Disdikbud Parigi Moutong Gelar Workshop ASN, Fokus Penyusunan Angka Kredit, E-Kinerja, dan Kedisiplinan Pegawai

Workshop yang dilakukan oleh  Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Parigi Moutong.
Workshop yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Parigi Moutong. Source: Foto Akbar

Daerah, gemasulawesi.com - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) menyelenggarakan workshop terkait penyusunan angka kredit, E-Kinerja, dan kedisiplinan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Kegiatan ini dijadwalkan berlangsung selama dua hari, dari 30 hingga 31 Juli 2025, bertempat di Aula Disdikbud Parigi Moutong.

Hal tersebut disampaikan Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Parigi Moutong, Sunarti, saat ditemui wartawan di ruang kerjanya Rabu, 30 Juli 2025.

Ia menjelaskan, workshop ini diselenggarakan oleh bagian sekretariat Disdikbud bekerja sama dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPKSDM) Parimo.

Baca Juga:
Ribuan Ojol Gelar Aksi di DPR, 6.118 Personel Gabungan Dikerahkan Amankan Unjuk Rasa

Sunarti menambahkan, penyusunan angka kredit menjadi tanggung jawab masing-masing ASN untuk memperoleh poin sesuai target yang telah ditetapkan.

Kenaikan dari IIIA ke IIIB bergantung pada perhitungan angka kredit yang menyesuaikan pangkat dan total poin ASN.

Ia juga menuturkan, sistem penilaian kinerja yang sebelumnya dilakukan secara manual kini telah beralih ke digital.

“Kinerja mereka dinilai menggunakan sistem E-Kinerja,” jelasnya.

Baca Juga:
Keluarga Desak Polisi Ungkap Motif Pembunuhan Kepala Cabang Bank di Jakarta

Sunarti menjelaskan bahwa penetapan sasaran kerja bagi pegawai disesuaikan dengan ketentuan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PANRB).

Sementara itu, guru dan tenaga fungsional memiliki mekanisme penilaian kinerja yang berbeda.

Mereka menggunakan platform Merdeka Mengajar untuk melaksanakan sistem kinerja secara digital.

“Guru dan ASN yang melanggar akan menerima sanksi,” ujarnya.

Baca Juga:
KPK Ungkap Dugaan Korupsi Kuota Haji, Pansus DPR Soroti Pembagian Tambahan yang Menyimpang

Ia menambahkan, kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman serta memperkuat pengetahuan guru dan ASN mengenai sistem kinerja pegawai, pungkasnya. (*/Zahra)

...

Artikel Terkait

wave

Parigi Moutong Luncurkan SIPADI sebagai Langkah Transformasi Digital Guna Permudah Akses Layanan Publik Berbasis Online

Pemkab Parimo memperkenalkan sistem bernama SIPADI, singkatan dari Sistem Pelayanan Publik Secara Online di Kabupaten Parigi Moutong.

Satbrimob Polda Sulteng Dirikan Dapur Lapangan di Poso sebagai Respons Cepat Polri terhadap Dampak Gempa Bumi

Satbrimob Polda Sulteng mendirikan dapur lapangan demi membantu kebutuhan dasar para pengungsi gempa bumi Poso

Satlantas Polres Bone Bolango Gelar Pelatihan Tanggap Darurat pada Kecelakaan Lalu Lintas

Bersama dengan Jasa Raharja dan Polda Gorontalo, Satlantas Polres Bone Bolango menggelar pelatihan tanggap darurat pada lakalantas.

Satgas Damai Cartenz Evakuasi Korban KKB, Perkuat Pengamanan dan Kejar Pelaku

Satgas Damai Cartenz evakuasi korban sipil KKB di Papua, tegaskan komitmen keadilan, kemanusiaan, dan peningkatan keamanan wilayah.

BMKG Catat 113 Gempa Susulan Pascagempa Magnitudo 6,0 di Poso, Warga Diminta Waspada Aktivitas Seismik Lanjutan

BMKG berikan peringatan kepada masyarakat di Poso, Sulawesi Tengah, usai mencatat sebanyak 113 aktivitas gempa bumi susulan

Berita Terkini

wave

Sisa Anggaran Parigi Moutong Capai 41 Miliar, Bupati Sebut Terganjal Aturan Dana Pusat

Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong menyisakan anggaran 41 miliar rupiah di tengah kondisi jalur Lambunu Palapi yang rusak parah.

Parigi Moutong Genjot Layanan Medis, Stunting, hingga Infrastruktur

Pemda Parigi Moutong merombak anggaran untuk perbaiki fasilitas medis, atasi malaria, stunting, hingga tuntaskan anak putus sekolah.

DPRD Parigi Moutong Sindir Soal Jalan Rusak Yang Ditambal Polisi

Anggota DPRD Basuki kritik keras Pemkab Parigi Moutong akibat infrastruktur buruk hingga polisi harus turun tangan menambal jalan rusak.

Dana CSR Parigi Moutong Gelap, Anggota DPRD Usul Bentuk Pansus

Anggota DPRD Parigi Moutong Mohammad Fadli mengkritik keras tata kelola dana CSR perusahaan yang tidak transparan dan mengusulkan pansus.

Sengkarut Anggaran Parigi Moutong, Dana Non Kapitasi Puskesmas Palasa Belum Dibayar Sejak 2024

Pemda Parigi Moutong menunggak dana non kapitasi Puskesmas Palasa sejak 2024 hingga 2026. Pelayanan kesehatan masyarakat terganggu.


See All
; ;