Warga Desa Sidoan Barat Demo DPRD Parigi Moutong

<p>DPRD Parimo temui massa pendemo- Wakil Ketua DPRD Parigi Moutong menemui sejumlah perwakilan warga Desa Sidoan Barat yang melakukan demontrasi di depan kantor DPRD, Kamis 30 Januari 2020. GemasulawesiFoto/MuhammadRafii.</p>
DPRD Parimo temui massa pendemo- Wakil Ketua DPRD Parigi Moutong menemui sejumlah perwakilan warga Desa Sidoan Barat yang melakukan demontrasi di depan kantor DPRD, Kamis 30 Januari 2020. GemasulawesiFoto/MuhammadRafii.

Parigi moutong, gemasulawesi.comWarga Desa Sidoan Barat Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) melakukan aksi demo di DPRD. Menuntut pengusutan dugaan korupsi Dana Desa yang dilakukan Kepala Desa.

“Kami menuntut penegakan hukum di Desa Sidoan Barat. Kepala Desa seharusnya sudah ditetapkan sebagai tersangka,” ungkap perwakilan warga Sidoan Barat, Taher usai menyampaikan aspirasinya kepada DPRD Parigi Moutong, Kamis 30 Januari 2020.

Ia melanjutkan, Aparat Penegak Hukum (APH) dianggap sudah memiliki cukup bukti untuk menetapkan Kades Sidoan Barat sebagai tersangka. Apalagi, Inspektorat Daerah Parigi Moutong secara tegas menyatakan Pemdes tidak bisa mempertanggungjawabkan penggunaan Dana Desa Sidoan Barat Tahun 2018.

Hal itu masuk dalam sembilan hasil temuan Inspektorat daerah Parigi Moutong terkait masalah di Desa Sidoan Barat. Seperti yang diungkapkan dalam rapat hearing dengan DPRD beberapa waktu lalu. Begitu pula dengan hasil penyelidikan kepolisian yang sudah dianggap mencukupi dua unsur alat bukti untuk dinaikkan ketingkat penyidikan.

Berikutnya, pihaknya juga meminta Inspektorat daerah Parigi Moutong segera menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) penggunaan dana desa Sidoan Barat kepada APH. Guna mempermudah proses penyidikan.

“Kami juga meminta pemberhentian sementara Kades Sidoan Barat sebagai Kades guna mempermudah proses hukum APH,” tuturnya.

Selanjutnya tuntutan terakhir, meminta kepada Camat dan Bupati Parigi Moutong agar tidak mengintervensi secara langsung maupun tidak langsung kasus dugaan korupsi Desa Sidoan Barat.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Parigi Moutong, Faisan Badja yang menerima perwakilan warga pendemo Desa Sidoan Barat mengatakan, pihaknya sudah mengeluarkan rekomendasi terkait keluhan warga ke DPRD beberapa waktu lalu.

“Kami akan melakukan konsultasi secara kelembagaan kepada Pemda dan APH terkait aspirasi warga Desa Sidoan Barat. Karena itulah fungsi anggota perwakilan rakyat untuk menampung suara rakyat,” tegasnya.

Dalam waktu dekat kata dia, akan berkonsultasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMPD). Mencari solusi bersama terkait masalah yang terjadi di Desa Sidoan Barat.

Ia juga menghimbau agar warga Desa Sidoan tetap menjaga kondisi dan stabilitas keamanan wilayah. Agar tidak mudah terprovokasi, karena aparat penegak hukum sedang melaksanakan penyelidikan terkait kasus ini.

“Kami mengapresiasi langkah warga yang ingin segera menyelesaikan masalah ini agar tidak berlarut. Sehingga tidak dapat menimbulkan keresahan di desa,” tutupnya.

Baca juga: FKS Kunjungi Peternak Sarang Burung Walet Parigi Moutong

Laporan: Muhammad Rafii

...

Artikel Terkait

wave

FKS Kunjungi Peternak Sarang Burung Walet Parigi Moutong

Tim investor FKS bersama staf ahli Kementan mengunjungi peternak sarang burung walet di Kabupaten Parigi Moutong Berita, Poso Palu dan Banggai

Berikut Tiga Profesi Honorer Prioritas Jadi CPNS dan PPPK

Kemenpan RB prioritaskan tiga profesi honorer untuk mengikuti tes seleksi CPNS dan PPPK Berita, Poso Palu dan Parigi Moutong Kabupaten Banggai

Cegah Virus Corona Masuk Sulawesi Tengah, Dinkes Sisir Bandara dan Pelabuhan

Mencegah virus corona dari Cina memasuki Provinsi Sulawesi Tengah, Dinkes menyisir pelabuhan dan bandara Berita, Poso Palu dan Parigi Moutong Banggai

Ini Jadwal Lengkap Ujian SKD Kabupaten Parigi Moutong

BKPSDM selaku Panselda Kabupaten Parigi Moutong menerbitkan pengumuman jadwal lengkap ujian SKD Berita, Poso Palu dan Kabupaten Banggai

Atur Pertambangan Rakyat Parigi Moutong, Pemprov Terbitkan Pergub

Pemprov Sulawesi Tengah menerbitkan Pergub mengatur izin pertambangan rakyat di Kabupaten Parigi Moutong Berita, Poso Palu dan Kabupaten Banggai

Berita Terkini

wave

Sisa Anggaran Parigi Moutong Capai 41 Miliar, Bupati Sebut Terganjal Aturan Dana Pusat

Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong menyisakan anggaran 41 miliar rupiah di tengah kondisi jalur Lambunu Palapi yang rusak parah.

Parigi Moutong Genjot Layanan Medis, Stunting, hingga Infrastruktur

Pemda Parigi Moutong merombak anggaran untuk perbaiki fasilitas medis, atasi malaria, stunting, hingga tuntaskan anak putus sekolah.

DPRD Parigi Moutong Sindir Soal Jalan Rusak Yang Ditambal Polisi

Anggota DPRD Basuki kritik keras Pemkab Parigi Moutong akibat infrastruktur buruk hingga polisi harus turun tangan menambal jalan rusak.

Dana CSR Parigi Moutong Gelap, Anggota DPRD Usul Bentuk Pansus

Anggota DPRD Parigi Moutong Mohammad Fadli mengkritik keras tata kelola dana CSR perusahaan yang tidak transparan dan mengusulkan pansus.

Sengkarut Anggaran Parigi Moutong, Dana Non Kapitasi Puskesmas Palasa Belum Dibayar Sejak 2024

Pemda Parigi Moutong menunggak dana non kapitasi Puskesmas Palasa sejak 2024 hingga 2026. Pelayanan kesehatan masyarakat terganggu.


See All
; ;