Sulawesi Tengah Dalam Waktu Dekat Bangun Kerjasama Industri Maritim

<p>Foto: Gubernur Sulawesi Tengah, Rusdy Mastura.</p>
Foto: Gubernur Sulawesi Tengah, Rusdy Mastura.

Berita sulawesi tengah, gemasulawesi– Gubernur Sulawesi Tengah menyebut dalam waktu dekat akan membangun kerjasama industri maritim.

“Pengembangan pusat industri maritim di Banggai, Banggai Kepulauan dan Banggai Laut. Termasuk konsulat Jepang untuk sektor perdagangan hasil nelayan,” ungkap Gubernur Sulawesi Tengah, Rusdi Mastura, saat rapat paripurna bersama DPRD Sulawesi Tengah, Selasa 6 Juli 2021.

Terkait industri maritim, rekomendasinya melakukan revisi Pergub Sulawesi Tengah nomor 42 Tahun 2017 tentang Pajak Air Permukaan, penyesuaian tarif dan cara perhitungannya.

Baca juga: Gubernur Sulawesi Tengah Target Produksi Udang 200 Ribu Ton

Melalui rapat paripurna, ia pun menyampaikan dalam waktu dekat akan menandatangi beberapa perjanjian kerjasama lainnya.

“Itu dalam rangka percepatan pemerintahan dan pembangunan di Sulawesi Tengah,” tuturnya.

Baca juga: Udang Vaname Buol, Komoditas Strategis Ekonomi Lokal

Ia menyebut, pemanfaatan berbagai potensi kekayaan alam dimiliki Sulawesi Tengah, untuk mengatasi masalah-masalah prioritas.

Contohnya, penanganan covid 19, pemulihan pascabencana 2018, penyelesaian konflik poso, penurunan angka kemiskinan hingga 7 persen dan peningkatan fiskal daerah.

Baca juga: 24 Ribu Jiwa di Parigi Moutong Sudah Disuntik Vaksin Covid 19 

Terkait potensi kekayaan alam, hasil perikanan dan industri maritim, Gubernur Rusdy Mastura menargetkan produksi udang Sulawesi Tengah sebanyak 200 ribu ton. Ditandai dengan penaburan udang vaname perdana di Parigi Moutong.

Baca juga: Berdayakan Warga Lokal, Strategi Pemda Buol Budidaya Udang

“Dengan potensi ini, kita harus mampu memproduksi 200 ribu ton. Kita memiliki garis pantai 6000 Km. Jadi sangat mungkin kita mencapai target itu,” ungkap Gubernur Sulawesi Tengah, Rusdy Mastura saat penaburan benur perdana di Parigi Moutong, Minggu 5 Juli 2021.

Baca juga: Gubernur Sulawesi Tengah Instruksikan PTM Terbatas Ditunda

Saat ini kata dia, pembangunan pembangkit listrik baru sudah harus dipersiapkan untuk memenuhi target produksi udang Sulawesi Tengah. Dan harus mengembangkan Pelabuhan Pantoloan sebagai pelabuhan Ekspor.

Baca juga: Wabup Pesan Berdayakan Warga Lokal di Tambak Udang Parigi Moutong

Ia menambahkan, perusahaan daerah harus memiliki peran besar untuk mengelola potensi produksi udang Sulawesi Tengah.

Baca juga: Gubernur Sulawesi Tengah Minta Percepat Rehab Rekon di Donggala

Laporan: Rafiq/Biro Humas Pemprov

...

Artikel Terkait

wave

Gubernur Sulawesi Tengah Minta Percepat Rehab Rekon di Donggala

Dengan gelontoran bantuan senilai Rp12 Miliar, Gubernur Sulawesi Tengah meminta percepatan rehab rekon di Kabupaten Donggala.

Kuota Seleksi PPPK Tenaga Guru Parigi Moutong Bisa Tidak Tercapai

Pada seleksi PPPK mendatang BKPSDM menilai kuota tenaga guru Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, bisa tidak tercapai.

24 Ribu Jiwa Sudah Disuntik Vaksin Covid 19 di Parigi Moutong

Satgas covid 19 menyebutkan sudah 24 ribu jiwa disuntik vaksin covid 19 di Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, sekitar 99 persen vial terpakai

Gubernur Sulawesi Tengah Instruksikan PTM Terbatas Ditunda

Gubernur Sulawesi Tengah instruksikan Pembelajaran Tatap Muka atau PTM terbatas ditunda hingga 2 Agustus 2021, saat pandemi covid 19.

Sulawesi Tengah Masuk Daftar Kota PPKM Mikro Ketat

Sulawesi Tengah masuk daftar 43 kota di luar Jawa-Bali dengan PPKM mikro ketat, diputuskan perpanjangan mulai 6 sampai 20 Juli 2021

Berita Terkini

wave

TNI AL dan BI Resmi Lepas Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 di Sulawesi Tengah

Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 memastikan distribusi rupiah layak edar di wilayah 3T, wujud sinergi TNI AL dan BI.

Ribuan Ojol Gelar Aksi di DPR, 6.118 Personel Gabungan Dikerahkan Amankan Unjuk Rasa

Aksi ribuan pengemudi ojol di DPR/MPR dikawal 6.118 personel. Massa sampaikan tujuh tuntutan, termasuk revisi RUU.

Pemohon Minta MK Hapus Kolom Agama dari KTP dan KK

Pemohon minta hapus data agama di KTP dan KK karena risiko diskriminasi dan pelanggaran hak asasi warga.

KPK Ungkap Dugaan Korupsi Kuota Haji, Pansus DPR Soroti Pembagian Tambahan yang Menyimpang

KPK dan DPR mengusut dugaan korupsi kuota haji 2023–2024, termasuk jual beli kuota dan pelanggaran aturan pembagian.

KPK Benarkan Pengembalian Uang oleh Khalid Basalamah dalam Kasus Kuota Haji

KPK mengonfirmasi pengembalian dana oleh Khalid Basalamah terkait kuota haji, serta ungkap kerugian negara capai Rp1 triliun.


See All
; ;