Proyek Infrastruktur Jalan Parigi Moutong Langganan Temuan BPK

<p>Proyek Infrastruktur Jalan Parigi Moutong Langganan Temuan BPK</p>
Proyek Infrastruktur Jalan Parigi Moutong Langganan Temuan BPK

Berita Parigi Moutong, gemasulawesi.com- Terkait, seringnya pekerjaan infrastruktur jalan menjadi langganan temuan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (LHP-BPK). Pansus LHP-BPK DPRD Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), memanggil Badan Inspektorat daerah untuk dimintai keterangannya.

Anggota Pansus DPRD Parigi Moutong, Muhammad Fadli, menjelaskan, perlu untuk didalami apa persoalan yang mendasar sehingga pekerjaan infrastruktur jalan kerap menjadi langganan temuan oleh BPK.

Baca: BPK RI Perwakilan Sulteng Periksa Alokasi Anggaran Vaksinasi dan Vokasi

“Kita merugi kalau ini terus terjadi setiap tahun. Mungkin kerugiannya bisa dikembalikan. Tetapi bagaimana dengan kualitas pekerjaannya? Berapa lama bisa dinikmati oleh masyarakat hasil kerja dengan kualitas dibawah standar?” tanya Fadli, dalam rapat Pansus LHP-BPK Selasa, 8 Februari 2022.

Untuk itu ia menyarankan, Pansus LHP-BPK untuk menunda memanggil instansi terkait pekerjaan, tetapi sebaiknya memanggil pihak Inspektorat sebagai Lembaga pengawas internal pemerintah daerah.

Inspektorat kata dia, penting dimintai keterangannya terkait upaya yang telah dilakukan dalam proses pengawasan secara internal.

“Karena kejadiannya berulang, tentu ada yang salah dan patut untuk diperbaiki. Kita dalami bersama dulu apa yang mendasari persoalan ini,” terangnya.

Baca: BPKP Minta Pemda Koordinasi Terkait Pengelolaan Keuangan Beresiko Hukum

Lanjut dia, jika bisa didapatkan persoalan mendasar terkait temuan berulang dalam pekerjaan infrastruktur jalan, maka diharapkan bisa dibenahi dengan baik sehingga tidak terus terjadi temuan yang sama.

Sementara itu, Ketua Pansus LHP-BPK, H. Suardi, mengatakan, pihak inspektorat belum bekerja maksimal dalam mengatasi persoalan temuan berulang ini.

“Seandainya, tupoksi Inspektorat jalan dengan baik, tentu hal seperti ini sulit untuk terjadi berulang,” ungkapnya.

Terkait temuan berulang ini kata dia, akan menjadi catatan khusus bagi Pansus LHP-BPK DPRD Parigi Moutong. Ia sepakat dengan pernyataan Fadli sebelumnya, pengembalian sejumlah uang tidak merubah kondisi pekerjaan itu menjadi lebih baik, malah meninggalkan hasil buruk yang dipastikan tidak akan bisa dinikmati lama oleh masyarakat Parigi Moutong. (wn/fan)

Baca: Jokowi Harap Cara Kerja BPK Menyesuaikan Situasi Pandemi

...

Artikel Terkait

wave

Ribuan Massa Kembali Menggelar Aksi Demo Tolak Tambang di Kasimbar

Aksi demo tolak tambang di gelar di Kecamatan Kasimbar, Parigi Moutong, aksi tersebut diikuti ribuan massa.

Parigi Moutong Berduka, Kehilangan Salah Satu Putra Terbaiknya

Parigi moutong kehilangan salah seorang putra daerah terbaik seorang tokoh tua berpengaruh khususnya di wilayah Kecamatan Parigi, Asmir Ntosa.

5.500 Hektar Sawah di Parigi Moutong Uji Coba Program IP 400

Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, Parigi Moutong uji coba 5.500 hektar terapkan program indeks pertanaman (IP) padi 400.

Ini Perkembangan Penerbitan SK PPPK Parigi Moutong Menurut BKPSDM

Hampir sebulan selesai pengisian Daftar Riwayat Hidup (DRH) bagi calon PPPK guru, bagaimana kabar penerbitan SK PPPK guru Parigi Moutong?

Harga Jual Minyak Goreng di Parigi Moutong Masih di Atas Rp 14 Ribu

Minyak goreng masih dijual dengan harga di atas Rp 14 ribu per liter pasar tradisional di Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi tengah.

Berita Terkini

wave

Sisa Anggaran Parigi Moutong Capai 41 Miliar, Bupati Sebut Terganjal Aturan Dana Pusat

Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong menyisakan anggaran 41 miliar rupiah di tengah kondisi jalur Lambunu Palapi yang rusak parah.

Parigi Moutong Genjot Layanan Medis, Stunting, hingga Infrastruktur

Pemda Parigi Moutong merombak anggaran untuk perbaiki fasilitas medis, atasi malaria, stunting, hingga tuntaskan anak putus sekolah.

DPRD Parigi Moutong Sindir Soal Jalan Rusak Yang Ditambal Polisi

Anggota DPRD Basuki kritik keras Pemkab Parigi Moutong akibat infrastruktur buruk hingga polisi harus turun tangan menambal jalan rusak.

Dana CSR Parigi Moutong Gelap, Anggota DPRD Usul Bentuk Pansus

Anggota DPRD Parigi Moutong Mohammad Fadli mengkritik keras tata kelola dana CSR perusahaan yang tidak transparan dan mengusulkan pansus.

Sengkarut Anggaran Parigi Moutong, Dana Non Kapitasi Puskesmas Palasa Belum Dibayar Sejak 2024

Pemda Parigi Moutong menunggak dana non kapitasi Puskesmas Palasa sejak 2024 hingga 2026. Pelayanan kesehatan masyarakat terganggu.


See All
; ;