torue.

Menurut dia, kegiatan ini menindaklanjuti program penanggulangan Covid19 yang di prakarsai Kementerian Sekretariat Negara.

“Vaksinasi untuk Pondok Pesantren akan dilaksanakan pada tanggal 6 sampai 7 September 2021 dan untuk PHDI Kabupaten Parigi Moutong akan dilaksanakan pada tanggal 11 september 2021” ungkapnya.

Selanjutnya pada pelaksanaan nantinya, dirancanakan Presiden bersama Kapolri dan Panglima TNI, Kementrian Kesehatan juga akan melakukan Video Conference (Vitcon) dengan seluruh peserta vaksinasi di Indonesia.

“Oleh sebab itu kami dari Polres yang ditunjuk dari Polda Sulawesi Tengah memohon dukungan kerja sama Dinas Kesehatan, serta unsur Forkopimda, untuk bersama-sama mensukseskan vaksinasi merdeka ini,” tutupnya.

Baca juga: Wajib Tes PCR Masuk Sulteng Berlaku 28 September 2020

Laporan: Novita Ramadhani

...

Artikel Terkait

wave

Mayat Laki-laki Tanpa Identitas Ditemukan di Parimo

Warga Desa Sausu Piore, Parimo, Sulteng, dibuat geger dengan penemuan mayat laki-laki tanpa identitas di salah satu kebun kelapa milik warga

Rumah BUMN Dorong Transformasi Digital Bagi Pelaku Usaha di Parimo

Rumah BUMN PT Pertamina Persero dorong transformasi digital bagi pelaku usaha di Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah.

Situasi Covid19 di Parigi Moutong Masih Genting

Sekda Zulfinasran Achmad sebut situasi covid19 di Sulawesi Tengah maupun Parigi Moutong resiko sangat tinggi, selama vaksinasi sangat rendah.

Wakil Rakyat Beri Saran Terkait RAPBD Perubahan Parimo 2021

Sejumlah fraksi DPRD Parimo, memberikan saran dan pendapat atas KUA PPAS RAPBD Perubahan 2021 dalam sidang paripurna hari ini.

Pelaku Usaha di Parimo Temu Kemitraan dengan Rumah BUMN

Dinas Koperasi dan UMKM Sulteng menggelar temu kemitraan pelaku usaha Parimo dengan rumah BUMN, untuk informasi pemasaran dan pembiayaan.

Berita Terkini

wave

TNI AL dan BI Resmi Lepas Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 di Sulawesi Tengah

Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 memastikan distribusi rupiah layak edar di wilayah 3T, wujud sinergi TNI AL dan BI.

Ribuan Ojol Gelar Aksi di DPR, 6.118 Personel Gabungan Dikerahkan Amankan Unjuk Rasa

Aksi ribuan pengemudi ojol di DPR/MPR dikawal 6.118 personel. Massa sampaikan tujuh tuntutan, termasuk revisi RUU.

Pemohon Minta MK Hapus Kolom Agama dari KTP dan KK

Pemohon minta hapus data agama di KTP dan KK karena risiko diskriminasi dan pelanggaran hak asasi warga.

KPK Ungkap Dugaan Korupsi Kuota Haji, Pansus DPR Soroti Pembagian Tambahan yang Menyimpang

KPK dan DPR mengusut dugaan korupsi kuota haji 2023–2024, termasuk jual beli kuota dan pelanggaran aturan pembagian.

KPK Benarkan Pengembalian Uang oleh Khalid Basalamah dalam Kasus Kuota Haji

KPK mengonfirmasi pengembalian dana oleh Khalid Basalamah terkait kuota haji, serta ungkap kerugian negara capai Rp1 triliun.


See All
; ;