Berita Sulawesi Selatan, gemasulawesi – Status Rumah Sakit (RS) Ainun Habibie Parepare berpolemik, DPRD Sulawesi Selatan, meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan memperjelas status pengelolaannya. Berkaitan tentang program Rencana pembangunan Jangka Menengah (RPJM) tentang rencana pembangunan lima rumah sakit regional.
Hal itu diungkapkan Ketua Komisi E, Andi Muhammad Irfan AB saat rapat kerja di Kantor DPRD setempat, Makassar, pada Senin 04 Juli 2022.
“Kami meminta kejelasan status rumah sakit ini, apakah rumah sakit daerah milik Pemprov atau milik Pemerintah Kota Parepare. Dikarenakan ada berupa bantuan keuangan provinsi ke Pemkot Parepare,” ucap Ketua Komisi E, Andi Muhammad Irfan AB saat rapat kerja di kantor DPRD Kota Makassar, Senin 04 Juli 2022.
Legislator PAN juga meminta agar diperjelas siapa yang berhak mengelola rumah sakit jika status regional dikelola oleh Provinsi atau dimiliki oleh Pemda Parepare.
Baca: Diduga Jadi Korban Penculikan, Dua Anak di Makassar Dijadikan Jaminan
Sebab sebelumnya, selama menjabat sebagai Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah baru saja memberikan dana senilai Rp75 miliar tepat pada Hari Jadi Pemerintah Kota Parepare di tahun 2019.
“Jangan sampai kita klaim, tapi akhir-akhir ini properti itu sepenuhnya dikelola oleh Pemkot Parepare, itu perlu diperjelas,” tegasnya.
Penelusuran di situs Direktorat Jenderal Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mengungkapkan bahwa Rumah Sakit Ainun Habibie adalah bagian dari aset Kota Parepare.
Anggota Komisi E lainnya, Andi Mangunsidi Massarappi menambahkan, status RS Ainun Habibie merupakan aset Pemkot Parepare karena hingga saat ini belum ada pendapatan asli daerah yang masuk ke kas Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
“Meskipun Rumah Sakit regional Parepare tidak diakui, Pemerintah Provinsi memberikan dukungan keuangan pada waktu itu (masa jabatan Nurdin Abdullah),” ucap Arman menanggapi.
Terkait rencana pembangunan lima rumah sakit daerah di Sulawesi Selatan, Arman mengatakan saat ini baru Kabupaten Bone yang dalam tahap ground breaking atau peletakan batu pertama. Estimasi dana mencapai Rp 110 miliar, sedangkan tiga lainnya belum berjalan dan lokasinya masih belum jelas. (*/Ikh)
Baca: Lebih dari 200 Kali Gempa Terjadi di Sulawesi Selama Bulan Juni
Ikuti Update Berita Terkini Gemasulawesi di : Google News
