Hukum, gemasulawesi – Jampidsus Kejaksaan Agung, tetapkan satu tersangka baru kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor CPO dan turunannya periode Januari hingga Maret 2022, pada hari Selasa 17 Mei 2022.
Hal tersebut diungkapkan oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin yang menjelaskan jampidsus sudah menetapkan satu sebagai tersangka yang baru yaitu LCW alias WH dari pihak swasta yang diperbantukan di Kementerian Perdagangan RI.
Ia juga menjelaskan, LCW ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Jaksa Agung Muda Nomor: Print26/F.2/Fd.2/05/2022, tanggal 17 Mei 2022.
“Surat Penetapan Tersangka dengan Nomor (PIDSUS18): TAP22/F.2/Fd.2/05/2022 tanggal 17 Mei 2022,” ucap ST Burhanuddin di Kejaksaan Agung, Selasa, 17 Mei 2022.
Dalam kasus ini, kata dia, peran tersangka yakni LCW bersama tersangka IWW (Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Republik Indonesia) antara lain berupa penerbitan Izin Ekspor (PE) di beberapa perusahaan.
Ia juga menjelaskan, agar memperlancar proses penyidikan, akan dilakukan penahanan rumah bagi LCW di Rutan Salemba Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat selama 20 hari dihitung saat 17 Mei 2022 hingga 5 Juni 2022.
“Guna mempercepat proses penyidikan, LCW akan ditahan selama 20 hari dihitung sejak 17 Mei 2022 hingga 5 Juni 2022 di Rutan Salemba Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat,” ucapnya.
Atas perbuatannya, tersangka LCW telah melanggar Pasal 2 jo Pasal 3 jo Pasal 18 UU No 11-2012. No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan juga ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU No.31 Tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.
Kejaksaan Agung telah mengangkat IWW (Indrasari Wisnu Wardhana) sebagai Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Dirjen PLN Kemendag).
Dan juga MPT sebagai Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia, SMA sebagai Senior Manager Corporate Affairs Permata Hijau Group (PHG) dan PT sebagai General Manager General Affairs Section PT Musim Mas.
Baca: Bupati Parigi Moutong Inspeksi Beberapa Titik Sungai di Parigi Selatan
Dengan perbuatannya, para tersangka melanggar pasal 54 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a, b, e dan f UU No. 7 tahun 2014 tentang perdagangan. Selanjutnya, Keputusan Menteri Perdagangan n. 129 Tahun 2022 jo no.170 Tahun 2022, tentang Penetapan Besaran Distribusi Kebutuhan Dalam Negeri dan Harga Jual di Pasar Dalam Negeri.
Kemudian ketentuan Bab 2 huruf a angka 1 huruf b jo Bab 2 huruf c angka 4 huruf c Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Nomor 02/DAGLU/PER/1/2022 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan kebijakan dan juga pengaturan untuk ekspor CPO, RDB Palm Olein dan UCO. (*)
Baca: BPK RI Kembali Beri Penghargaan Opini WTP ke Pemda Parigi Moutong
