Pemkot Palu Fokus Cari Lahan Tujuh Hektare untuk Bangun Sekolah Rakyat demi Dukung Akses Pendidikan Inklusif

Potret Kepala Dinas Sosial Palu, Susik ketika dimintai keterangan di Palu
Potret Kepala Dinas Sosial Palu, Susik ketika dimintai keterangan di Palu Source: (Foto/Terassulawesi)

Palu, gemasulawesi - Pemerintah Kota Palu di Provinsi Sulawesi Tengah saat ini tengah berupaya menyediakan lahan untuk pembangunan Sekolah Rakyat, sebagai bagian dari program prioritas nasional di bidang pendidikan.

Upaya ini sejalan dengan Instruksi Menteri Sosial yang mengarahkan setiap daerah menyediakan sarana dan prasarana pendidikan bagi masyarakat tidak mampu.

Susik, Kepala Dinas Sosial Kota Palu, menyampaikan bahwa hingga saat ini pihaknya masih dalam proses pencarian lahan yang sesuai untuk pembangunan tersebut.

Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Susik pada hari Kamis, 12 Juni 2025, dalam rangka menjelaskan perkembangan rencana pembangunan Sekolah Rakyat di wilayahnya.

Baca Juga:
Pemkab Parigi Moutong Bentuk Satgas Khusus untuk Tertibkan Tambang Emas Ilegal demi Jaga Lingkungan dan Ekonomi

"Hingga kini kami masih terus mencari lahan yang cocok untuk pembangunan Sekolah Rakyat," jelas Susik.

Menurutnya, kebutuhan lahan sebagaimana yang telah ditentukan oleh Kementerian Sosial minimal seluas tujuh hektare dalam satu hamparan. Namun, hal tersebut menjadi tantangan bagi Pemkot Palu karena keterbatasan lahan milik pemerintah dengan luasan yang sesuai syarat.

Untuk mengatasi kendala ini, sejumlah langkah strategis pun terus dilakukan termasuk menjajaki opsi koordinasi dengan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Pemkot Palu disebut masih belum memiliki lahan dengan luas sebagaimana disyaratkan secara langsung, namun tetap berkomitmen mencari solusi terbaik.

Baca Juga:
Gunung Semeru Alami Erupsi Empat Kali dalam Sehari, PVMBG Sarankan Masyarakat Lakukan Hal Berikut ini

Salah satu alternatif yang dibuka adalah kemungkinan pembebasan lahan milik masyarakat apabila tidak tersedia aset pemerintah yang cukup.

Meskipun menghadapi kendala teknis, Kementerian Sosial memberikan ruang melalui dispensasi agar Kota Palu dapat tetap ikut serta dalam program ini melalui pengusulan tahap kedua.

"Syaratnya adalah lahan milik pemerintah yang bersertifikat. Kami masih berkoordinasi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD), apakah perlu melakukan pembebasan lahan masyarakat atau seperti apa ke depan," sambung Susik.

Sekolah Rakyat sendiri merupakan bentuk pelayanan pendidikan formal yang dirancang untuk menjangkau anak-anak dari keluarga kurang mampu agar tidak tertinggal dalam akses pendidikan.

Baca Juga:
Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong Segera Membentuk Satgas untuk Penertiban Pertambangan Emas Ilegal

Program ini hadir sebagai wujud nyata dari komitmen pemerintah pusat dalam memperluas kesempatan belajar bagi seluruh lapisan masyarakat.

Selain menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin, pembangunan Sekolah Rakyat juga berkaitan erat dengan pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 8 yang menitikberatkan pada optimalisasi pengentasan kemiskinan ekstrem.

Salah satu fokus utama dalam instruksi tersebut adalah memperluas akses pendidikan sebagai langkah awal membangun sumber daya manusia yang lebih berdaya saing.

Pemkot Palu berkomitmen terus mencari solusi terbaik agar pembangunan Sekolah Rakyat dapat terwujud dan memberi dampak positif bagi masyarakat, terutama mereka yang selama ini belum mendapatkan akses pendidikan formal yang layak. (*/Risco)

...

Artikel Terkait

wave

Pemkab Parigi Moutong Bentuk Satgas Khusus untuk Tertibkan Tambang Emas Ilegal demi Jaga Lingkungan dan Ekonomi

Pemkab Parigi Moutong akan segera membentuk Satuan Tugas (Satgas) untuk melakukan penertiban terhadap aktivitas pertambangan emas ilegal

Gunung Semeru Alami Erupsi Empat Kali dalam Sehari, PVMBG Sarankan Masyarakat Lakukan Hal Berikut ini

Gunung Semeru yang berada di perbatasan Kabupaten Lumajang serta Malang, Jawa Timur mengalami erupsi empat kali dalam sehari

Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong Segera Membentuk Satgas untuk Penertiban Pertambangan Emas Ilegal

Satgas untuk penertiban pertambangan emas tanpa izin atau ilegal segera dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong.

Disdikbud Parimo Perkuat Implementasi SPM Pendidikan Lewat Kolaborasi Lintas Sektor dan Monitoring Terpadu

Dinas Pendidikan Parigi Moutong menunjukkan komitmennya dalam mendukung tercapainya implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Gubernur Sulteng Terima Penghargaan dari Menteri P2MI atas Peran Aktif dalam Sosialisasi Migrasi Aman dan Legal

Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, menerima penghargaan dari Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding

Berita Terkini

wave

Pemulangan Jenazah Staf KBRI Lima Zetro Leonardo Purba dan Peninjauan Perlindungan Diplomat RI

Jenazah Zetro Leonardo Purba akan dipulangkan ke Indonesia, sementara Kemlu evaluasi perlindungan diplomat di luar negeri.

Perum Bulog Percepat Penyaluran Beras SPHP untuk Stabilkan Harga dan Ketersediaan Pangan

Bulog menyalurkan beras SPHP secara masif, menjaga harga tetap stabil, dan memastikan ketersediaan pangan bagi masyarakat.

Pemkab Bantul Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis Setelah Temuan Ulat dan Jangkrik

Pemkab Bantul melakukan evaluasi dan koordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan kualitas dan keamanan makanan MBG bagi siswa.

Lapas Kediri Cabut Hak Narapidana Pelaku Asusila, Korban Dipaksa Telan Benda Asing

Lapas Kediri menindak tegas napi pelaku asusila dengan mencabut haknya, korban dipaksa menelan benda asing, kasus dilaporkan.

Kopdeskel Merah Putih Jadi Kompensasi Pemotongan TKD, Pemerintah Siapkan Skema Rp16 Triliun

Pemerintah luncurkan Kopdeskel Merah Putih sebagai kompensasi pemotongan TKD, didukung dana SAL Rp16 triliun melalui bank Himbara.


See All
; ;