Pemda Parigi Moutong Siapkan Enam Ribu Blanko E-KTP Remaja Usia 17 Tahun

<p>Ket Foto: Warga sedang melakukan pendataan dan perekaman pembuatan E-KTP. (Foto ilustrasi/ Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Parigi Moutong)</p>
Ket Foto: Warga sedang melakukan pendataan dan perekaman pembuatan E-KTP. (Foto ilustrasi/ Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Parigi Moutong)

Berita Parigi Moutong, gemasulawesi – Pemerintah Daerah (Pemda) Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, siapkan enam ribu blanko e-KTP khusus remaja usia 17 tahun di kabupaten tersebut guna kepentingan pencetakan dokumen kependudukan.

Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Asmadi saat ditemui di Parigi, Kamis 12 Januari 2023.

“Blanko tersebut kami dapatkan setelah berkoordinasi dengan Pemprov Sulawesi Tengah dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan kami dianjurkan mengutamakan remaja berusia 17 tahun ke atas,” ucap Asmadi.

Dia menjelaskan bahwa blanko E-KTP diberikan oleh Pemerintah Pusat sebagai bentuk upaya pemerintah untuk menjamin hak-hak warga untuk didaftarkan dalam kependudukan, sekaligus mendukung proses tahapan pemilu 2024, agar warga remaja berusia 17 tahun ke atas dapat terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Baca: Disdukcapil Parigi Moutong Butuh Tambahan Mesin Cetak KTP-E

Artinya, syarat penduduk untuk terdaftar DPT adalah harus berusia 17 tahun dan memiliki e-KTP yang dikeluarkan pemerintah.

Asmadi mengatakan, pihaknya akan turun ke lapangan untuk mengumpulkan data dan merekam di lokasi, cara ini dinilai efektif untuk menjangkau warga pelosok, juga area Parigi Moutong cukup luas sehingga ada beberapa pekerjaan yang harus diselesaikan cepat dan akurat.

Untuk memaksimalkan proses pendaftaran nanti, tim akan berkolaborasi dengan pemerintah kelurahan/desa, karena pemerintah setempat mengetahui warganya.

Baca: April 2021, Tenggat Perekaman E-KTP Penerima Bantuan PKH

“Kami juga telah merujuk masalah ini ke Komisi Empat DPRD untuk mendapatkan bantuan dukcapil disiarkan ke masyarakat,” imbuhnya.

Dia menyebut Pemda Parigi Moutong belum menyiapkan enam ribu blanko menutup kemungkinan semuanya digunakan, jadi jika blanko habis pihaknya meminta penambahan dari Kemendagri.

Menurut Dukcapil, penerbitan dokumen kependudukan harus memenuhi tiga syarat elemen, yaitu ruang kosong, jaringan internet dan data penduduk yang lengkap, jika semua syarat ini terpenuhi, pihaknya akan segera mencetak e-KTP.

Baca: 45 Ribu Keping, Target Cetak E-KTP Parigi Moutong 2021

“Warga tidak perlu khawatir, karena administrasi kependudukan gratis,” pungkas Asmadi. (Ikh/Dn)

Ikuti Update Berita Terkini Gemasulawesi di : Google News

...

Artikel Terkait

wave

Ribuan Siswa SMK 1 Luwuk Numpang Belajar di Sekolah Lain

Ribuan siswa SMK 1 Luwuk terpaksa menumpang ke sekolah lain untuk belajar pasca musibah kebakaran yang menghanguskan gedung sekolah

Pemda Parigi Moutong Usulkan Pengadaan Air Bersih dan Listrik Huntara Torue

pengadaan jaringan air bersih dan jaringan listrik untuk 52 unit hunian sementara (Huntara) korban banjir Kecamatan Torue.

Walhi Minta 43 Perusahaan Sawit di Sulteng Tak Kantongi HGU Diberi Sanksi Tegas

Walhi Sulteng mendesak Gubernur Sulawesi Tengah perusahaan perkebunan sawit tidak memiliki HGU diberikan sanksi berat

Puluhan Tahun Terpisah, Perempuan Asal Sulawesi Utara Mencari Ayahnya Melalui Facebook

Seorang perempuan kehilangan ayahnya, perempuan tersebut bernama Dita Mansur. Melalui facebook Dita mencoba mencari ayahnya.

Puluhan Kilogram Sabu Siap Edar Berhasil Digagalkan Polrestabes Makassar

Puluhan kilogram sabu siap edar behasil digagalkan oleh Polrestabes Makassar. Kegiatan rilis kasus yang dilaksanakan, Kamais 12 Januari 2023.

Berita Terkini

wave

Pemulangan Jenazah Staf KBRI Lima Zetro Leonardo Purba dan Peninjauan Perlindungan Diplomat RI

Jenazah Zetro Leonardo Purba akan dipulangkan ke Indonesia, sementara Kemlu evaluasi perlindungan diplomat di luar negeri.

Perum Bulog Percepat Penyaluran Beras SPHP untuk Stabilkan Harga dan Ketersediaan Pangan

Bulog menyalurkan beras SPHP secara masif, menjaga harga tetap stabil, dan memastikan ketersediaan pangan bagi masyarakat.

Pemkab Bantul Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis Setelah Temuan Ulat dan Jangkrik

Pemkab Bantul melakukan evaluasi dan koordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan kualitas dan keamanan makanan MBG bagi siswa.

Lapas Kediri Cabut Hak Narapidana Pelaku Asusila, Korban Dipaksa Telan Benda Asing

Lapas Kediri menindak tegas napi pelaku asusila dengan mencabut haknya, korban dipaksa menelan benda asing, kasus dilaporkan.

Kopdeskel Merah Putih Jadi Kompensasi Pemotongan TKD, Pemerintah Siapkan Skema Rp16 Triliun

Pemerintah luncurkan Kopdeskel Merah Putih sebagai kompensasi pemotongan TKD, didukung dana SAL Rp16 triliun melalui bank Himbara.


See All
; ;