Parigi Moutong, gemasulawesi - Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, turut serta dalam rapat koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang dilaksanakan secara virtual bersama Kementerian Dalam Negeri.
Kegiatan ini berlangsung pada hari Senin, 21 April 2025, di ruang rapat Bupati Parigi Moutong dan diikuti oleh Plt Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Syamsu Najamudin, bersama sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
Rapat ini merupakan bagian dari upaya nasional dalam menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok serta mengantisipasi dampak gejolak ekonomi global terhadap daya beli masyarakat.
Pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri mendorong agar TPID di setiap daerah memiliki peran aktif dan responsif terhadap dinamika harga barang dan jasa yang dapat memicu inflasi.
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menegaskan pentingnya TPID sebagai ujung tombak pengendalian inflasi di tingkat daerah.
“Karena inflasi harus dijaga, agar tetap rendah dan akan berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat kecil,” ujar Mendagri Tito Karnavian.
Pernyataan tersebut menyoroti hubungan erat antara pengendalian inflasi dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat, terutama kelompok rentan.
Ketika harga kebutuhan pokok terjaga, maka daya beli masyarakat akan tetap stabil dan tidak mengalami tekanan yang berlebihan, terlebih di tengah kondisi ekonomi global yang masih belum sepenuhnya pulih.
TPID di daerah, termasuk Parigi Moutong, diharapkan dapat menyusun strategi lokal yang efektif dalam merespons gejala kenaikan harga, khususnya menjelang momentum-momentum tertentu seperti hari besar keagamaan dan musim panen.
Koordinasi antarlembaga serta pelibatan stakeholder lokal menjadi bagian penting dalam menyukseskan pengendalian inflasi di daerah.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Sosial Saifullah Yusuf turut menyoroti persoalan kemiskinan yang erat kaitannya dengan pendidikan. Ia menekankan pentingnya program sekolah rakyat sebagai langkah strategis jangka panjang dalam menekan angka kemiskinan.
“Sekolah rakyat bukan sekadar pendidikan alternatif, tetapi fondasi pembangunan sosial. Masyarakat harus diberi akses ilmu agar mampu bangkit dan mandiri,” ujar Saifullah Yusuf.
Pendekatan ini menempatkan pendidikan sebagai sarana pemberdayaan masyarakat agar memiliki kemampuan bertahan dan berkembang secara mandiri.
Ketika masyarakat memiliki pengetahuan dan keterampilan, maka mereka tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga aktor utama dalam pembangunan daerahnya.
Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa inflasi tahunan per Maret 2025 berada pada angka 1,03 persen. Angka ini menunjukkan bahwa inflasi masih dalam kategori terkendali secara umum, meskipun tetap perlu diwaspadai.
Namun demikian, BPS juga mencatat bahwa inflasi bulanan pada periode yang sama mengalami kenaikan sebesar 1,65 persen. Peningkatan ini dipicu oleh naiknya harga pada kelompok makanan, minuman, serta energi rumah tangga.
Hal ini menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah agar dapat merancang langkah taktis dalam menekan gejolak harga yang berpotensi memberatkan masyarakat.
