Disdikbud Parigi Moutong Gelar Workshop ASN, Fokus Penyusunan Angka Kredit, E-Kinerja, dan Kedisiplinan Pegawai

Workshop yang dilakukan oleh  Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Parigi Moutong.
Workshop yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Parigi Moutong. Source: Foto Akbar

Daerah, gemasulawesi.com - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) menyelenggarakan workshop terkait penyusunan angka kredit, E-Kinerja, dan kedisiplinan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Kegiatan ini dijadwalkan berlangsung selama dua hari, dari 30 hingga 31 Juli 2025, bertempat di Aula Disdikbud Parigi Moutong.

Hal tersebut disampaikan Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Parigi Moutong, Sunarti, saat ditemui wartawan di ruang kerjanya Rabu, 30 Juli 2025.

Ia menjelaskan, workshop ini diselenggarakan oleh bagian sekretariat Disdikbud bekerja sama dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPKSDM) Parimo.

Baca Juga:
Ribuan Ojol Gelar Aksi di DPR, 6.118 Personel Gabungan Dikerahkan Amankan Unjuk Rasa

Sunarti menambahkan, penyusunan angka kredit menjadi tanggung jawab masing-masing ASN untuk memperoleh poin sesuai target yang telah ditetapkan.

Kenaikan dari IIIA ke IIIB bergantung pada perhitungan angka kredit yang menyesuaikan pangkat dan total poin ASN.

Ia juga menuturkan, sistem penilaian kinerja yang sebelumnya dilakukan secara manual kini telah beralih ke digital.

“Kinerja mereka dinilai menggunakan sistem E-Kinerja,” jelasnya.

Baca Juga:
Keluarga Desak Polisi Ungkap Motif Pembunuhan Kepala Cabang Bank di Jakarta

Sunarti menjelaskan bahwa penetapan sasaran kerja bagi pegawai disesuaikan dengan ketentuan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PANRB).

Sementara itu, guru dan tenaga fungsional memiliki mekanisme penilaian kinerja yang berbeda.

Mereka menggunakan platform Merdeka Mengajar untuk melaksanakan sistem kinerja secara digital.

“Guru dan ASN yang melanggar akan menerima sanksi,” ujarnya.

Baca Juga:
KPK Ungkap Dugaan Korupsi Kuota Haji, Pansus DPR Soroti Pembagian Tambahan yang Menyimpang

Ia menambahkan, kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman serta memperkuat pengetahuan guru dan ASN mengenai sistem kinerja pegawai, pungkasnya. (*/Zahra)

...

Artikel Terkait

wave

Parigi Moutong Luncurkan SIPADI sebagai Langkah Transformasi Digital Guna Permudah Akses Layanan Publik Berbasis Online

Pemkab Parimo memperkenalkan sistem bernama SIPADI, singkatan dari Sistem Pelayanan Publik Secara Online di Kabupaten Parigi Moutong.

Satbrimob Polda Sulteng Dirikan Dapur Lapangan di Poso sebagai Respons Cepat Polri terhadap Dampak Gempa Bumi

Satbrimob Polda Sulteng mendirikan dapur lapangan demi membantu kebutuhan dasar para pengungsi gempa bumi Poso

Satlantas Polres Bone Bolango Gelar Pelatihan Tanggap Darurat pada Kecelakaan Lalu Lintas

Bersama dengan Jasa Raharja dan Polda Gorontalo, Satlantas Polres Bone Bolango menggelar pelatihan tanggap darurat pada lakalantas.

Satgas Damai Cartenz Evakuasi Korban KKB, Perkuat Pengamanan dan Kejar Pelaku

Satgas Damai Cartenz evakuasi korban sipil KKB di Papua, tegaskan komitmen keadilan, kemanusiaan, dan peningkatan keamanan wilayah.

BMKG Catat 113 Gempa Susulan Pascagempa Magnitudo 6,0 di Poso, Warga Diminta Waspada Aktivitas Seismik Lanjutan

BMKG berikan peringatan kepada masyarakat di Poso, Sulawesi Tengah, usai mencatat sebanyak 113 aktivitas gempa bumi susulan

Berita Terkini

wave

Inilah Sinopsis Film Greenland 2: Migration, Perjalanan yang Berbahaya setelah Bencana yang Mengakhiri Peradaban

Sekuel film Greenland, berjudul Greenland 2: Migration, akan tiba awal 2026 nanti, menceritakan kisah kehidupan setelah bencana

Membisu di Balik Deru Alat Berat: Teka-teki Bungkamnya Polres Parigi Moutong dalam Pusaran Tambang Ilegal Buranga

Kinerja Polres Parigi moutong tampaknya perlu dievaluasi berkaitan dengan keberadaan tambang ilegal buranga yang dinilai tak tersentuh hukum

Nasib Nyawa di Gunung Nasalane: Menanti Keadilan yang Belum Menyentuh Dg Aras

Hukum yang tak bertaring dihadapan pemodal tambang ilegal, hampir terjadi disemua titik PETI yang tersebar di Parigi moutong.

Tebalnya Tembok "Imunitas" Tambang Ilegal Buranga: Mengapa Hukum Tak Berdaya Dihadapan Reni?

Polres Parigi Moutong dinilai tak bertaring dihadapan Reni salah satu tokoh sentral dibalik beroperasinya tambang ilegal di Desa Buranga.

Diduga Kebal Hukum, Kelompok Haji Anjas, Mustari dan Ahmad Geser Operasi Tambang Ilegal ke Desa Buranga

Dugaan kebal hukum pengelola PETI di Desa Buranga mencuat, seolah tidak perduli hukum aktifitas tambang ilegal Buranga tetap beroperasi.


See All
; ;