BEM Untad Palu Gelar Aksi Demo Tolak Kenaikan Harga BBM

<p>Ket Foto: BEM Untad Palu saat demo di depan Kantor DPRD Sulteng, Jalan Samratulangi, Kota Palu, Sulawesi Tengah, Senin, 12 September 2022. (Foto/Tim Kumparan PaluPoso)</p>
Ket Foto: BEM Untad Palu saat demo di depan Kantor DPRD Sulteng, Jalan Samratulangi, Kota Palu, Sulawesi Tengah, Senin, 12 September 2022. (Foto/Tim Kumparan PaluPoso)

Berita Sulawesi Tengah, gemasulawesi – Sejumlah mahasiswa tergabung dalam Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Tadulako (Untad) Palu, gelar aksi demo di depan Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Jl Samratulangi, Senin 12 September 2022, tolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

Seorang mahasiswa dalam orasinya mengatakan, hari ini mahasiswa gelar aksi demo tolak kenaikan harga BBM karena rakyat masih tidak percaya kepada pemerintah.

“BLT yang tidak tepat sasaran dan kecil, juga tidak merata, yang hanya akan memperburuk atau meningkatkan kemiskinan banyak orang,” kata salah satu pendemo dalam orasinya.

Aksi massa menilai seiring dengan kenaikan harga BBM bersubsidi, tentunya akan memberikan efek domino terhadap kemampuan masyarakat menengah ke bawah dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Karena harga kebutuhan pokok juga meningkat seiring dengan biaya transportasi.

Dia melanjutkan bisnisnya, banyak di antaranya menggunakan bahan bakar bersubsidi. Sehingga penyaluran BBM bersubsidi tidak tepat sasaran.

Oleh karena itu, kata dia, BEM Untad meminta DPRD Provinsi Sulteng mendengarkan keinginan mereka yang turun ke jalan. Karena pemerintah saat ini sedang sakit dan tidak bisa membawa kemakmuran bagi rakyatnya.

Merespon aspirasi aktivis massa, Presiden Provinsi Sulawesi Tengah, DPRD, Nilam Sari Lawira berjanji akan menyampaikan aspirasinya ke DPR RI.

Baca: Kendalikan Inflasi, Pemkot Palu Pantau Rantai Pasok Pangan

“Kami juga akan menandatangani dan siap melanjutkan dengan pimpinan di pusat terkait persyaratan masa promosi,” katanya.

Nilam Sari yang didampingi delapan anggota DPRD Sulteng menegaskan sebagai anggota DPRD Sulteng menyatakan sikapnya hari ini akan mewakili seluruh fraksi di DPRD Sulawesi Tengah meminta akomodasi dan kelanjutan apa yang diperlukan untuk masa aksi ke pusat atau DPR RI. (*/Ikh)

Baca: Usai Gerebek Ormas Batalyon 120, Kanit Polsek Tallo Dicopot

Ikuti Update Berita Terkini Gemasulawesi di : Google News

...

Artikel Terkait

wave

BPBD Tetapkan Masa Transisi Tiga Bulan Pasca Banjir Torue

Pasca berakhirnya status tanggap darurat, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, tetapkan masa transisi

Petani Asal Pinrang Ditemukan Tewas di Sawah, Mulut Berbusa

Petani di lingkungan lampan Timur, Kelurahan Toa, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, Sappe 60 tahun ditemukan tewas di rumah sawah

Uang Panai Calon Pengantin di Gowa Ludes Akibat Kebakaran

Uang panai calon pengantin di Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan ludes akibat kebakaran yang melanda rumah orang tua calon

Usai Gerebek Ormas Batalyon 120, Kanit Polsek Tallo Dicopot

Usai gerebek sekretariat Batalyon B120, Kanit Reskrim Polsek Tallo Iptu Faizal dicopot. Kepala Polrestabes Makassar, Kombes Polisi Budhy

Kendalikan Inflasi, Pemkot Palu Pantau Rantai Pasok Pangan

Kendalikan Inflasi, Pemerintah Kota (Pemkot) Palu, Sulawesi Tengah, pantau rantai pasok kebutuhan pangan masyarakat.

Berita Terkini

wave

Mengisahkan Teror Menakutkan Akibat Dosa di Masa Lalu, Inilah Sinopsis Film Horor Rest Area

Film horor Rest Area akan segera tiba, menceritakan kisah menakutkan tentang konsekuensi dari dosa yang dilakukan di masa lalu

Terjebak dalam Dimensi Lain ketika Mendaki Gunung, Inilah Sinopsis dari Film Horor Dusun Mayit

Indonesia akan kedatangan film horor Dusun Mayit, yang menceritakan kisah mencekam di kawasan angker Gunung Welirang

TNI AL dan BI Resmi Lepas Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 di Sulawesi Tengah

Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 memastikan distribusi rupiah layak edar di wilayah 3T, wujud sinergi TNI AL dan BI.

Ribuan Ojol Gelar Aksi di DPR, 6.118 Personel Gabungan Dikerahkan Amankan Unjuk Rasa

Aksi ribuan pengemudi ojol di DPR/MPR dikawal 6.118 personel. Massa sampaikan tujuh tuntutan, termasuk revisi RUU.

Pemohon Minta MK Hapus Kolom Agama dari KTP dan KK

Pemohon minta hapus data agama di KTP dan KK karena risiko diskriminasi dan pelanggaran hak asasi warga.


See All
; ;