BEM Untad Palu Gelar Aksi Demo Tolak Kenaikan Harga BBM

<p>Ket Foto: BEM Untad Palu saat demo di depan Kantor DPRD Sulteng, Jalan Samratulangi, Kota Palu, Sulawesi Tengah, Senin, 12 September 2022. (Foto/Tim Kumparan PaluPoso)</p>
Ket Foto: BEM Untad Palu saat demo di depan Kantor DPRD Sulteng, Jalan Samratulangi, Kota Palu, Sulawesi Tengah, Senin, 12 September 2022. (Foto/Tim Kumparan PaluPoso)

Berita Sulawesi Tengah, gemasulawesi – Sejumlah mahasiswa tergabung dalam Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Tadulako (Untad) Palu, gelar aksi demo di depan Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Jl Samratulangi, Senin 12 September 2022, tolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

Seorang mahasiswa dalam orasinya mengatakan, hari ini mahasiswa gelar aksi demo tolak kenaikan harga BBM karena rakyat masih tidak percaya kepada pemerintah.

“BLT yang tidak tepat sasaran dan kecil, juga tidak merata, yang hanya akan memperburuk atau meningkatkan kemiskinan banyak orang,” kata salah satu pendemo dalam orasinya.

Aksi massa menilai seiring dengan kenaikan harga BBM bersubsidi, tentunya akan memberikan efek domino terhadap kemampuan masyarakat menengah ke bawah dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Karena harga kebutuhan pokok juga meningkat seiring dengan biaya transportasi.

Dia melanjutkan bisnisnya, banyak di antaranya menggunakan bahan bakar bersubsidi. Sehingga penyaluran BBM bersubsidi tidak tepat sasaran.

Oleh karena itu, kata dia, BEM Untad meminta DPRD Provinsi Sulteng mendengarkan keinginan mereka yang turun ke jalan. Karena pemerintah saat ini sedang sakit dan tidak bisa membawa kemakmuran bagi rakyatnya.

Merespon aspirasi aktivis massa, Presiden Provinsi Sulawesi Tengah, DPRD, Nilam Sari Lawira berjanji akan menyampaikan aspirasinya ke DPR RI.

Baca: Kendalikan Inflasi, Pemkot Palu Pantau Rantai Pasok Pangan

“Kami juga akan menandatangani dan siap melanjutkan dengan pimpinan di pusat terkait persyaratan masa promosi,” katanya.

Nilam Sari yang didampingi delapan anggota DPRD Sulteng menegaskan sebagai anggota DPRD Sulteng menyatakan sikapnya hari ini akan mewakili seluruh fraksi di DPRD Sulawesi Tengah meminta akomodasi dan kelanjutan apa yang diperlukan untuk masa aksi ke pusat atau DPR RI. (*/Ikh)

Baca: Usai Gerebek Ormas Batalyon 120, Kanit Polsek Tallo Dicopot

Ikuti Update Berita Terkini Gemasulawesi di : Google News

...

Artikel Terkait

wave

BPBD Tetapkan Masa Transisi Tiga Bulan Pasca Banjir Torue

Pasca berakhirnya status tanggap darurat, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, tetapkan masa transisi

Petani Asal Pinrang Ditemukan Tewas di Sawah, Mulut Berbusa

Petani di lingkungan lampan Timur, Kelurahan Toa, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, Sappe 60 tahun ditemukan tewas di rumah sawah

Uang Panai Calon Pengantin di Gowa Ludes Akibat Kebakaran

Uang panai calon pengantin di Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan ludes akibat kebakaran yang melanda rumah orang tua calon

Usai Gerebek Ormas Batalyon 120, Kanit Polsek Tallo Dicopot

Usai gerebek sekretariat Batalyon B120, Kanit Reskrim Polsek Tallo Iptu Faizal dicopot. Kepala Polrestabes Makassar, Kombes Polisi Budhy

Kendalikan Inflasi, Pemkot Palu Pantau Rantai Pasok Pangan

Kendalikan Inflasi, Pemerintah Kota (Pemkot) Palu, Sulawesi Tengah, pantau rantai pasok kebutuhan pangan masyarakat.

Berita Terkini

wave

4 Pengedar Sabu Jaringan Parigi Moutong Ditangkap, Barang Bukti 26,62 Gram Disita

Polda Sulteng tangkap 4 pengedar sabu di 3 TKP Parigi Moutong. Total barang bukti 26,62 gram sabu disita dalam operasi 19 Juli 2026.

DPRD Parigi Moutong Desak Kementan Buka Kuota Saprodi Antisipasi Gagal Panen

DPRD Parigi Moutong mendesak Kementan buka transparansi kuota bantuan saprodi per kecamatan demi cegah gagal panen akibat ledakan hama weren

Anggota DPRD Parigi Moutong Kecam Manajemen Kedaruratan dan Kelalaian Administrasi Rujukan

Krisis pelayanan kesehatan Parigi Moutong memicu protes keras DPRD setelah kelalaian rujukan menyebabkan nyawa warga melayang sia sia.

DPRD Parigi Moutong Desak Transparansi Dana CSR Perusahaan Swasta Saat Ruang Fiskal Menyusut

DPRD Parigi Moutong bersiap membentuk Pansus untuk mengusut tata kelola dana CSR perusahaan swasta yang dinilai tidak transparan.

PAD Parigi Moutong Tembus 106 Persen Saat Total Pendapatan Anggaran 2025 Meleset dari Target

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Parigi Moutong TA 2025 sukses tembus 106,08%. Simak rincian APBD, nilai SiLPA, dan raihan opini WTP


See All
; ;