Bagian Perekonomian dan SDA Morowali Gelar Pasar Murah Isi Ulang Tabung LPG

<p>Ket Foto: Pasar murah isi ulang tabung gas di Morowali. (Foto/Iwan/gemasulawesi)</p>
Ket Foto: Pasar murah isi ulang tabung gas di Morowali. (Foto/Iwan/gemasulawesi)

Morowali, Gemasulawesi – Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali menggelar pasar murah isi ulang tabung gas LPG di alun-alun rumah jabatan Bupati Desa Matansala, Bungku Tengah.

Kegiatan ini terlaksana berkat hasil kerjasama antara pihak distributor PT Moiko gas dengan Pemda Morowali.

Kepala Bagian Perekonomian dan SDA, H Arsail menyebutkan sekitar 300 tabung LPG ukuran 3 Kg bersubsidi dijual untuk masyarakat kurang mampu dengan harga 28 ribu per tabungnya.

Baca: HUT ke-23 Morowali Diwarnai Penyerahan Bantuan CSR hingga Pertandingan Mehule

Selain tabung ukuran melon, ada juga tabung gas yang berukuran 5,5 Kilogram kurang lebih 200 tabung yang diperuntukkan khusus untuk pegawai dengan harga penukaran per tabungnya hanya 123 ribu serta tabung gas yang berukuran 12 Kilogram sekitar 100 tabung dengan harga penukaran isi ulang hanya 230 ribu pertabung.

“Jadi kalau umunnya,harga isi ulang tabung 3 kilogram diluar sana, itu sekitar 33 sampai 35 pertabung,begitupun yang 5,5 kilogram itu 150 ribu pertabungnya,sedangkan tabung 12 kilogram harganya mencapai 250 sekali isi ulang, jadi melalui pasar murah ini masyarakat dapat harga lebih murah,” terangnya.

Menurut mantan sekretaris dinas perhubungan Pemda Morowali ini,hal ini digelar guna untuk memeriahkan ulang tahun Kabupaten Morowali yang Ke-23,serta mendukung Bupati dalam mensukseskan misinya yaitu mensejahterakan masyarakat.

Baca: Turnamen Sepak Bola Anwar Hafid Cup 2022 di Morowali Menjadi Berkah Bagi Pelaku UMKM

“Jadi tetap apa yang kami buat ini, semata-mata mensukseskan misi pimpinan dalam mensejahtrakan masyarakat, mengingat dampak inflasi kenaikan BBM masih terasa,” ucapnya.

Rencananya,pasar murah yang digelar ini akan berlanjut hingga penutupan masagena expo 2022 tanggal 10 mendatang. (*/Wan)

Editor: Muhammad Azmi Mursalim

Ikuti Update Berita Terkini Gemasulawesi di : Google News

...

Tags

Artikel Terkait

wave

Pemkot Makassar Bentuk Unit Layanan Pekerja Disabilitas

Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar melalui Disnaker membentuk unit layanan untuk pekerja disabilitas. Layanan itu bermanfaat.

Pemkot Palu Salurkan Bantuan Bagi Korban Gempa Cianjur

Pemerintah Kota (Pemkot) Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, salurkan bantuan bagi korban bencana gempa bumi di Kabupaten Cianjur

Upah Minimum Kota Makassar Tahun 2023 Naik 6,9 Persen

Upah Minimum Kota (UMK) Makassar ditahun 2023 naik sebesar 6,9 persen, dari Rp3.294.962 menjadi Rp3.523.219.

Bupati Parigi Moutong Lantik Pejabat Tinggi dan Administrator

Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah dengan melantik Pejabat Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas.

Unhas Jalin Kerjasama dengan PAIR Wujudkan Ekonomi Biru

Unhas Makassar, Sulawesi Selatan jalin kerjasama dengan lembaga penelitan kemitraan Indonesia asal Australia, yaitu PAIR.

Berita Terkini

wave

Sisa Anggaran Parigi Moutong Capai 41 Miliar, Bupati Sebut Terganjal Aturan Dana Pusat

Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong menyisakan anggaran 41 miliar rupiah di tengah kondisi jalur Lambunu Palapi yang rusak parah.

Parigi Moutong Genjot Layanan Medis, Stunting, hingga Infrastruktur

Pemda Parigi Moutong merombak anggaran untuk perbaiki fasilitas medis, atasi malaria, stunting, hingga tuntaskan anak putus sekolah.

DPRD Parigi Moutong Sindir Soal Jalan Rusak Yang Ditambal Polisi

Anggota DPRD Basuki kritik keras Pemkab Parigi Moutong akibat infrastruktur buruk hingga polisi harus turun tangan menambal jalan rusak.

Dana CSR Parigi Moutong Gelap, Anggota DPRD Usul Bentuk Pansus

Anggota DPRD Parigi Moutong Mohammad Fadli mengkritik keras tata kelola dana CSR perusahaan yang tidak transparan dan mengusulkan pansus.

Sengkarut Anggaran Parigi Moutong, Dana Non Kapitasi Puskesmas Palasa Belum Dibayar Sejak 2024

Pemda Parigi Moutong menunggak dana non kapitasi Puskesmas Palasa sejak 2024 hingga 2026. Pelayanan kesehatan masyarakat terganggu.


See All
; ;