Berita Parigi Moutong, gemasulawesi.com- Kepolisian daerah (Polda) Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), menginvestigasi dugaan anggota kepolisian langgar SOP dalam penanganan demo di Desa Siney Kabupaten Parigi Moutong.
Diketahui investigasi dilakukan terkait penanganan aksi demo Sabtu, 12 Februari 2022, tersebut telah menelan satu korban jiwa, Erfaldi (21) warga desa Tada diduga tewas tertembak peluru tajam pihak kepolisian.
Kabid Humas Polda Sulawesi tengah, Kombes, Didik Supranoto dalam konfrensi pers nya di Makopolres Parigi Moutong Senin, 14 Februari 2022, mengatakan, pihaknya akan menangani kasus penembakan itu dengan profesional.
Baca: Satu Aktivis Peserta Demo di Parigi Moutong Diduga Tewas Tertembak
Secara umum kepolisian kata dia, sudah menjalan SOP secara ketat terkait penanganan demonstrasi di Parigi Moutong.
“Rekan wartawan silahkan disampaikan kepada seluruh masyarakat untuk tetap tenang, tidak terprovokasi. Kasus ini dalam investigasi kami. Dan dilakukan secara professional, kami tidak pandang bulu siapapun itu akan kami tindak tegas sesuai aturan hukum yang berlaku,” tegasnya.
Lanjut dia, saat ini sudah 15 senjata anggota Kepolisian resort Parigi Moutong (Parimo) yang telah disita dan sedang diperiksa uji balistik mencocokkan dengan projektil peluru yang ada di TKP.
Lanjut Didik, terkait pengusutan dugaan kasus penembakan terhadap salah seorang warga desa Tada, kepolisian telah membentuk tim terdiri dari Propam, Irwasda, krimum dan mendapatkan backup dari Laboratorium forensik (Labfor) makassar.
Baca: Demo Tolak Tambang Blokade Jalan Poros Trans Sulawesi Parigi Moutong
“Propam telah memeriksa 17 orang anggota Polres Parigi moutong, terkait kasus penembakan tersebut, jika ada anggota terbukti langgar SOP kami akan tindak secara tegas,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, jika telah ada hasil dari tim Labfor, yang saat ini sedang mengolah TKP dan dipastikan ada kecocokan dengan salah satu dari 15 senjata yang diamankan. Maka kata dia, akan dilakukan gelar untuk memastikan pelaku penembakan.
Kepolisian kata dia tidak mempermasalahkan demo persoalan ijin tambang, tetapi kepolisian perlu mengambil sikap tegas terhadap kelompok unjuk rasa karena telah menutup akses jalan nasional.
Baca: Ribuan Massa Kembali Menggelar Aksi Demo Tolak Tambang di Kasimbar
Kata Didik, diketahui akses jalan nasional dimaksud adalah satu-satunya jalan yang menghubungkan Sulawesi tengah dengan dua provinsi lainnya.
Ia menambahkan, pihak kepolisian khwatir jika tidak bisa membuka akses jalan tersebut maka akan menimbulkan konflik baru bentrokan antara massa dengan pelintas yang tertahan.
“Dan potensi massa yang tertahan lebih banyak dibanding massa demo, itu pasti berpotensi konflik,” tuturnya.
Ia berharap, masyarakat bisa memberikan kepercayaan kepada kepolisian untuk mengusut persoalan penembakan sampai tuntas. (fan)
Baca: Kepolisian Ambil Sikap Tegas Bubarkan Pendemo di Parigi Moutong
