Wakil Rakyat Beri Saran Terkait RAPBD Perubahan Parimo 2021

<p>Foto: Wakil Rakyat Beri Saran Terkait RAPBD Perubahan Parimo 2021.</p>
Foto: Wakil Rakyat Beri Saran Terkait RAPBD Perubahan Parimo 2021.

Gemasulawesi– Sejumlah fraksi di DPRD Parimo, Sulteng, memberikan saran dan pendapat atas KUA PPAS RAPBD Perubahan 2021 dalam sidang paripurna di ruang aspirasi kantor DPRD, Jumat 3 September 2021.

“Parimo masih bergantung pada dana transfer pemerintah pusat. Maka berkaitan hal itu, Pemda seharusnya lebih kreatif mengambil peluang menarik dana dari pusat di luar dari dana reguler,” ungkap Juru bicara Fraksi Toraranga, Ni Wayan Leli Pariani saat membacakan pandangan fraksinya terkait RAPBD Perubahan 2021, Jumat 3 September 2021.

Menurut dia, Pemda dituntut untuk membangun komunikasi efektif dengan anggota DPR RI Dapil Sulteng,  maupun melobi langsung ke kementerian.

Baca juga: DPRD Minta Pemda Segera Ajukan KUA PPAS RAPBD 2022

Kemudian, Fraksi Toraranga meminta Pemda menjelaskan lebih jauh tentang potensi pertambangan yang diharapkan menghasilkan pendapatan bagi hasil pajak dari pemerintah pusat maupun provinsi.

“Kami harapkan pemerintah bisa memaksimalkan dan mengevaluasi anggaran penanggulangan dan pencegahan pandemi covid19 telah teralokasikan,” ujarnya.

Selain itu kata dia, pihaknya berharap belanja bantuan sosial diproyeksikan mengalami peningkatan sekitar Rp4,1 miliar, benar-benar digunakan untuk mendukung efektivitas pelaksanaan program pemerintah lainnya, pada APBD perubahan 2021 ini.

Baca juga: Ketua DPRD Aceh Bantah Soal Tiga Anggotanya Berkelahi Akibat Interupsi

Fraksi Gerindra usulkan Pemda alokasikan dana SILPA untuk UPTD Disdukcapil Taopa  

Selanjutnya dalam penyampaian tertulis Fraksi Gerindra, usulkan kepada Pemerintah daerah mengalokasikan sebagian dana Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) untuk pembiayaan pembentukan UPT Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) di Kecamatan Taopa.

“Sebagaimana diketahui di Kecamatan Taopa, sudah disetujui dibukanya UPT Disdukcapil seharusnya sudah beroperasi guna pelayanan kependudukan,” ungkap Fraksi Gerindra.

Dalam pandangan Fraksi NasDem, mempertanyakan program prioritas pembangunan dalam APBD perubahan 2021.

Bahkan, Fraksi NasDem juga mempertanyakan besaran realisasi anggaran covid19 di Kabupaten Parimo.

“Sudah berapakah anggaran terealisasi selama masa pandemi?,” tanya Fraksi NasDem dalam pandangan fraksinya.

Fraksi NasDem juga mempertanyakan respon pemerintah terhadap beberapa wilayah terdampak bencana.

“Apa yang sudah dilakukan dan berapa anggaran dikeluarkan pemerintah daerah terkait persoalan itu?,” isi pandangan Fraksi NasDem. (***)

Baca juga: Anleg DPRD Parigi Moutong Jarang Berkantor, BK Surati Fraksi

...

Artikel Terkait

wave

Pelaku Usaha di Parimo Temu Kemitraan dengan Rumah BUMN

Dinas Koperasi dan UMKM Sulteng menggelar temu kemitraan pelaku usaha Parimo dengan rumah BUMN, untuk informasi pemasaran dan pembiayaan.

Tiga Kecamatan Rawan Keamanan di Parimo Hambat Pendataan TORA

BPN Parimo, Sulteng, masih mengalami kendala pendataan TORA atau Tanah Objek Reforma Agraria di tiga kecamatan rawan keamanan.

DP3A Sulawesi Tengah Gelar Workshop Evaluasi PPRG

DP3A Sulteng, gelar Workshop Evaluasi Penerapan, Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender atau PPRG, di gedung kampung nelayan.

Kadisdikbud Merasa Dibohongi Ibrahim Kulas Soal Main Tambang Emas Ilegal

Kadisdikbud Parimo, Aminuddin merasa dibohongi oknum Kepsek Ibrahim Kulas soal main tambang emas ilegal, pernyataannya tidak sesuai kenyataan.

Polisi Amankan Pemuda Pelaku Cabul di Majene

Pemuda berinisial A (22) terduga pelaku cabul di Majene diamankan Polres Majene. Ia diduga melakukan aksinya kepada seorang bocah perempuan.

Berita Terkini

wave

4 Pengedar Sabu Jaringan Parigi Moutong Ditangkap, Barang Bukti 26,62 Gram Disita

Polda Sulteng tangkap 4 pengedar sabu di 3 TKP Parigi Moutong. Total barang bukti 26,62 gram sabu disita dalam operasi 19 Juli 2026.

DPRD Parigi Moutong Desak Kementan Buka Kuota Saprodi Antisipasi Gagal Panen

DPRD Parigi Moutong mendesak Kementan buka transparansi kuota bantuan saprodi per kecamatan demi cegah gagal panen akibat ledakan hama weren

Anggota DPRD Parigi Moutong Kecam Manajemen Kedaruratan dan Kelalaian Administrasi Rujukan

Krisis pelayanan kesehatan Parigi Moutong memicu protes keras DPRD setelah kelalaian rujukan menyebabkan nyawa warga melayang sia sia.

DPRD Parigi Moutong Desak Transparansi Dana CSR Perusahaan Swasta Saat Ruang Fiskal Menyusut

DPRD Parigi Moutong bersiap membentuk Pansus untuk mengusut tata kelola dana CSR perusahaan swasta yang dinilai tidak transparan.

PAD Parigi Moutong Tembus 106 Persen Saat Total Pendapatan Anggaran 2025 Meleset dari Target

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Parigi Moutong TA 2025 sukses tembus 106,08%. Simak rincian APBD, nilai SiLPA, dan raihan opini WTP


See All
; ;