Gemasulawesi– Badan Pertanahan Nasional (BPN) Parimo, Sulteng, masih mengalami kendala pendataan TORA atau Tanah Objek Reforma Agraria di tiga kecamatan rawan keamanan.
“Wilayah ini masih terdapat kendala keamanan, sehingga kami masih mengalami kesulitan melakukan pendataan,” ungkap Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Parimo, Basuki Raharjo usai rapat pendampingan akses program Reforma Agraria, Kamis 2 September 2021.
Dia menyebutkan, tiga kecamatan rawan keamanan hambat pendataan TORA itu yakni Kecamatan Sausu di Desa Sausu Salubanga, Sausu Pakareme dan Sausu Trans. Kemudian, Kecamatan Torue di Desa Tanalanto dan Kecamatan Parigi Selatan di Desa Tindaki.
Baca juga: TORA Parigi Moutong, 2900 Ha Kawasan Hutan Dibebaskan
Menurut dia, pihaknya telah berkoordinasi dengan Polres Parimo, terkait proses pendataan TORA di wilayah itu.
Hanya saja, harus melalui proses izin terlebih dahulu ke Satgas Madago Raya melakukan operasi di wilayah itu.
“Karena masih ada kegiatan operasi disana, makanya petugas kami masih menunda melakukan pendataan disana,” terangnya.
Seharusnya kata dia, pendataan TORA dilakukan disebelah desa, namun yang baru terselesaikan disembilan desa tersebar di lima kecamatan.
Diantaranya, Kecamatan Balinggi di Desa Lebagu seluas 18,90 hektar, Kecamatan Sausu di Desa Sausu Gandasari seluas 720,26 hektar lebih.
Kemudian, Kecamatan Mepanga di Desa Mepanga seluas 50,01 hektar, di Desa Ogotio seluas 125,48 hektar, dan Kecamatan Ongka Malino di Desa Malino seluas 172,65 hektar, dan Desa Lambanau seluar 78,35 hektar.
Selanjutnya, Kecamatan Moutong di Desa Sijoli seluas 95,05 hektar, Desa Lobi seluas 27,08 hektar dan Desa Salumpenut seluas 17,85 hektar.
“Sembilan desa ini tidak ada masalah, dan tinggal menunggu pelepasan kawasan hutannya saja,” jelasnya.
Baca juga: Masa Jabatan 170 Kepala Daerah akan Berakhir Setahun Jelang Pemilihan Serentak 2024
Program TORA merupakan amanat peraturan Presiden nomor 86 tahun 2018
Dia menjelaskan, program TORA merupakan amanat peraturan Presiden nomor 86 tahun 2018, yang intinya untuk menyelesaikan permasalah pertanahan.
Sehingga, dilaksanakan rapat koordinasi gugur tugas reforma agraria, agar mencari solusi bersama.
Kemudian, terkait reforma agraria itu salah satu objeknya adalah pensertifikatan, sebagai tujuan utama untuk perluasan lahan pertanian dan kesejahteraan Petani.
“Harapan kami permasalahan tentang batas wilayah dan keamanan dapat terselesaikan, dengan lahirnya sebuah solusi,” imbuhnya.
Dia mengatakan, sejauh ini untuk wilayah Parigi Moutong, belum pernah terjadi konflik sengketa pertanahan.
“Sampai saat ini belum ada, dan mudah-mudahan tidak terjadi konflik sengeketa pertanahan,” tutupnya. (***)
Baca juga: Pemda Ajak Warga Sukseskan Reforma Agraria di Parigi Moutong
