Sebagai Bentuk Mitigasi dan Antisipasi, Bawaslu Kendari Mulai Melakukan Pemetaan Kerawanan yang Berpotensi Terjadi di Pilkada

Ket. Foto: Bawaslu Kota Kendari Mulai Melakukan Pemetaan Kerawanan yang Berpotensi Terjadi di Pilkada 2024 Source: (Foto/ANTARA/Azis Senong)

Kendari, gemasulawesi – Bawaslu Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, mulai melakukan pemetaan kerawanan yang berpotensi terjadi dalam pemilihan wali kota dan wakil wali kota bulan November mendatang.

Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kota Kendari, Arham, mengatakan pemetaan karyawan ini sebagai bentuk mitigasi dan antisipasi Bawaslu Kota Kendari untuk mencegah terjadinya pelanggaran Pemilu.

Dalam keterangannya hari Minggu, tanggal 14 Juli 2024, Arham menyampaikan berdasarkan data indeks kerawanan Pemilu atau IKP pada Pemilu lalu, beberapa potensi kerawanan yang menjadi perhatian Bawaslu Kendari, diantaranya adalah pendistribusian logistik yang tidak akurat.

Baca Juga:
Detik-detik 2 Remaja Putri Tenggelam Saat Berenang di Air Terjun Jami Kabupaten Maros Sulawesi Selatan Viral, Begini Kondisinya Sekarang

“Juga penyaluran hak suara yang tidak sesuai DPT atau Daftar Pemilih Tetap yang mengakibatkan terjadinya PSU atau Pemilihan Suara Ulang,” katanya.

Dikutip dari Antara, dia menyampaikan netralitas ASN, termasuk TNI/Polri, juga politik uang atau money politic juga menjadi perhatian terhadap potensi kerawanan tersebut.

“Bawaslu Kendari kini telah menyusun dan menyiapkan berbagai langkah dan strategi untuk mengantisipasi dengan cara melakukan peningkatan kegiatan sosialisasi secara masif kepada masyarakat terkait dengan potensi kerawanan Pemilu,” ujarnya.

Baca Juga:
Detik-detik Kemunculan Anoa, Hewan Endemik Sulawesi Tenggara ke Kawasan Tambang Milik PT SCM di Kabupaten Konawe Viral

Dia mengungkapkan pihaknya juga telah melakukan upaya patroli pengawasan, salah satu kegiatannya adalah pendirian posko kawal hak pilih.

Bawaslu Kota Kendari juga meningkatkan sosialisasi terkait dengan politik uang dengan cara mewujudkan bentuk pengawasan partisipatif anti politik uang atau money politic.

Dia mengatakan pihaknya mengharapkan semoga yang direncanakan ini dapat terwujud di 11 kecamatan di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara.

Baca Juga:
Nantinya Dibangun Beberapa Fasilitas Pendukung, Menparekraf Sebut SU GBK Direncanakan Masuk Daftar Usulan Proyek Strategis Nasional

Arham mengungkapkan dengan menggandeng sejumlah pihak, diantaranya kepolisian dan kejaksaan yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu atau Sentra Penegakan Hukum Terpadu, Bawaslu Kendari berjanji akan melakukan patroli pengawasan secara masif setiap saat hingga hari pemungutan suara.

Di sisi lain, KPU Kendari juga meningkatkan dialog dengan mahasiswa untuk meningkatkan pemilih Pilkada tahun 2024.

Ketua KPU Kendari, Jumwal Saleh, pada hari Minggu, tanggal 14 Juli 2024, menyatakan bahwa suksesnya Pilkada tahun 2024, pihaknya senantiasa membangun kolaborasi bersama stakeholder yang ada.

Baca Juga:
Libatkan Masyarakat, Bank Indonesia Aceh Raih Rekor MURI untuk Memasak Kulak Asyura dengan Belanga Terbesar di RI

“Diantaranya dialog politik dengan mahasiswa di lingkungan kampus Universitas Halu Oleo Kendari,” tuturnya. (Antara)

Bagikan: