Bupati Minta Gubernur Sulteng Bantu Bangun Jalan Kantong Produksi di Sigi

<p>Foto: Bupati Minta Gubernur Sulteng Bantu Bangun Jalan Kantong Produksi di Sigi.</p>
Foto: Bupati Minta Gubernur Sulteng Bantu Bangun Jalan Kantong Produksi di Sigi.

Gemasulawesi– Bupati Sigi Mohamad Irwan, meminta ke Gubernur Sulawesi Tengah untuk membantu pembangunan jalan kantong produksi pertanian di wilayah Kecamatan Kulawi Selatan.

“Saya telah menyampaikan hal itu dalam rapat koordinasi bersama Pemerintah Provinsi Sulawasi Tengah dipimpin Wakil Gubernur Ma’mun Amir, di Kota Palu beberapa waktu lalu,” ungkap Irwan, belum lama ini.

Menurut dia, daerah-daerah potensi pertanian seperti Gimpu, Peana dan Kalamantan yang berbatasan langsung dengan Sulawesi Selatan, sangat membutuhkan infastruktur jalan kantong produksi pertanian untuk pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat.

Baca juga: Miliki Sabu, Polisi Amankan Dua Warga Sigi Sulteng

Kondisi itu kata dia, telah disampaikannya kepada Gubernur Rusdy Mastura, saat Mohamad Irwan bersilaturahim dengan Gubernur. Kemudian, saat Gubernur mengunjungi Kantor Bupati Sigi di Dolo.

Pihaknya sangat optimis, dengan terbukanya jalan-jalan kantong pertanian itu, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi dapat meningkatkan ekonomi masyarakat dan menekan inflasi daerah saat ini.

Dia mengemukakan, Sigi merupakan daerah potensial pertanian, dan sebagian besar potensi pertanian itu berada di wilayah saat ini masih terisolir, karena belum ada akses jalan yang dapat dilalui.

Akibatnya, masyarakat petani sulit untuk mendistribusi hasil-hasil pertanian mereka ke pasar, utamanya mereka yang berada di wilayah pegunungan.

Menurut dia, minimnya infastruktur jalan ke daerah-daerah yang masih terisolir saat ini, membuat masyarakat petani sulit untuk berkembang dari sisi ekonomi dan peningkatan taraf hidup.

“Sebagian besar kecamatan khususnya di wilayah pegunungan masih terisolir disebabkan akses jalan sulit,” sebutnya.

Baca Juga: Kemenkes Sebut Tipis Kemungkinan Hepatitis Misterius Menjadi Pandemi

Dia pun mengharapkan, bantuan dari Pemerintah Provinsi Sulteng untuk membangun infastruktur di daerah itu, dalam rangka percepatan peningkatan ekonomi masyarakat dan daerah.

“Pembangunan infastruktur dapat menjadi salah satu upaya untuk mencegah terjadinya peningkatan dan perluasan inflasi daerah,” ujarnya.

Diketahui, Sigi sebagai kabupaten yang dimekarkan dengan luas wilayah mencapai 5.196,02 kilometer persegi dan memiliki jumlah penduduk sebanyak 245.057 jiwa yang tersebar di 177 desa dan 16 kecamatan.

Terus berupaya melakukan pemetaan wilayah diberbagai aspek bidang pembangunannya, termasuk pengembangan infrastruktur yang ada.

Namun, hingga saat ini pula masih banyak terdapat wilayah terpencil di Kabupaten Sigi yang masih terisolir. (***)

Baca juga: Miliki Sabu, Polisi Amankan Dua Warga Sigi Sulteng

...

Artikel Terkait

wave

Wakil Rakyat Setuju Lanjutkan Pembahasan KUA-PPAS Parimo 2021

DPRD Parimo, Sulawesi Tengah setuju lanjutkan pembahasan KUA-PPAS 2021 untuk dibahas menjadi Rancangan Perda APBD Perubahan 2021.

Lima Pelaku Curanmor di Parigi Moutong Terancam 9 Tahun Penjara

Lima pelaku asal Kecamatan Lambunu, Parigi Moutong, Sulawesi Tengah terancam hukuman sembilan tahun penjara, terlibat kasus Curanmor.

Gubernur Sulawesi Tengah Harap Perusda dapat Tingkatkan Fiskal Daerah

Gubernur Sulawesi Tengah, H Rusdy Mastura berharap Perusda PT Pembangunan Sulawesi Tengah dapat meningkatkan fiskal daerah.

Sulawesi Tenggara Dukung RUU Daerah Kepulauan Usulan DPD RI

Gubernur Sulawesi Tenggara, Ali Mazi menyatakan dukungannya RUU Daerah Kepulauan diusulkan DPD RI, grand desain akselerasi pembangunan

PLN Sulutenggo Paparkan Investasi Jaringan Listrik di Sulawesi Tengah

GM Unit Induk PT PLN Sulutenggo memaparkan sejumlah investasi jaringan listrik di beberapa daerah di Provinsi Sulawesi Tengah.

Berita Terkini

wave

Ribuan Ojol Gelar Aksi di DPR, 6.118 Personel Gabungan Dikerahkan Amankan Unjuk Rasa

Aksi ribuan pengemudi ojol di DPR/MPR dikawal 6.118 personel. Massa sampaikan tujuh tuntutan, termasuk revisi RUU.

Pemohon Minta MK Hapus Kolom Agama dari KTP dan KK

Pemohon minta hapus data agama di KTP dan KK karena risiko diskriminasi dan pelanggaran hak asasi warga.

KPK Ungkap Dugaan Korupsi Kuota Haji, Pansus DPR Soroti Pembagian Tambahan yang Menyimpang

KPK dan DPR mengusut dugaan korupsi kuota haji 2023–2024, termasuk jual beli kuota dan pelanggaran aturan pembagian.

KPK Benarkan Pengembalian Uang oleh Khalid Basalamah dalam Kasus Kuota Haji

KPK mengonfirmasi pengembalian dana oleh Khalid Basalamah terkait kuota haji, serta ungkap kerugian negara capai Rp1 triliun.

Komisi II Desak Mendagri Hentikan Pemangkasan Dana Transfer Daerah

Ketua Komisi II DPR minta Mendagri hentikan pengurangan dana transfer demi menjaga ekonomi dan stabilitas daerah.


See All
; ;