Wacana hak Angket Bergulir di Paripurna, Posisi Wabup Parigi Moutong Terancam Dimakzulkan

Ilustrasi Hak Angket
Ilustrasi Hak Angket Source: (Ilustrasi/canva pro/gemasulawesi)

 

Parigi moutong, gemasulawesi – Ibarat telur diujung tanduk, posisi Wakil Bupati Parigi moutong Abdul Sahid terancam akan dimakzulkan.

Pasalnya wacana makzulkan Wakil Bupati Parigi Moutong, Abdul Sahid mulai bergulir di gedung DPRD saat paripurna beberapa Anggota legislatif menyebutkan jika terbukti akan menggunakan Hak legislatif dalam mengajukan hak angket.

Sumber terpercaya di gedung DPRD Kabupaten Parigi moutong, menyebutkan jika saat ini dugaan kasus yang menimpa Wabup Parigi moutong sudah menjadi perbincangan serius di kalangan anggota DPRD khususnya asal Partai pengusung.

Baca Juga:
Wabup Parigi Moutong Sebut Pemberitaan Media Tidak Benar, Abdul Sahid Beralibi Ada Oknum Jual Nama

Belum lagi partai oposisi yang saat ini juga sedang mempelajari duduk persoalan kasus dugaan minta fee yang dilakukan oleh Wabup Parigi moutong, Abdul Sahid.

Menurut sumber resmi gemasulawesi di gedung DPRD Parigi moutong, beberapa anggota legislatif DPRD bahkan sudah mengklarifikasi langsung kepihak yang sebelumnya disebut sebut dalam pemberitaan media ini.

“Mereka mengakui kejadian dalam pemberitaan itu benar, dalam penelusuran lanjutan justeru ditemukan fakta-fakta baru lainnya yang masih berkaitan dengan dugaan meminta fee proyek,” ungkap sumber.

Baca Juga:
Belajar dari Pemakzulan Fadli Hasan, Wabup Parigi Moutong Abdul Sahid Bisa Bernasib Sama

Jadi kata sumber, berkaitan dengan kebenaran isu pemberitaan beberapa anggola legislatif sebenarnya sudah mengetahui kebenarannya.

Sehingga, permintaan klarifikasi saat paripurna itu hanya sekedar untuk mendengar jawaban Wabup Parigi moutong, Abdul Sahid.

“Kalau kebenaran sebagian anggota legislatif, sudah tahu. Hanya persoalan formalitas saja permintaan klarifikasi di Paripurna itu,” pungkas sumber. (fan)

...

Artikel Terkait

wave

Wabup Parigi Moutong Sebut Pemberitaan Media Tidak Benar, Abdul Sahid Beralibi Ada Oknum Jual Nama

Sebut pemberitaan media tidak benar, Abdul Sahid beralibi ada yang telah memanfaatkan menjual namanya terkait minta fee tambang.

Sejumlah Guru di Parimo Mendaparkan Penghargaan Oleh Bupati dalam Pengukuhan Pengurus PGRI Parimo

Bupati Parimo kukuhkan pengurus PGRI 2025–2030 dan anugerahkan gelar “Bunda Guru Kabupaten Parimo” kepada Hj. Hestiwati Nanga.

Sejumlah Kepala Daerah di Sulsel Sambut Baik Uji Coba Pesawat Amfibi sebagai Solusi pada Wilayah Kepulauan

Uji coba pesawat amfibi sebagai solusi pada wilayah kepulauan disambut baik oleh sejumlah kepala daerah di Sulawesi Selatan.

Kisruh Dugaan Minta Fee dan Main Tambang Wabup Parigi Moutong Dapatkan Perhatian Politisi Muda PKS, Uki: Makzulkan Jika Terbukti

Jika terbukti terlibat dalam kisruh persoalan fee dan tambang Wabup Parigi moutong dimungkinkan untuk dicopot dari jabatannya.

Unej Tarik Mahasiswa KKN Kolaboratif dari Lumajang Akibat Maraknya Pencurian Motor

Universitas Jember memulangkan mahasiswa KKN Kolaboratif 2025 dari Lumajang lebih awal menyusul maraknya kasus pencurian motor.

Berita Terkini

wave

Misteri Ongka: Mengapa Satu Tersangka Sabu "Menguap" dari SPDP Polda Sulteng?

Nama Robi tak tercantum dalam SPDP kasus sabu Parigi Moutong meski sempat diamankan bersama barang bukti. Pelepasannya oleh Ditresnarkoba

4 Pengedar Sabu Jaringan Parigi Moutong Ditangkap, Barang Bukti 26,62 Gram Disita

Polda Sulteng tangkap 4 pengedar sabu di 3 TKP Parigi Moutong. Total barang bukti 26,62 gram sabu disita dalam operasi 19 Juli 2026.

DPRD Parigi Moutong Desak Kementan Buka Kuota Saprodi Antisipasi Gagal Panen

DPRD Parigi Moutong mendesak Kementan buka transparansi kuota bantuan saprodi per kecamatan demi cegah gagal panen akibat ledakan hama weren

Anggota DPRD Parigi Moutong Kecam Manajemen Kedaruratan dan Kelalaian Administrasi Rujukan

Krisis pelayanan kesehatan Parigi Moutong memicu protes keras DPRD setelah kelalaian rujukan menyebabkan nyawa warga melayang sia sia.

DPRD Parigi Moutong Desak Transparansi Dana CSR Perusahaan Swasta Saat Ruang Fiskal Menyusut

DPRD Parigi Moutong bersiap membentuk Pansus untuk mengusut tata kelola dana CSR perusahaan swasta yang dinilai tidak transparan.


See All
; ;