Ini Pentingnya Cakupan Akte Kematian Parigi Moutong

<p>Kabid Capil Disdukcapil Parigi Moutong, Ma&#8217;ruf.</p>
Kabid Capil Disdukcapil Parigi Moutong, Ma’ruf.

Parigi moutong, gemasulawesi.comDisdukcapil Parigi Moutong (Parimo) mensosialisasikan pentingnya cakupan akte kematian.

“Cakupan akte kematian perlu peran bersama warga dan Pemerintah daerah atau Pemda Parigi Moutong,” ungkap Kabid Catatan sipil (Capil) Disdukcapil Parigi Moutong, Ma’ruf di ruang kerjanya, Selasa 3 Maret 2020.

Ia mengatakan, perlunya kesadaran seluruh pihak untuk melaporkan kematian anggota keluarga masing-masing.

Alasannya, data cakupan akta kematian akan mempengaruhi pola penganggaran, mulai dari anggaran pusat hingga daerah.

Contohnya, warga yang telah meninggal dan belum terakses Dukcapil Parigi Moutong, menjadi perhatian pemerintah pusat dan daerah untuk penganggarannya.

“Alasannya, warga yang telah meninggal itu belum hilang dalam data Dukcapil. Sementara data itu dipakai BPJS dan sistem lainnya,” jelasnya.

Sehingga, diharapkan bantuan Pemdes, Pemerintah Kelurahan dan Kecamatan proaktif memberi pengarahan. Sehingga, warga mampu untuk melaporkan data kematian secara mandiri.

Ada kecendrungan dari warga kata dia, terkait data anggota keluarga yang sudah meninggal dunia, namun data BPJSnya masih digunakan.

Sementara, kadang pihak Rumah Sakit tidak mengetahui kalau kartu pemilik BPJS sudah meninggal dunia karena tidak dilaporkan. Tentunya, anggaran itu seharusnya dihentikan dan dialihkan ke warga miskin lain yang membutuhkan.

“Belum lama ini, kami berkomunikasi dengan salah satu Rumah Sakit di Parigi Moutong. Manajemen rumah sakit mengaku kesusahan langsung menarik kartu kepesertaan BPJS bagi yang sudah diketahui meninggal dunia. Alasannya, pihak keluarga belum siap untuk mengurus karena sementara proses berduka,” tuturnya.

Ia melanjutkan, saat ini pihaknya berkoordinasi dengan instansi tertentu seperti Rumah Sakit dan Dinas Kesehatan agar data peserta jaminan kesehatan segera terdata dan dilaporkan ke Disdukcapil.

Selain itu, pihaknya juga gencar melakukan sosialisasi langsung ke warga melalui berbagai acara atau hajatan warga. Tujuannya, agar cakupan data akte kematian dapat terlaksana dengan baik.

Begitu pula dengan kegiatan di desa seperti Musrenbang yang bisa dijadikan sarana sosialisasi.

“Namun, sayangnya belum ada sistem online di desa yang selalu bisa mengupdate data cakupan warga yang telah meninggal dunia,” tutupnya.

Baca juga: Parigi Moutong Dapat Bantuan Program Kawasan Budidaya Hortikultura

Laporan: Muhammad Rafii

...

Artikel Terkait

wave

Parigi Moutong Dapat Bantuan Program Kawasan Budidaya Hortikultura

Kabupaten Parigi Moutong mendapat bantuan program kawasan budidaya buah dan hortikultura untuk tahun anggaran 2020 Berita, Poso Palu dan Banggai

DPUPRP Bahas Empat Perda Bersama DPRD Parigi Moutong

Dinas Pekerjaan Umum, Penata Ruang dan Pertanahan (DPUPRP) Kabupaten Parigi Moutong membahas empat Perda dengan DPRD. Berita, Poso Palu dan Banggai

Parigi Moutong Raih Penghargaan Inovasi Gema Cermat

Kabupaten Parigi Moutong meraih penghargaan inovasi Gema Cermat tingkat Nasional dari Kemenkes. Berita, Poso Palu dan Banggai Sulawesi Tengah

Berikut Program Prioritas Disnakertrans Parigi Moutong 2020

Disnakertrans Kabupaten Parigi Moutong mempunyai lima program kerja prioritas untuk tahun anggaran 2020. Berita, Poso Palu dan Banggai.

Faktor Kehamilan Remaja Tingkatkan Resiko Kematian Bayi

Faktor kehamilan pada remaja ternyata dapat meningkatkan resiko kematian bayi atau Balita (Bayi lima tahun). Berita, Poso Palu dan Parigi Moutong Banggai

Berita Terkini

wave

4 Pengedar Sabu Jaringan Parigi Moutong Ditangkap, Barang Bukti 26,62 Gram Disita

Polda Sulteng tangkap 4 pengedar sabu di 3 TKP Parigi Moutong. Total barang bukti 26,62 gram sabu disita dalam operasi 19 Juli 2026.

DPRD Parigi Moutong Desak Kementan Buka Kuota Saprodi Antisipasi Gagal Panen

DPRD Parigi Moutong mendesak Kementan buka transparansi kuota bantuan saprodi per kecamatan demi cegah gagal panen akibat ledakan hama weren

Anggota DPRD Parigi Moutong Kecam Manajemen Kedaruratan dan Kelalaian Administrasi Rujukan

Krisis pelayanan kesehatan Parigi Moutong memicu protes keras DPRD setelah kelalaian rujukan menyebabkan nyawa warga melayang sia sia.

DPRD Parigi Moutong Desak Transparansi Dana CSR Perusahaan Swasta Saat Ruang Fiskal Menyusut

DPRD Parigi Moutong bersiap membentuk Pansus untuk mengusut tata kelola dana CSR perusahaan swasta yang dinilai tidak transparan.

PAD Parigi Moutong Tembus 106 Persen Saat Total Pendapatan Anggaran 2025 Meleset dari Target

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Parigi Moutong TA 2025 sukses tembus 106,08%. Simak rincian APBD, nilai SiLPA, dan raihan opini WTP


See All
; ;