Parigi Moutong, gemasulawesi - Sekretaris Kabupaten (Sekab) Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, Zulfinasran menegaskan pentingnya netralitas aparatur sipil negara (ASN) menjelang pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada yang dijadwalkan berlangsung pada hari Rabu, 16 April 2025.
Penegasan ini disampaikan langsung oleh Zulfinasran saat membuka rapat koordinasi (Rakor) Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), yang digelar di aula lantai dua kantor bupati pada hari Kamis, 10 April 2025.
Rakor ini turut dihadiri oleh para camat dan sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) yang berada di wilayah Kabupaten Parigi Moutong.
Dalam suasana rapat yang serius namun penuh komitmen, Zulfinasran menekankan bahwa ASN harus berpegang pada nilai profesionalisme dan tidak melibatkan diri dalam politik praktis.
Sikap ini diperlukan demi menjaga kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan yang adil dan tidak berpihak.
Sebagai bagian dari sistem pemerintahan, ASN dituntut menjaga stabilitas serta mendukung demokrasi dengan cara yang bersih. Zulfinasran menegaskan kembali pentingnya menjaga posisi netral dalam menghadapi momen politik seperti PSU Pilkada.
“Oleh karena itu, saya menegaskan sekarang bahwa, netralitas ASN adalah harga mati,” ucapnya.
Pernyataan tegas ini menandai komitmen Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong untuk menempatkan ASN di jalur yang benar sesuai amanat undang-undang.
Tidak hanya sekadar menjauh dari praktik politik praktis, ASN juga diingatkan untuk tetap profesional dalam menjalankan tugas pelayanan publik secara maksimal, terutama saat tensi politik menjelang pemungutan suara meningkat.
Zulfinasran menyebut bahwa pemungutan suara ulang adalah bagian dari proses demokrasi yang harus dihormati. Proses ini memerlukan dukungan semua pihak untuk menjamin keberlangsungannya secara damai dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
“PSU yang akan kita laksanakan merupakan bagian dari proses demokrasi yang harus kita hormati dan dukung dengan sebaik-baiknya.” kata Zulfinasran.
Ia melanjutkan dengan ajakan agar semua pihak menjaga kondisi daerah agar tetap stabil dan aman selama berlangsungnya PSU. Menurutnya, ketenangan dan kedamaian sangat menentukan kelancaran pelaksanaan pesta demokrasi tersebut.
“Untuk itu, mari kita jaga suasana agar tetap kondusif, aman, dan damai serta memastikan seluruh proses berjalan sesuai aturan yang berlaku,” tambahnya.
Lebih jauh, Zulfinasran juga menekankan pentingnya pengawasan internal di lingkungan pemerintahan. Tidak hanya tugas Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), pengawasan juga menjadi tanggung jawab semua pihak termasuk unsur Forkopimda, jajaran pemda, dan masyarakat luas. Ia mengingatkan bahwa setiap ASN harus menunjukkan integritas tinggi demi menjaga nilai-nilai demokrasi.
“Kita harus menjadi contoh bagi masyarakat dalam menegakan nilai-nilai demokrasi dan integritas,” ujarnya.
