Kisruh Dugaan Minta Fee dan Main Tambang Wabup Parigi Moutong Dapatkan Perhatian Politisi Muda PKS, Uki: Makzulkan Jika Terbukti

Ket Foto: Muhammad Basuki Politisi Muda PKS (kiri) dan Ketua  Komisi IV Sutoyo (kanan)
Ket Foto: Muhammad Basuki Politisi Muda PKS (kiri) dan Ketua Komisi IV Sutoyo (kanan) Source: (Foto/Dok Pribadi)

Parigi moutong, gemasulawesi – Kisruh berkaitan dengan dugaan Wakil Bupati Parigi moutong minta fee dan bermain tambang mendapatkan perhatian dari politisi muda PKS, Muhamad Basuki.

Menurutnya, hal itu penting untuk mendapatkan perhatian mengingat sebagai pejabat tentu tidak boleh menyalahgunakan kewenangannya.

“Saya baca artikel berkaitan itu, menurut saya memang harus kita panggil dinasnya untuk mengambil klarifikasi memastikan informasi itu. Jika benar maka bisa saja dilanjutkan membentuk pansus untuk mendalami persoalan yang ada,” terangnya Senin, 8 Agustus 2025.

Baca Juga:
Belajar dari Pemakzulan Fadli Hasan, Wabup Parigi Moutong Abdul Sahid Bisa Bernasib Sama

Lanjut Uki sapaan akrabnya, polemik berkaitan isu fee dan tambang itu sangat sensitif, jika terbukti maka Wabup Parigi Moutong, Abdul sahid harus siap dengan konsekwensinya.

Apalagi kata dia, jika ada pihak yang merasa dirugikan dan melaporkan persoalan tersebut tentu bisa berdampak pada kewibawaan pemerintah.

“Pak wabup secepatnya membuat klarifikasi terkait isu ini, agar tdk menjadi polemik berkepanjangan, agar tidak mengulang kejadian pemakzulan Wabup Gorontalo,” terangnya.

Baca Juga:
Selain Diisukan Meminta Setoran Tambang Ilegal, Wabup Parigi Moutong Diduga Juga Miliki Tiga Blok Tambang

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Parigi moutong, Sutoyo yang dikonfirmasi mengaku baru tiba dari menghadiri Rakernas Nasdem di Makassar.

Berkaitan dengan sejumlah pemberitaan media ini terkait dugaan permintaan fee dan main tambang Wabup Parigi moutong, dirinya mengaku akan mendalaminya saat tiba di Parigi nanti.

“Saya baru tiba dari Rakernas Nasdem di Makassar, berkaitan dengan persoalan itu sudah saya sudah baca artikelnya. Kita akan dalami,” katanya.

Sebagai langkah awal nanti dirinya akan meminta instansi terkait untuk dimintai keterangan dan mengusulkan pemanggilan Wabup untuk dimintai keterangan. (fan)

...

Artikel Terkait

wave

Unej Tarik Mahasiswa KKN Kolaboratif dari Lumajang Akibat Maraknya Pencurian Motor

Universitas Jember memulangkan mahasiswa KKN Kolaboratif 2025 dari Lumajang lebih awal menyusul maraknya kasus pencurian motor.

Patroli Gabungan Gagalkan Aksi Bom Ikan di Talatako, Dua Pelaku Ditangkap

Petugas gabungan Satpolairud dan Dinas Perikanan Tojo Una-Una berhasil menangkap dua pelaku pengeboman ikan dalam patroli laut rutin.

Komnas HAM Soroti Vonis Mati untuk In Dragon dalam Kasus Pembunuhan dan Pemerkosaan di Pariaman

Komnas HAM menilai vonis mati terhadap In Dragon melanggar nilai HAM, meski mengakui perlunya hukuman tegas atas tindak kejahatannya.

Klarifikasi Bupati Pati: Kenaikan PBB Tak Diberlakukan untuk Semua Wajib Pajak

Bupati Pati, Sudewo, luruskan isu kenaikan PBB-P2 dan tegaskan komitmen benahi infrastruktur serta ajak warga jaga kondusivitas.

Harapan Terakhir PSU Papua: Wamendagri dan KPU Pastikan Kelancaran Proses

Wamendagri Ribka Haluk berharap PSU di Papua jadi yang terakhir, KPU pastikan logistik dan pelaksanaan berjalan lancar di seluruh wilayah.

Berita Terkini

wave

4 Pengedar Sabu Jaringan Parigi Moutong Ditangkap, Barang Bukti 26,62 Gram Disita

Polda Sulteng tangkap 4 pengedar sabu di 3 TKP Parigi Moutong. Total barang bukti 26,62 gram sabu disita dalam operasi 19 Juli 2026.

DPRD Parigi Moutong Desak Kementan Buka Kuota Saprodi Antisipasi Gagal Panen

DPRD Parigi Moutong mendesak Kementan buka transparansi kuota bantuan saprodi per kecamatan demi cegah gagal panen akibat ledakan hama weren

Anggota DPRD Parigi Moutong Kecam Manajemen Kedaruratan dan Kelalaian Administrasi Rujukan

Krisis pelayanan kesehatan Parigi Moutong memicu protes keras DPRD setelah kelalaian rujukan menyebabkan nyawa warga melayang sia sia.

DPRD Parigi Moutong Desak Transparansi Dana CSR Perusahaan Swasta Saat Ruang Fiskal Menyusut

DPRD Parigi Moutong bersiap membentuk Pansus untuk mengusut tata kelola dana CSR perusahaan swasta yang dinilai tidak transparan.

PAD Parigi Moutong Tembus 106 Persen Saat Total Pendapatan Anggaran 2025 Meleset dari Target

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Parigi Moutong TA 2025 sukses tembus 106,08%. Simak rincian APBD, nilai SiLPA, dan raihan opini WTP


See All
; ;