Sistem Pertanian Terpadu akan Diterapkan di Sulteng

<p>Ket Foto: Ilustrasi petani yang sedang panen (Foto/Pixabay)</p>
Ket Foto: Ilustrasi petani yang sedang panen (Foto/Pixabay)

Sulawesi Tengah, gemasulawesi – Sistem pertanian terpadu atau integrated farming system akan di terapkan di Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng). Hal ini disampaikan Kepala Dinas TPH Sulteng Nelson Metubun di Palu, Rabu 1 Februari 2023.

Menurutnya penerapan pertanian terpadu di Sulteng sebagai langkah peningkatan produksi pangan nasional. Untuk itu Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (TPH) Provinsi Sulawesi Tengah sedang menyiapkan sumber daya manusia (SDM) petani sebelum melaksanaka program tersebut

“Untu ketersediaan lahan tentunya sudah kita siap, akan tetapi mesti juga ditunjang dengan disiapkan SDM petani agar mereka mempunyai pondasi untuk mengimplementasikan program ini,” kata Nelson Metubun.

Baca: Ini Dia Sosok Perempuan yang Menjabat Sebagai Sekda Provinsi Sulawesi Tengah

Ia membeberkan, pertanian terpadu adalah sistem menggabungan yaitu kegiatan pertanian, peternakan, perikanan, kehutanandan keilmuan lain yang berkaitan dengan pertanian dalam satu lahan.

Tujuannya dari sistem ini ialah guna mencukupi kebutuhan jangka pendek, menengah serta panjang petani diantaranya berupa pangan, sandang serta papan.

Target tersebut bisa terpenuhi dengan cara peningkatatan produktivitas lahan, program pembangunan serta konservasi lingkungan, juga mengembangkan desa secara terpadu” tambahnya.

Baca: Selain Witan Sulaeman, Inilah Atlet Asal Sulawesi Tengah yang Terkenal Berprestasi

Pertania terpadu merupakan salah satu program prioritas nasional, dimaksudkan guna peningkatan bahan pangan yang beragam, juga sekaligus menekan harga pokok produksi dengan sistem penerpan nol limbah sebab semuanya termanfaatkan.

“Perlunya penguatan SDM petani untuk menekan risiko gagal. Program ini pula merupakan inovasi guna menuju pertanian yang lebih modern serta berkelanjutan,” terangnya.

Pada penerapan program tersebut, Pemprov Sulteng telah memilih empat kabupaten sebagai uji coba diantaranya Kabupaten Banggai, Kabupaten Bulo, Kabupaten Parigi Moutong dan Kabupaten Poso.

Baca: Makbul Mubarak, Sutradara Film Autobiography yang Memenangkan Berbagai Penghargaan, Ternyata Asli Sulawesi Tengah

Terakhir ia menyampaikan, peningkatan SDM petani telah dilaksanakan pada Selasa 31 Januari 2023 kemarin melibatkan 60 orang petani dari empat kabupaten yang menjadi proyek percontohan.

“Kami menharapkan dengan materi yang telah diterima, petani dapat langsung diimplementasikan dilapangan,” tutup Nelson. (*/NRL)

Editor: Muhammad Azmi Mursalim

Ikuti Update Berita Terkini Gemasulawesi di : Google News

...

Artikel Terkait

wave

Wabup Parimo Minta Dana Desa Untuk Bantu Penanganan Stunting

Wakil Bupati Parigi Moutong Badrun Nggai meminta Kepala Desa untuk mengalokasikan sedikit dana desa untuk penangan stunting

Dinas ESDM dan Kehutanan Sulteng Berkolaborasi Terkait Pengelolaan Sumber Daya Alam

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dan Dinas Kehutanan Sulawesi Tengah akan berkolaborasi dalam pengelolaan sumber daya alam.

Anak Anggota DPRD di Wajo Tendang dan Pukul Juru Parkir

Kapolres Wajo Fatchur Rohman membenarkan penganiayaan yang dilakukan oleh seorang anak anggota DPRD di Wajo terhadap seorang juru parkir.

Pembangunan Infrastruktur di Luwu, Pemprov Sulsel Berikan Bantuan Puluhan Miiliar

Pembangunan infrastruktur di Luwu, Sulawesi Selatan (Sulsel), pemerintah provinsi memberikan bantuan puluhan miliar.

Cuaca Ekstrem di Sulut, Gubernur Minta Masyarakat Waspada

Badan Meteorologi, Kilimatologi dan Geofisika (BMKG) memperkirakan cuaca ekstrem di Sulut masih akan terus terjadi dalam tujuh hari kedepan.

Berita Terkini

wave

TNI AL dan BI Resmi Lepas Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 di Sulawesi Tengah

Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 memastikan distribusi rupiah layak edar di wilayah 3T, wujud sinergi TNI AL dan BI.

Ribuan Ojol Gelar Aksi di DPR, 6.118 Personel Gabungan Dikerahkan Amankan Unjuk Rasa

Aksi ribuan pengemudi ojol di DPR/MPR dikawal 6.118 personel. Massa sampaikan tujuh tuntutan, termasuk revisi RUU.

Pemohon Minta MK Hapus Kolom Agama dari KTP dan KK

Pemohon minta hapus data agama di KTP dan KK karena risiko diskriminasi dan pelanggaran hak asasi warga.

KPK Ungkap Dugaan Korupsi Kuota Haji, Pansus DPR Soroti Pembagian Tambahan yang Menyimpang

KPK dan DPR mengusut dugaan korupsi kuota haji 2023–2024, termasuk jual beli kuota dan pelanggaran aturan pembagian.

KPK Benarkan Pengembalian Uang oleh Khalid Basalamah dalam Kasus Kuota Haji

KPK mengonfirmasi pengembalian dana oleh Khalid Basalamah terkait kuota haji, serta ungkap kerugian negara capai Rp1 triliun.


See All
; ;