Berita Parigi Moutong, gemasulawesi.com – Anggota KPU Kabupaten Parigi Moutong, Abd Chair resmi diberhentikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) karena dinilai terbukti melanggar kode etik. DKPP juga rekomendasikan Bupati Parigi moutong selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), untuk menempuh langkah hukum. Meminta pertanggung jawaban pada Abd Chair, untuk mengembalikan gaji ASN, yang telah diterimanya selama menjabat sebagai anggota komisioner.
Baca: DKPP Sidang Abd Chair, Ketua KPU Parimo Langgar Kode Etik?
Dalam putusan DKPP pada perkara nomor: 12-PKE-DKPP/II/2022 dengan teradu Anggota KPU Parigi Moutong, yang dibacakan Dr. Ida Budhiati, SH, MH, mengatakan, teradu Abd Chair terbukti masih menerima gaji selaku ASN walaupun telah menjabat sebagai anggota komisioner KPUD Parigi Moutong.
“Teradu mengakui hingga saat ini masih menerima gaji PNS, yang didebit secara otomatis setiap bulan untuk pembayaran kredit pada Bank Pembangunan daerah (BPD),” ungkapnya.
Dalam bacaan putusannya pada Rabu, 9 Maret 2022, Ida mengatakan, pihak terkait dalam hal ini Aktorismo Kay Kabid Pengadaan informasi dan data kepegawaian, BKPSDM Parigi moutong yang dikonfirmasi menyampaikan, sudah pernah diingatkan, seharusnya Abd Chair mengajukan cuti diluar pertanggung jawaban negara bukan permohonan penghentian gaji.
Baca: DKPP Turunkan Abd Chair Dari Kursi Ketua KPU Parimo
Namun teradu tidak segera mengurus kewajibannya terkait persoalan adminitrasi tersebut berdasarkan keterangan Yusrin, Kepala DPKAD Parigi moutong.
“Berdasarkan keterangan dari Yusrin, hinggat saat ini Abd Chair masih tercantum sebagai penerima gaji ASN Parigi moutong karena belum berstatus cuti diluar tanggungan negara,” terang Ida.
Berdasarkan fakta pada tanggal 15 Desember 2021 Abd Chair baru menyampaikan surat cuti diluar tanggungan negara kepada Bupati Parigi moutong. Terkait itu, pengadu telah menindak lanjuti dengan melakukan pengambilan klarifikasi, sesuai dengan pertaturan yang berlaku di lembaga KPU.
Baca: Ketua KPU Parimo Disebut Meminta Uang Ke Caleg Hanura
“Hasilnya Abd Chair dinilai terbukti melanggar kode perilaku, sumpah janji atau pakta integritas sehingga diterbitkan surat keputusan pada tanggal 3 Januari tahun 2022, yang substansinya meminta KPU untuk menghentikan sementara Abd Chair dari statusnya sebagai anggota komisioner KPU,” urainya.
KPU Pusat kemudian melegtimasi keputusan KPU Provinsi Sulawesi tengah, dengan memberikan sanksi pemberhentian sementara kepada Abd chair, melalui keputusan nomor 18 tahun 2022 ter tanggal 31 Januari.
Sementara itu Ketua KPU Provinsi Sulawesi tengah, Tanwir Lamaming yang dikonfirmasi gemasulawesi.com melalui sambungan telpon Rabu, 9 Maret 2022 membenarkan persoalan sidang DKPP terhadap Abd Chair anggota komisioner KPU Parigi moutong.
Baca: DKPP Diminta Tingkatkan Peran Penegakan Kode Etik Pemilu
“Saya barusan menerima informasi dari Kabag SDM kalau sudah ada putusan pemberhentian oleh DKPP terhadap Abd Chair,” terangnya.
Menurut Tanwir Lamaming, hal yang paling fatal dilakukan olehAbd Chair adalah menerima gaji ASN walaupun itu tidak dibenarkan sejak tahun 2014 hingga saat ini,” tuturnya.
Ia menjelaskan, hal tersebut ditemukan setelah mendapatkan laporan terkait dugaan Abd Chair masih menerima gaji ASN. (fan)
