15 Ribu KK Parigi Moutong Dapat Jatah Bantuan Kemensos

<p>Ketua Komisi IV DPRD Parigi Moutong Fery Budiutomo.</p>
Ketua Komisi IV DPRD Parigi Moutong Fery Budiutomo.

Berita parigi moutong, gemasulawesi.com– Ketua Komisi IV DPRD Parigi Moutong (Parimo) Sulawesi Tengah (Sulteng) Fery Budiutomo mengungkapkan sesuai dengan rilis Kemensos mendapat jatah bantuan untuk 15962 Kepala Keluarga (KK).

“Puluhan ribu KK itu mesti mendapat regulasi dan teknis yang ditetapkan. Seluruh penerima bantuan harus masuk terlebih dahulu masuk Data Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Ia menerangkan, BLT sendiri itu sudah dihapuskan digantikan dengan BPNT. Namun karena adanya wabah virus corona, Kemensos mengumumkan Parigi Moutong Sulteng mendapat bantuan BLT.

Regulasinya lanjut dia, ketika warga terdata sebagai penerima PKH dan BPNT, tidak boleh lagi mendapat BLT.

“DD untuk BLT dapat dialokasikan kepada warga miskin yang belum menerima PKH, BPNT ataupun bantuan Jaring Pengaman Sosial Pemda Parigi Moutong dan bantuan beras dari Provinsi Sulawesi Tengah,” jelasnya.

Sebelumnya, Pemda dan DPRD Parigi Moutong Sulteng menyepakati anggaran 4,7 Miliar Rupiah Jaring Pengaman Sosial untuk mengantisipasi dampak pandemi virus corona.

“Anggaran itu masuk dalam postur anggaran 26 Miliar untuk penanganan virus corona di Parigi Moutong,” ungkap Ketua DPRD Parigi Moutong, Sayutin Budianto Tongani.

Ia melanjutkan, DPRD dan Pemda menyepakati penggunaan anggaran puluhan Miliar Rupiah itu agar tepat sasaran.

Walaupun relokasi agak lambat kata dia, pihaknya tetap menunggu rincian di satuan tiga terkait realisasi anggaran.

Belanja tidak terduga ini, akan diawasi langsung melalui SKB antara DPRD dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

“Kami minta Pemda untuk bersinergi dengan Pemdes terkait anggaran penanganan virus corona,” tuturnya.

Dana Desa untuk penanganan virus corona, dibenarkan untuk pemberian kepada warga dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Cuman kata dia, jangan sampai penerima bantuan PKH, BPNT dan lainnya juga menerima BLT dari Dana Desa.

Pemdes mestinya mendata warga atau usaha milik warga yang berpotensi ekonominya menurun dan menjadikan miskin akibat wabah virus corona untuk masuk dalam program itu.

“Selain anggaran dari Pemda Parigi Moutong untuk Jaring Pengaman Sosial senilai 4,7 Miliar Rupiah. Pemprov Sulawesi Tengah juga memberikan anggaran senilai lima Miliar Rupiah untuk bantuan beras kepada warga,” tutupnya.

Baca juga: Positif Virus Corona Sulawesi Tengah Tembus 32 Orang

Laporan: Muhammad Rafii

...

Artikel Terkait

wave

DPUPRP Parigi Moutong Tidak Pangkas Anggaran Pemeliharaan Irigasi

Situs Berita Online Sulawesi Tengah, Kota Palu dan Parigi Moutong DPUPRP Parimo Sulteng Tidak Pangkas Anggaran Pemeliharaan Irigasi

Versi Data Gugus Tugas Pusat, Positif Corona Sulawesi Barat 33 Orang

Versi data gugus tugas pusat covid-19 www.covid19.go.id 24 April 2020 33 orang di Provinsi Sulawesi barat (Sulbar) dinyatakan Positif virus corona.

Positif Virus Corona Sulawesi Tengah Tembus 32 Orang

Situs Berita Online Sulawesi Tengah, Kota Palu dan Parigi Moutong data terkini situs resmi covid19.go.id, positif virus corona Sulteng tembus 32 orang.

APBD Parigi Moutong Terindikasi Berkurang 50 Persen Akibat Corona

Situs Berita Online Sulawesi Tengah, Kota Palu dan Parigi Moutong pandemi corona APBD Parimo Sulteng akan terpangkas hingga 50 persen.

Pemerintah Desa Tamatto Bagi-Bagi Masker Gratis ke Warga

Pemerintah Desa Tamatto, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan, bersama Pemuda yang ada di desanya melakukan aksi bagi-bagi masker gratis.

Berita Terkini

wave

4 Pengedar Sabu Jaringan Parigi Moutong Ditangkap, Barang Bukti 26,62 Gram Disita

Polda Sulteng tangkap 4 pengedar sabu di 3 TKP Parigi Moutong. Total barang bukti 26,62 gram sabu disita dalam operasi 19 Juli 2026.

DPRD Parigi Moutong Desak Kementan Buka Kuota Saprodi Antisipasi Gagal Panen

DPRD Parigi Moutong mendesak Kementan buka transparansi kuota bantuan saprodi per kecamatan demi cegah gagal panen akibat ledakan hama weren

Anggota DPRD Parigi Moutong Kecam Manajemen Kedaruratan dan Kelalaian Administrasi Rujukan

Krisis pelayanan kesehatan Parigi Moutong memicu protes keras DPRD setelah kelalaian rujukan menyebabkan nyawa warga melayang sia sia.

DPRD Parigi Moutong Desak Transparansi Dana CSR Perusahaan Swasta Saat Ruang Fiskal Menyusut

DPRD Parigi Moutong bersiap membentuk Pansus untuk mengusut tata kelola dana CSR perusahaan swasta yang dinilai tidak transparan.

PAD Parigi Moutong Tembus 106 Persen Saat Total Pendapatan Anggaran 2025 Meleset dari Target

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Parigi Moutong TA 2025 sukses tembus 106,08%. Simak rincian APBD, nilai SiLPA, dan raihan opini WTP


See All
; ;