Jelang Nataru Kementerian PUPR Pastikan Kondisi Infrastruktur di Sulsel dalam Kondisi Baik

<p>Ket Foto: Kementerian PUPR saat meninjau sejumlah proyek infrastruktur di Sulsel beberapa waktu lalu. (Foto/Kementerian PUPR)</p>
Ket Foto: Kementerian PUPR saat meninjau sejumlah proyek infrastruktur di Sulsel beberapa waktu lalu. (Foto/Kementerian PUPR)

Sulawesi Selatan, gemasulawesi – Jelang Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 (Nataru), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pastikan kondisi infrastruktur Jalan Nasional serta Jembatan di Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) dalam kondisi baik.

Hal itu disampaikan Direktur Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah II Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga Thomas Setiabudi Aden ketika mendampingi Kunjungan Kerja (Kunker) Komisi V DPR RI, di Makassar, Provinsi Selawesi Selatan beberapa waktu lau.

“Kondisi infrastruktur Jalan serta Jembatan di Sulsel selalu dijaga kondisinya agar melayani masyarakat, khususnya pada hari-hari istimewa yang menimbulkan pergerakan barang juga jasa lebih besar dari biasanya seperti, Lebaran, Natal dan Tahun Baru,” terang Thomas.

Baca: Pemprov Sulsel Rencana Prioritaskan Pembangunan Bebarapa Ruas Jalan di Luwu Raya

Menurut Thomas, Jalan Nasional di Sulsel membentang sepanjang 1.739,2 kilometer (km) dengan 94,42% kondisi baik. Jalan itu terdiri dari Jalan Arteri Primer (JAP) sepanjang 1.220,30 km juga Jalan Kolektor Primer (JKP) sepanjang 518,90 km,

“Sepanjang jalan tersebut terdapat 683 buah jembatan dengan panjang total mencapai 739,20 km,” terangnya.
Sementara Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sulsel Reiza Setiawan mengungkapkan, bahwa agar mengantisipasi terjadinya banjir juga longsor pihaknya sudah menyiapkan alat Disaster Relief Unit (DRU) sebanyak 54 buah di 17 titik yang tersebar di 26 posko.

Baca: Sempat Dikeluhkan, Sejumlah Ruas Jalan Penghubung di Sulawesi Selatan Mendapatkan Perbaikan

“Sedangkan agar mengantisipasi terjadinya kemacetan akibat adanya pasar, persimpangan, serta tempat wisata di 22 titik, kami akan berkoordinasi bersama pihak Satlantas POLRI setempat,” ungkap Reiza.

Titik lokasi rawan banjir terdapat di batas Kota Palopo-Wotu Km 392+500, batas Kabupaten Wajo perbatasan. Kabupaten Luwu sampai batas, Kota Belopa batas Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar).

Batas Kota Pinrang, Tarumpakkae hingga, Kabupaten Luwu Km 236+420, perbatasan Kabupaten Wajo, Kabupaten Bone sampai Ulugalung, perbatasan Kota Pare – Pare, perbatasan Kabupaten Barru, perbatasan Pompanua di Kabupaten Wajo, perbatasan Kabupaten Bone, perbatasan Kabupaten Gowa hingga batas kabupaten Takalar, batas Kabupaten Bantaeng, perbatasan Kabupaten Bulukumba sampai Kota Bulukumba.

Baca: Nama Wawali Kota Makassar Dicatut Dalam Proposal Permohonan Bantuan Palsu

Sementara titik lokasi rawan longsor ada di Kayulangi (Km.550) batas Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), Kayulangi (Km.550) sampai Tarengge, Malili sampai batas Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), batas Kabupaten Luwu Selatan hingga batas Kota Makale, Seseng sampai batas Provinsi Sulawesi Barat, batas Kota Makale batas Kabupaten Enrekang, batas Kabupaten Tator hingga Enrekang, Enrekang sampai perbatasan Kabupaten Sidrap.

Mengahadapi Natal dan Tahun Baru 2023 Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan Jeneberang Ditjen Sumber Daya Air, mempersiapkan dua Posko Banjir. Posko pertama terletak di Kota Makassar dengan tersedianya 4 unit Excavator standar, 2 unit Excavator Amphibious, 1 unit Excavator Long Arm, 6 unit Dum Truck, serta 2 unit Truck Tangki Air Bersih.

Ada pula 5.200 buah Bronjong ukuran 1x2x0,5 m, 300 buah Sanbag Woven ukuran 40×70 m, 2.160 buah Geobag ukuran 1×1.3 m, 1.000 buah Geobag ukuran 1×6 m, 600 buah Geobox ukuran 6x1x1 m + Attachment, juga 400 buah Geobox ukuran 4x1x1 m + Attachment. Sementara Posko Banjir kedua di Kabupaten Wajo yang tersedia 1 unit Excavator, 1 unit Dump Truck, 1 unit Truck Tangki Air Bersih serta 500 buah Bronjong ukuran 1x2x0,5 m.

Baca: Tak Hanya Aquadom, Ini dia Beberapa Akuarium Terbesar Dunia

Diakhir Wakil Ketua Komisi V DPR RI sekaligus Ketua Tim Kunker Andi Iwan Darmawan Aras menyebutkan, kehadiran Anggota Komisi V DPR RI ke Makassar untuk pastikan persiapan infrastruktur dalam menghadapi mudik Natal dan Tahun Baru 2023.

“Komisi V DPR RI ingin mendengarkan juga memberi masukan kepada Mitra Kerja mengenai kesiapannya memberikan pelayanan pada masyarakat berjalan dengan baik,”tegasnya. (*/NRU)

Editor: Muhammad Azmi Mursalim

Ikuti Update Berita Terkini Gemasulawesi di : Google News

...

Artikel Terkait

wave

UMK Kota Kendari Tahun 2023 Resmi Naik Jadi Rp 2,9 Juta

Upah Minimum Kota (UMK) Kendari tahun 2023 resmi ditetapkan oleh Gubernur Sulawesi Tenggara, Ali Mazi senilai Rp 2.993.730 mulai berlaku

Adopsi Pedestarian Jepang, Pemkot Manado Hendak Percantik Trotoar di Beberapa Ruas Jalan

Dengan mengadopsi pedestarian di Jepang, Pemerintah Kota (Pemkot) Manado berniat mempercantik trotoar yang ada dibeberapa ruas jalan.

Pemprov Sulsel Rencana Prioritaskan Pembangunan Bebarapa Ruas Jalan di Luwu Raya

Pemprov Sulawesi Selatan (Sulsel) akan memprioritaskan pembangunan beberapa ruas jalan yang ada di Luwu Raya.

Nama Wawali Kota Makassar Dicatut Dalam Proposal Permohonan Bantuan Palsu

Beredar sebuah proposal permohonan permintaan bantuan dana jelang tahun baru diduga mencatut nama Wawali Kota Makassar.

Tebing Berlubang Pantai Serena yang Sering Dijadikan Spot Foto Wisatawan Ambruk

Spot foto hist di Pantai Serena Pulau Lembeh, Kota Bitung, Sulawesi Utara yaitu tebing berlubang yang membentuk lengkungan ambruk.

Berita Terkini

wave

4 Pengedar Sabu Jaringan Parigi Moutong Ditangkap, Barang Bukti 26,62 Gram Disita

Polda Sulteng tangkap 4 pengedar sabu di 3 TKP Parigi Moutong. Total barang bukti 26,62 gram sabu disita dalam operasi 19 Juli 2026.

DPRD Parigi Moutong Desak Kementan Buka Kuota Saprodi Antisipasi Gagal Panen

DPRD Parigi Moutong mendesak Kementan buka transparansi kuota bantuan saprodi per kecamatan demi cegah gagal panen akibat ledakan hama weren

Anggota DPRD Parigi Moutong Kecam Manajemen Kedaruratan dan Kelalaian Administrasi Rujukan

Krisis pelayanan kesehatan Parigi Moutong memicu protes keras DPRD setelah kelalaian rujukan menyebabkan nyawa warga melayang sia sia.

DPRD Parigi Moutong Desak Transparansi Dana CSR Perusahaan Swasta Saat Ruang Fiskal Menyusut

DPRD Parigi Moutong bersiap membentuk Pansus untuk mengusut tata kelola dana CSR perusahaan swasta yang dinilai tidak transparan.

PAD Parigi Moutong Tembus 106 Persen Saat Total Pendapatan Anggaran 2025 Meleset dari Target

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Parigi Moutong TA 2025 sukses tembus 106,08%. Simak rincian APBD, nilai SiLPA, dan raihan opini WTP


See All
; ;