Hari Pertama Kerja 2023, Pemkot Palu Sidak Sejumlah OPD

<p>Ket Foto: Wakil Wali Kota Palu Reny A Lamadjido, sidak sejumlah OPD. (Foto/Humas Pemkot Palu)</p>
Ket Foto: Wakil Wali Kota Palu Reny A Lamadjido, sidak sejumlah OPD. (Foto/Humas Pemkot Palu)

Palu, gemasulawesi – Pemerintah Kota (Pemkot) Palu menggelar Inspeksi Mendadak (Sidak) dibeberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di hari pertama kerja tahun 2023.

Sebelum melakukan sidak, Wakil Wali Kota Palu Reny A Lamadjido terlebih dahulu memimpin apel pagi bersama.

Bertempat di halaman kantor Wali Kota Palu, Jl Balai Kota, Kelurahan Tanamonindi, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, Senin 2 Januari 2023.

Baca: Sidak Hari Pertama Kerja, Jamrin Temukan Ini di Kantor Bawaslu Sigi dan Palu

Dengan menggunakan baju dinas ASN, Reny A Lamadjido menyampaikan selamat natal dan tahun baru 2023 kepada seluruh peserta apel pagi.

“Usai libur, saatnya kita kembali ke tempat kerja masing-masing, untuk memulai awal seluruh tugas dan tanggung jawab dengan sebaik baiknya,” kata Reny A Lamadjido.

Sebagai Abdi Negara, kata Reny A Lamadjido, sikap disiplin tinggi harus dijunjung setiap ASN Pemkot Palu.

Baca: Pemkot Palu Berikan Bantuan Ambulans ke Lima Kelurahan

Karena itu salah satu tugas utama ASN dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat.

Ia menekankan, kunci dari tercapainya pelayanan prima kepada masyarakat adalah kedisplinan. Hal ini juga berlaku sama bagi seluruh Pegawai Harian Lepas (PHL).

Pemkot Palu sidak OPD diawal tahun ini dibagi menjadi sembilan tim, masing-masing di koordinatori oleh pejabat yang berbeda.

Baca: KPA dan Pemkot Palu Bahas Penanggulangan HIV/AIDS

Seperti Tim Sidak II dikoordinir oleh Wakil Wali Kota Palu Reny A Lamadjido, dan Tim Sidak III dikoordinir oleh Sekretaris Daerah Kota Palu, Irmayanti Pettalolo.

Di samping itu, kesembilan tim Sidak juga melakukan Sidak di OPD yang berbeda.

Seperti Tim Sidak II melakukan Sidak di Sekretariat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM, Dinas Dukcapil, serta Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan.

Baca: Usai Direvitalisasi, Pemkot Palu Kembali Buka RTH Taman Nasional

Sementara itu, Tim Sidak III melakukan Sidak di Dinas Perhubungan, Kecamatan Palu Selatan, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah, serta Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Sidak tersebut menjadi momentum untuk memeriksa kehadiran pegawai melalui absensi secara manual sekaligus menjadi kesempatan untuk saling silaturahmi. (*/Alan)

Editor: Muhammad Azmi Mursalim

Ikuti Update Berita Terkini Gemasulawesi di : Google News

...

Artikel Terkait

wave

Sidak Hari Pertama Kerja, Jamrin Temukan Ini di Kantor Bawaslu Sigi dan Palu

Dihari pertama kerja di tahun 2023, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) Jamrin melakukan Sidak

Pergantian Tahun di Sulteng Relatif Aman, Operasi Lilin Tinombala 2022 Sukses

Operasi Lilin Tinombala tahun 2022 berjalan dengan sukses tanpa hambatan berarti, hal itu terlihat di puncak malam pergantian tahun 2022.

Bupati Parigi Moutong Sebut Ada Pejabat Terdahulu yang Gagal Kelola Anggaran

Bupati Parigi Moutong H. Samsurizal Tombolotutu sebut ada pejabat terdahulu yang gagal mengelola anggaran akibatnya OPD tesebut dikenai sanksi

Aliran Sesat Bab Kesucian Gemparkan Warga Kabupaten Gowa

Warga di Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) gempar dengan munculnya aliran sesat bernama “Bab Kesucian”.

Penumpang Pesawat Bandara Hasanuddin Tahun 2022 Naik 43 Persen

Penumpang pesawat di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin di tahun 2022 tercatat sebanyak 9,5 juta atau naik 43 persen

Berita Terkini

wave

Disdikbud Parigi Moutong Gelar Workshop ASN, Fokus Penyusunan Angka Kredit, E-Kinerja, dan Kedisiplinan Pegawai

Workshop Disdikbud Parigi Moutong mengedukasi ASN dan guru tentang penyusunan angka kredit, penilaian E-Kinerja, dan penerapan disiplin.

Ribuan Ojol Gelar Aksi di DPR, 6.118 Personel Gabungan Dikerahkan Amankan Unjuk Rasa

Aksi ribuan pengemudi ojol di DPR/MPR dikawal 6.118 personel. Massa sampaikan tujuh tuntutan, termasuk revisi RUU.

Pemohon Minta MK Hapus Kolom Agama dari KTP dan KK

Pemohon minta hapus data agama di KTP dan KK karena risiko diskriminasi dan pelanggaran hak asasi warga.

KPK Ungkap Dugaan Korupsi Kuota Haji, Pansus DPR Soroti Pembagian Tambahan yang Menyimpang

KPK dan DPR mengusut dugaan korupsi kuota haji 2023–2024, termasuk jual beli kuota dan pelanggaran aturan pembagian.

KPK Benarkan Pengembalian Uang oleh Khalid Basalamah dalam Kasus Kuota Haji

KPK mengonfirmasi pengembalian dana oleh Khalid Basalamah terkait kuota haji, serta ungkap kerugian negara capai Rp1 triliun.


See All
; ;