Parigi Moutong, gemasulawesi - Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, tengah berupaya meningkatkan ekspor durian melalui kerja sama strategis antara para petani dengan pihak perbankan.
Upaya ini diwujudkan dengan digelarnya rapat koordinasi bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Asosiasi Perkebunan Durian Indonesia (Apdurin), dan dinas-dinas terkait yang memiliki peran penting dalam kemajuan sektor pertanian, khususnya ekspor durian.
Rapat tersebut berlangsung di ruang kerja Sekretaris Daerah pada Jumat, 7 Februari 2025, dan dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Zulfinasran sebelum kemudian dilanjutkan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Mawardin.
Langkah ini menjadi bagian dari strategi daerah dalam memanfaatkan potensi komoditas lokal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, mengingat tingginya permintaan pasar luar negeri terhadap durian asal Parigi Moutong.
Dalam rapat tersebut, pihak OJK melalui Aryo menyampaikan pentingnya adanya landasan hukum berupa dokumen kerja sama antara petani dan pihak perbankan sebagai bentuk kesiapan menghadapi ekspor perdana durian.
“Dengan rencanakan ekspor perdana nantinya, kami ingin mengambil satu sesi untuk membuat dokumen perjanjian kerjasama antara para petani durian dengan pihak perbankan,” ujarnya.
Rencana ekspor ini dinilai dapat memberi dampak besar terhadap perputaran ekonomi lokal. Tercatat potensi nilai ekonomi dari ekspor durian ini bisa mencapai Rp16 miliar.
Selain kerja sama finansial, Aryo juga menyampaikan bahwa pihaknya bersama mitra akan menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) kepada para petani guna mengurangi risiko kegagalan dalam sektor pertanian.
Hal ini menjadi bagian dari jaminan agar petani siap secara pengetahuan dan praktik dalam meningkatkan hasil panennya, dan perbankan pun siap memberikan dukungan bila kendala terjadi di lapangan.
Sekretaris Daerah Zulfinasran dalam kesempatan tersebut memberikan apresiasi atas dukungan OJK dan perbankan terhadap kemajuan sektor pertanian, khususnya petani durian di wilayah Parigi Moutong.
Ia menekankan pentingnya Bimtek tidak hanya menyasar petani sebagai pelaksana teknis di lapangan, namun juga menyentuh aspek penguatan kapasitas sumber daya manusia penyuluh pertanian.
“Penyuluh juga harus diberikan Bimtek yang berkaitan dengan metode baru,” tegasnya.
Menurutnya, penguatan kompetensi penyuluh sejalan dengan kebijakan pemerintah daerah dalam meningkatkan kemampuan pegawai, terutama di bidang pertanian. Penyuluh pertanian perlu memahami metode baru agar mampu membimbing petani secara maksimal dan adaptif terhadap perkembangan teknologi serta pola pertanian modern.
Lebih lanjut, Zulfinasran juga menyoroti pentingnya pelibatan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dalam rantai distribusi dan pengembangan usaha durian.
Ia berharap agar desa-desa yang belum memiliki Bumdes dapat menjalin kemitraan dengan desa atau kelurahan terdekat yang telah memiliki Bumdes aktif, guna mendukung keberlanjutan ekonomi desa.
“Untuk itu diharapkan adanya kerjasama antar Desa dan Kelurahan,” ujarnya.
Tak kalah penting, ia juga menegaskan perlunya pengawasan terhadap penggunaan pupuk oleh petani. Hal ini merespon temuan tingginya kadar zat kimia dalam beras di zona merah. Untuk itu, penggunaan pupuk organik menjadi sangat penting demi menjamin kualitas hasil pertanian dan kesehatan konsumen.
