Berita Parigi Moutong, gemasulawesi – Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintahan Daerah Parigi Moutong, Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian (P3K), bagi honorer teknis, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, menyebutkan saat ini masih belum ada.
Hal itu diungkapkan Kabid Pengadaan, Informasi dan Kinerja Aparatur BKPSDM Parigi Moutong, Andy Lendhika, Informasi dan Kinerja Aparatur BKPSDM Parigi Moutong, Andy Lendhika Sulistiyawan, ditemui Kamis 25 Agustus.
“Kami BKPSDM diinstruksikan untuk melakukan pendataan jumlah pegawai non-ASN dan dalam proses pendataan diterapkan gate, termasuk data Kategori II,” kata Direktur Pengadaan, Informasi dan Kinerja BKPSDM Parigi Moutong Aparat, Andy. Lendhika Sulistiyawan, ditemui Kamis 25 Agustus 2022.
Ia menjelaskan, ada 5.600 pegawai non-ASN Parigi Moutong yang SK-nya dikeluarkan oleh BKPSDM. Jika ada pegawai yang memiliki SK yang tidak dikeluarkan oleh instansi, tidak dinyatakan bukan pegawai honorer lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Parigi Moutong.
Untuk itu diperlukan pemetaan baru untuk mengetahui berapa jumlah honorer, update pendidikan dan jabatan di OPD teknis di lingkup Parigi Moutong apakah masih aktif atau tidak, dilaporkan terlebih dahulu melalui sistem BKPSDM.
“Ada informasi yang beredar di pedesaan bahwa teman-teman honorer telah membuka tautan link yang tidak diketahui asalnya. Sedangkan arahan MenpanRB sudah kami masukkan ke dalam sistem tadi, setelah itu honorer membuat username dan password sebagai proses pendaftaran ASN,” jelasnya.
Ia mengatakan, setelah data masukan diterima, pihaknya belum bisa memastikan apakah ada rekrutmen P3K, itu kebijakan pemerintah pusat. Saat ini, sesuai regulasi yang berlaku, kebijakan Menpan terbatas pada pemetaan personel non-ASN terlebih dahulu.
Berdasarkan surat B/1511/M.SM01.00/2022 tanggal 22 Juli, pihak Saudara telah menindaklanjuti sejumlah OPD dan surat tersebut sangat jelas data mana yang diperlukan untuk pengumpulan data pegawai honorer.
Ini membutuhkan pemetaan untuk mengetahui besaran iuran, training dan update departemen di OPD apa itu dan apakah masih aktif atau tidak, terlebih dahulu dilaporkan melalui sistem BKPSDM.
Ia mengatakan, setelah data masukan diterima, pihaknya belum bisa memastikan apakah ada rekrutmen first responder, itu kebijakan pemerintah pusat. Saat ini kebijakan Menpan terbatas pada pemetaan awal personel non-ASN sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Berdasarkan surat Menpan RB no B/1511/M.SM01.00/2022 tanggal 22 Juli, pihak Pihaknya telah menindaklanjuti sejumlah OPD dan surat tersebut sangat jelas data mana yang diperlukan untuk pengumpulan data pekerja tidak tetap.
Baca: Anggota DPRD Palembang Ditahan, Lantaran Aniaya Seorang Wanita
“Kami berharap teman-teman bisa mengikuti surat edaran yang ditandatangani Sekda Parigi Moutong,” katanya.
Dia berharap apa yang dilakukan pegawai honorer dalam hal pengumpulan berkas tersebut dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dengan mengiming-imingi adanya pengangkatan P3K dan juga menjanjikan agar diangkat sebagai tenaga kontrak.
Ia menambahkan, pengangkatan P3K guru tahap pertama dan kedua baru saja selesai, menetapkan Diklat Tingkat III, dan untuk tahap ketiga yang masih menyisakan 1.680 orang masih menunggu arahan, untuk pelaksanaanya dari pemerintah pusat.
“Sekarang hanya ada P3K untuk guru, makanya Kepala OPD menekankan tujuan dari surat edaran yang kami buat agar semua pegawai honorer mengerti,” tutupnya. (*/Ikh)
Baca: Seorang Pria Ditemukan Meninggal Dunia di Kamar Kos, Diduga Sakit
Ikuti Update Berita Terkini Gemasulawesi di : Google News
